الفرائض والمواريث --- Berbagi Ilmu Faraidh --- Hukum Waris Islam

Kodifikasi Hukum Waris Islam di Indonesia

2011-02-19T12:36:00.009+07:00

Oleh
A©hmad Yani, S.T., M.Kom.

Tulisan ini menguraikan secara singkat sejarah perkembangan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari sejarahnya, maka hukum waris Islam berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam secara umum yang berlaku dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dalam tulisan ini, sejarah perkembangan hukum waris Islam dapat dilihat paling tidak dari empat masa yang dimulai sejak sebelum penjajahan Belanda sampai sekarang.

1. Masa Sebelum Penjajahan Belanda
Jauh sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum Islam secara umum telah dijalankan oleh umat Islam Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia. Dalam statuta Jakarta 1642 disebutkan bahwa soal kewarisan mempergunakan hukum yang sudah dipakai sehari-hari oleh rakyat, yaitu hukum Islam, sehingga hukum bentukan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) tidak berfungsi efektif.

2. Masa Penjajahan Belanda
Pada tanggal 19 Januari 1882, berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 dibentuk Peradilan Agama (Priester-raad) di Jawa dan Madura. Kekuasaannya mencakup masalah perkawinan, warisan, dan wakaf. Pada tanggal 1 April 1937, berdasarkan Staatsblad 1937 No. 116, kekuasaan Peradilan Agama dibatasi, sehingga masalah warisan, wakaf, dan hadhanah (pemeliharaan anak akibat perceraian) diputus oleh Pengadilan Negeri.

3. Masa Penjajahan Jepang
Lembaga Peradilan Agama tetap dipertahankan, tetapi berganti nama menjadi Scorioo Hooin, sementara Mahkamah Agama Islam Tinggi menjadi Kaikoo Kootoo berdasarkan Pasal 3 Aturan Peralihan bala tentara Jepang (Osamu Seizu) tanggal 7 Maret 1942.

4. Masa Setelah Kemerdekaan sampai Sekarang
Pada tanggal 9 Oktober 1957, Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di luar Jawa dan Madura dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 99) dengan kekuasaan yang lebih luas daripada Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Masalah warisan di luar Jawa dan Madura menjadi kompeten Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).

Pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49 dengan kekuasaan mencakup masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Pada tanggal 10 Juni 1991, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku: Buku I (Hukum Perkawinan), Buku II (Hukum Kewarisan), dan Buku III (Hukum Perwakafan). Sebagai catatan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam KHI berisi 4 bab yang dirinci dalam Pasal 171 sampai Pasal 193 yang berkaitan dengan kewarisan, ditambah dengan 2 bab tentang wasiat dan hibah yang dirinci dalam Pasal 194 sampai Pasal 214. Menteri Agama, melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 meminta untuk sedapat mungkin menerapkan KHI di peradilan agama yang ada di seluruh Indonesia.

Dari sejarah singkat di atas, dapat dilihat bahwa hukum waris Islam yang dilaksanakan di Indonesia belum dibukukan dalam bentuk undang-undang. Ini berarti bahwa Undang-Undang tentang Kewarisan menurut hukum Islam di Indonesia belum ada sampai sekarang! Yang ada hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW, Burgerlijk Wetboek) -- sebuah kitab warisan penjajah Belanda -- yang berlaku bagi orang Tionghoa dan Eropa (Buku II, Bab XII sampai XVIII, Pasal 830 sampai 1130). Namun demikian, dalam pemutusan perkara kewarisan di pengadilan agama, para hakim sudah sepakat menggunakan Buku II dari Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan sebagai acuan, meskipun secara tata hukum, status KHI masih berada di bawah undang-undang.

Di masa mendatang, diharapkan kepada seluruh komponen umat Islam yang memiliki kapasitas dan wewenang dalam kaitannya dengan hukum Islam, agar dapat melakukan kodifikasi lebih lanjut terhadap hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan menghasilkan sebuah produk hukum positif yang diberi nama, misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Waris.

Adalah sebuah kejanggalan, bahwa di sebuah negara yang warga negaranya mayoritas menganut agama Islam, meskipun bukan sebuah negara Islam, ternyata di Indonesia belum ada sebuah undang-undang tentang hukum waris yang berlaku secara nasional yang mengikat warga negaranya yang beragama Islam. Sebagai perbandingan, negara Mesir jauh-jauh hari – sebelum Indonesia merdeka – sudah memiliki Qanun Al-Mawarits (Kitab Undang-Undang Hukum Waris) yang merupakan produk hukum berbentuk Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 yang diberlakukan mulai tanggal 12 September 1943. Undang-Undang ini terdiri atas 8 bab yang dirinci dalam 48 pasal.

Demikianlah secara singkat sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia secara umum dan hukum waris secara khusus. Wallahu a’lamu bishshawab.

Jawaban dan Koreksi Untuk Orang-orang yang Meragukan Hukum Waris Islam

2011-01-23T10:17:00.027+07:00

Oleh
A©hmad Yani, S.T., M.Kom.

Tulisan ini saya buat sebagai tanggapan atas FAHMIMUSLIM yang memberikan komentar pada posting saya yang berjudul “Ayat-ayat Mawaris” yang menerima bantahan dari seseorang yang meragukan hukum waris Islam (sebut saja Mr. X). Berikut ini saya kutip semua contoh kasus yang diberikan oleh Mr. X (ada 9 contoh kasus) yang aslinya bercetak miring (italic) dan berwarna merah.

CONTOH kasus 1: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai, sbb:
4 anak cewek
sepasang orang tua
1 istri.
Maka menurut hitung-hitungan muhammad adalah:
4 anak cewek akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20. 000.000, sesuai Q 4:11 (dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan)

Sepasang Orang tua akan mendapatkan 1/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 10.000.000, sesuai Q 4:11 (Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak)

Seorang Istri akan memperoleh 1/8 x Rp 30.000.000 = Rp. 3.750.000, sesuai Q 4:12 (Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 33.750.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

CONTOH kasus 2: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai, sbb:

TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG suami
2 Saudara Perempuan

Seorang SUAMI akan mendapatkan 1/2 x Rp. 30.000.000 = Rp. 15. 000.000, sesuai Q 4:12 (Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.)

DUA saudara perempuan akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 35.000.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

CONTOH kasus 3: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:
TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG suami
1 Saudara Perempuan
Seorang Ibu

Seorang SUAMI akan mendapatkan 1/2 x Rp. 30.000.000 = Rp. 15. 000.000, sesuai Q 4:12 (Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.)

SEORANG saudara perempuan akan mendapatkan 1/2 x Rp. 30.000.000 = Rp. 15.000.000, sesuai Q 4:176 (jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.)

Seorang Ibu akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5.000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 35.000.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000
CONTOH kasus 4: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:

TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG suami
2 Saudara Perempuan
Seorang Ibu

Seorang SUAMI akan mendapatkan 1/2 x Rp. 30.000.000 = Rp. 15. 000.000, sesuai Q 4:12 (Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.)

SEORANG saudara perempuan akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.)

Seorang Ibu akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5.000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 40.000.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

CONTOH kasus 5: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:
TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG istri
2 Saudara Perempuan
Seorang Ibu

Seorang ISTRI akan mendapatkan 1/4 x Rp. 30.000.000 = Rp. 7. 500.000, sesuai Q 4:12 (Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.)

DUA ORANG saudara perempuan akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.)

Seorang Ibu akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5.000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 32.500.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Contoh KASUS 6: Kesalahan menghitung muhammad: jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1 istri, 1 saudara PEREMPUAN dan 1 saudara Laki-laki, dan SEORANG Ibu:

1/4 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 11) = 1 + 1/12 ---------> loh kok kelebihan?

CONTOH kasus 6: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:

TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG istri
1 Saudara Perempuan dan 1 Saudara Laki-laki
Seorang Ibu

Seorang ISTRI akan mendapatkan 1/4 x Rp. 30.000.000 = Rp. 7. 500.000, sesuai Q 4:12 (Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.)

1 ORANG saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.)

Seorang Ibu akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5.000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam)
TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 32.500.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Contoh KASUS 7: Kesalahan menghitung muhammad: jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1 suami, 1 saudara PEREMPUAN dan 1 orang saudara Laki-laki, dan Seorang IBU

1/2 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 11)= 1 + 1/3 ----------> loh kok kelebihan? he...he...he...

CONTOH kasus 7: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:

TAK MEMILIKI ANAK
SEORANG suami
1 Saudara Perempuan dan 1 Saudara Laki-laki
Seorang Ibu

Seorang SUAMI akan mendapatkan 1/2 x Rp. 30.000.000 = Rp. 15. 000.000, sesuai Q 4:12 (Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.)

SEORANG saudara perempuan dan SEORAN saudara Laki-laki akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.)

Seorang Ibu akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5.000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 40.000.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Allah dan muhammad, emang 'cerdas' dalam hal KEBRUTALAN matematik ya? Laughing PANTAS saja, quran layak disebut MENGILHAMI ilmu-ilmu mutakhir kafir saat ini! Very Happy

Contoh KASUS 8: Kesalahan menghitung muhammad: jika PEWARIS yang meninggal TAK MEMILIKI anak, TAK MEMILIKI AYAH, memiliki 1 istri, 2 saudara PEREMPUAN, Seorang saudara laki-laki SEIBU, dan Seorang Saudara Perempuan Seibu:

1/4 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 12) + 1/6 (ayat 12) = 1 + 1/4 ---------> BLOODY OVERBALANCE!

BAGI MEREKA yang matematikanya JONGKOK Laughing :

CONTOH kasus 8: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai AHLI WARIS, sbb:

TAK MEMILIKI ANAK
TAK MEMILIKI AYAH
SEORANG istri
2 Saudara Perempuan
Seorang saudara Laki-laki SEIBU dan Seorang Saudara Perempuan SEIBU

Seorang ISTRI akan mendapatkan 1/4 x Rp. 30.000.000 = Rp. 7. 500.000, sesuai Q 4:12 (Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.)

DUA ORANG saudara perempuan akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.)

SEORANG saudara laki-laki SEIBU dan SEORANG saudara perempuan seibu akan mendapatkan akan mendapatkan 1/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 10.000.000, sesuai Q 4:12 (Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 37.500.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Contoh KASUS 9: Kesalahan menghitung muhammad: jika PEWARIS yang meninggal TAK MEMILIKI anak, TAK MEMILIKI AYAH, Memiliki SEORANG IBU, Memiliki 1 Istri, 2 saudara PEREMPUAN, Seorang saudara laki-laki SEIBU, dan Seorang Saudara Perempuan Seibu:

1/6 (ayat 11) + 1/4 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 12) + 1/6 (ayat 12) = 1 + 5/12 ---------> BLOODY SHEER BUNK!

BAGI MEREKA yang matematikanya JONGKOK Laughing :

CONTOH kasus 9: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan
mempunyai AHLI WARIS, sbb:
TAK MEMILIKI ANAK
TAK MEMILIKI AYAH
Memiliki SEORANG IBU
SEORANG istri
2 Saudara Perempuan
Seorang saudara Laki-laki SEIBU dan Seorang Saudara Perempuan SEIBU

Seorang IBU akan mendapatkan 1/6 x Rp. 30.000.000 = Rp. 5. 000.000, sesuai Q 4:11 (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.)

Seorang ISTRI akan mendapatkan 1/4 x Rp. 30.000.000 = Rp. 7. 500.000, sesuai Q 4:12 (Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.)

DUA ORANG saudara perempuan akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20.000.000, sesuai Q 4:176 (tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.)

SEORANG saudara laki-laki SEIBU dan SEORANG saudara perempuan seibu akan mendapatkan akan mendapatkan 1/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 10.000.000, sesuai Q 4:12 (Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 42.500.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Jawaban saya:

Untuk semua contoh kasus yang disebutkan itu, jawaban yang diberikan oleh Mr. X adalah salah, karena tidak sesuai dengan hitungan yang seharusnya menurut hukum waris Islam (ilmu faraidh). Dalam tulisan ini, saya berikan jawabannya dan sekaligus mengoreksi kesalahan hitungan Mr. X itu. Untuk semua contoh kasus yang diberikannya, kecuali kasus 6 dan kasus 7, penyelesaiannya cukup dengan menggunakan ‘aul. Sementara itu, pada kasus 6 dan kasus 7 terdapat ‘ashabah bil-ghair, yaitu saudara laki-laki bersama saudara perempuan, yang masing-masing menerima bagian berupa sisa setelah ashhabul-furudh. Dan jawaban untuk masing-masing kasus akan saya buat dalam tabel supaya dapat dibandingkan mana jawaban yang keliru (salah) karena terlalu dangkal pemahamannya terhadap hukum waris Islam dan mana jawaban yang benar yang mengikuti kaidah-kaidah dasar dalam ilmu faraidh dan terbukti secara ilmiah. Dengan jawaban ini, insyaallah, tuduhan terhadap kesalahan hitungan dalam hukum waris Islam tidak terbukti. Wallahu a’lamu bishshawab.

Kasus 1
	Asal Masalah: 24 (KPK dari 8,3, dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 27)
Isteri	1/8	3/24 x 30.000.000 = 3.750.000	3/27 x 30.000.000 = 3.333.333
4 Anak pr	2/3	16/24 x 30.000.000 = 20.000.000	16/27 x 30.000.000 = 17.777.778
Ibu	1/6	4/24 x 30.000.000 = 5.000.000	4/27x 30.000.000 = 4.444.444
Bapak	1/6	4/24 x 30.000.000 = 5.000.000	4/27x 30.000.000 = 4.444.444
Jumlah	27/24	33.750.000	30.000.000

Kasus 2
	Asal Masalah: 6 (KPK dari 2 dan 3)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 7)
Suami	1/2	3/6 x 30.000.000 = 15.000.000	3/7 x 30.000.000 = 12.857.143
2 Saudara pr	2/3	4/6 x 30.000.000 = 20.000.000	4/7 x 30.000.000 = 17.142.857
Jumlah	7/6	35.000.000	30.000.000

Kasus 3
	Asal Masalah: 6 (KPK dari 2 dan 3)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000	Keterangan
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)		Keterangan
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 8)	Pada kasus ini, bagian ibu adalah 1/3 bagian, tetapi menurut Mr. X, dibuat 1/6 bagian
Suami	1/2	3/6 x 30.000.000 = 15.000.000	3/8 x 30.000.000 = 11.250.000
1 Saudara pr	1/2	3/6 x 30.000.000 = 15.000.000	3/8 x 30.000.000 = 11.250.000
Ibu	1/3	2/6 x 30.000.000 = 10.000.000	2/8 x 30.000.000 = 7.500.000
Jumlah	8/6	40.000.000	30.000.000

Kasus 4
	Asal Masalah: 6 (KPK dari 2,3, dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 8)
Suami	1/2	3/6 x 30.000.000 = 15.000.000	3/8 x 30.000.000 = 11.250.000
2 Saudara pr	2/3	4/6 x 30.000.000 = 20.000.000	4/8 x 30.000.000 = 15.000.000
Ibu	1/6	1/6 x 30.000.000 = 5.000.000	1/8 x 30.000.000 = 3.750.000
Jumlah	8/6	40.000.000	30.000.000

Kasus 5
	Asal Masalah: 12 (KPK dari 3,4, dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 13)
Isteri	1/4	3/12 x 30.000.000 = 7.500.000	3/13 x 30.000.000 = 6.923.077
2 Saudara pr	2/3	8/12 x 30.000.000 = 20.000.000	8/13 x 30.000.000 = 18.461.538
Ibu	1/6	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	2/13 x 30.000.000 = 4.615.385
Jumlah	13/12	32.500.000	30.000.000

Kasus 6
	Asal Masalah: 12 (KPK dari 4 dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)	Keterangan
Ahli Waris	Fardh	Hitungan yang Benar	Keterangan
Isteri	1/4	3/12 x 30.000.000 = 7.500.000	Saudara lk dan saudara pr adalah sebagai 'ashabah (penerima sisa setelah ashhabul-furudh) dengan rasio 2:1, tetapi menurut hitungan Mr. X, bagian mereka adalah 2/3 bagian
Ibu	1/6	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000
1 Sdr lk	2/3 dari Sisa = 2/3 x 7/12 = 14/36	14/36 x 30.000.000 = 11.666.667
1 Sdr pr	1/3 dari Sisa = 1/3 x 7/12 = 7/36	7/36 x 30.000.000 = 5.833.333
Jumlah	12/12	30.000.000

Kasus 7
	Asal Masalah: 6 (KPK dari 2 dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)	Keterangan
Ahli Waris	Fardh	Hitungan yang Benar	Keterangan
Suami	1/2	3/6 x 30.000.000 = 15.000.000	Saudara lk dan saudara pr adalah sebagai 'ashabah (penerima sisa setelah ashhabul-furudh) dengan rasio 2:1, tetapi menurut hitungan Mr. X, bagian mereka adalah 2/3 bagian
Ibu	1/6	1/6 x 30.000.000 = 5.000.000
1 Sdr lk	2/3 dari Sisa = 2/3 x 2/6 = 4/18	4/18 x 30.000.000 = 6.666.667
1 Sdr pr	1/3 dari Sisa = 1/3 x 2/6 = 2/18	2/18 x 30.000.000 = 3.333.333
Jumlah	6/6	30.000.000

Kasus 8
	Asal Masalah: 12 (KPK dari 3 dan 4)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 15)
Isteri	1/4	3/12 x 30.000.000 = 7.500.000	3/15 x 30.000.000 = 6.000.000
2 Saudara pr	2/3	8/12 x 30.000.000 = 20.000.000	8/15 x 30.000.000 = 16.000.000
Sdr lk seibu	Berbagi 1/3 secara sama rata	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	2/15 x 30.000.000 = 4.000.000
Sdr pr seibu	Berbagi 1/3 secara sama rata	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	2/15 x 30.000.000 = 4.000.000
Jumlah	8/6	40.000.000	30.000.000

Kasus 9
	Asal Masalah: 12 (KPK dari 3, 4 dan 6)		Jumlah Harta Warisan: Rp 30.000.000
Ahli Waris	Fardh	Bagian Warisan (Rp)
Ahli Waris	Fardh	Hitungan Langsung (Pasti Salah!)	Dengan ‘Aul (Asal Masalah menjadi 17)
Ibu	1/6	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	3/17 x 30.000.000 = 3.529.412
Isteri	1/4	3/12 x 30.000.000 = 7.500.000	3/17 x 30.000.000 = 5.294.118
2 Saudara pr	2/3	8/12 x 30.000.000 = 20.000.000	8/17 x 30.000.000 = 14.117.647
Sdr lk seibu	Berbagi 1/3 secara sama rata	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	2/17 x 30.000.000 = 3.529.412
Sdr pr seibu	Berbagi 1/3 secara sama rata	2/12 x 30.000.000 = 5.000.000	2/17 x 30.000.000 = 3.529.412
Jumlah	17/12	37.500.000	30.000.000

Aplikasi Kalkulus Diferensial-Integral untuk Pembuktian Kebenaran ‘Aul dalam Pembagian Warisan: Satu Rahasia Ilmiah di balik Hukum Waris Ciptaan Allah

2011-01-19T01:45:00.000+07:00

oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan kepada saya tentang beberapa contoh kasus pembagian warisan (ada 9 kasus yang disebutkan) yang berasal dari seseorang yang pada intinya ingin menyatakan bahwa “hukum waris Islam keliru” dan sekaligus menuduh bahwa “Allah SWT dan Muhammad SAW tidak pandai berhitung”. Na’uuzubillaahi min dzaalik. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah itu.
Berikut ini saya kutipkan salah satu contoh kasus itu:

CONTOH kasus 1: Jika yang meninggal memiliki WARISAN Rp. 30.000.000 dan mempunyai, sbb:

4 anak cewek
sepasang orang tua
1 istri.

Maka menurut hitung-hitungan muhammad adalah:

4 anak cewek akan mendapatkan 2/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 20. 000.000, sesuai
Q 4:11 (dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan)

Sepasang Orang tua akan mendapatkan 1/3 x Rp. 30.000.000 = Rp. 10.000.000, sesuai Q 4:11 (Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak)

Seorang Istri akan memperoleh 1/8 x Rp 30.000.000 = Rp. 3.750.000, sesuai Q
4:12 (Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar utang-utangmu)

TOTAL yang MESTI DIBAYAR= Rp. 33.750.000, PADAHAL WARISAN hanya Rp. 30.000.000

Seperti itulah pemahaman orang tadi. Benarkah seperti itu penghitungannya dalam hukum waris Islam? Baiklah, akan saya jawab langsung penyelesaian untuk kasus ini sebagai berikut.

Benar bahwa menurut Al-Qur’an, 4 orang anak perempuan memperoleh 2/3 bagian, bapak dan ibu masing-masing memperoleh 1/6 bagian, dan isteri memperoleh 1/8 bagian (karena ada anak). Ketentuan-ketentuan ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12. Untuk kasus ini, memang kalau kita jumlahkan pecahan 2/3 + 1/6 + 1/6 +1/8 = 16/24 + 4/24 + 4/24 + 3/24 = 27/24. Hasilnya (27/24) lebih besar dari 1 karena pembilangnya (27) lebih besar daripada penyebut (atau disebut asal masalah, 24). Masalah atau kasus seperti ini sudah pernah ada di zaman Umar bin Khattab RA, dan penyelesaiannya adalah dengan cara ‘aul, yaitu dengan menaikkan penyebut (24) menjadi sebesar pembilangnya (27), sehingga dengan demikian bagian untuk masing-masing ahli waris adalah:

4 orang anak perempuan: 16/27 x Rp 30 juta = Rp 17.777.778,-

Bapak: 4/27 x Rp 30 juta = Rp 4.444.444,-

Ibu: 4/27 x Rp 30 juta = Rp 4.444.444,-

Isteri: 3/27 x Rp 30 juta = Rp 3.333.333,-

Jika dijumlahkan kembali nilai penerimaan masing-masing ahli waris ini, tentu hasilnya akan sama dengan jumlah harta warisannya yang sebesar Rp 30 juta, bukan Rp 33.750.000,- seperti yang dituduhkan di atas. Dari hasil ini, diperoleh fakta bahwa, meskipun nilai bagian untuk semua ahli waris lebih kecil daripada yang seharusnya mereka peroleh menurut fardh masing-masing, perbandingan bagian untuk semua ahli waris sebelum ‘aul dan setelah ‘aul tetap sama, yaitu 16/24 : 4/24 : 4/24 : 3/24 = 16/27 : 4/27 : 4/27 : 3/27 = 16 : 4 : 4 : 3. Ini berarti bahwa meskipun harta warisan “seolah-olah tidak cukup”, semua ahli waris mendapatkan bagian secara proporsional dan adil. Proporsional karena perbandingan bagian mereka tetap sama seperti di atas, dan adil karena tidak ada ahli waris yang tidak mendapat bagian (disisihkan) karena mengutamakan ahli waris yang lain. Perlu diingat bahwa dalam kasus ini semua ahli waris adalah dari golongan ashhabul-furudh yang masing-masing sudah memiliki bagian (fardh) yang tertentu. Hasil ini tidak menunjukkan bahwa Allah SWT tidak mengerti ilmu hitung. Bahkan kemahaadilan Allah SWT dalam hal ini jelas teruji dan terbukti.

Sebenarnya penyelesaian masalah pembagian warisan yang melibatkan penggunaan ‘aul sudah pernah saya uraikan dalam tulisan saya yang berjudul “Hubungan Aritmetika Pecahan dengan Fardh dan Asal Masalah dalam Pembagian Warisan” dan juga “Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan”. Namun dalam tulisan kali ini saya akan uraikan penggunaan kalkulus diferensial-integral untuk pembuktian secara ilmiah terhadap kebenaran ‘aul dalam pembagian warisan.

Langsung saja saya terapkan ke contoh kasus di atas. Fardh (bagian yang sudah tertentu) untuk para ahli waris, yaitu 2/3, 1/6, 1/6, dan 1/8, tidak perlu dan tidak ada gunanya dijumlahkan langsung, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kita sudah tahu bahwa hasil penjumlahan keempat pecahan itu adalah 27/24, suatu nilai yang lebih besar dari 1. Nilai-nilai fardh itu masing-masing bukan merupakan “konstanta” yang merupakan nilai harta yang diterima masing-masing ahli waris, tetapi merupakan “koefisien bilangan” terhadap “nilai satuan harta yang ditinggalkan” oleh pewaris (si mayit). Perlu diingat bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak sama untuk setiap kasus pembagian warisan, sehingga nilai satuan harta yang ditinggalkan juga akan berbeda-beda. Dan nilai satuan harta ini bukan berarti harus sama dengan 1 (satu).

Agar mudah dipahami, dari uraian di atas, dapat dibadingkan dua buah persamaan berikut ini:
(a) 2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 = 1
(b) (2/3)x + (1/6)x + (1/6)x + (1/8)x = 1.y

“Persamaan” (a) tidak layak disebut sebagai “persamaan” karena ruas kiri yang nilainya sudah tertentu (tetap), yaitu 27/24, tidak sama dengan ruas kanan yang juga sudah memiliki nilai yang tertentu, yaitu 1, dan, sekali lagi, 27/24 tidak sama dengan 1 secara matematis. Karena itu, “persamaan” (a) secara aljabar matematis lebih layak disebut sebagai “ketidaksamaan”.
Sementara itu, persamaan (b) baru layak disebut sebagai “persamaan” karena di dalamnya terdapat beberapa koefisien (dalam hal ini adalah 2/3, 1/6, 1/6, 1/8, dan 1) dan beberapa variabel (dalam hal ini x dan y) serta hubungan untuk membandingkan ruas kiri dan ruas kanan (dalam hal ini tanda =).
Pertanyaannya sekarang, apakah persamaan (b) ini berguna dan dapat menyelesaikan masalah?

Sekarang kita asumsikan:
y = Total harta warisan
x = Nilai satuan harta yang diwariskan
Di sini, variabel y merupakan variabel terikat (bounded variable) yang nilainya sudah diketahui, yang dalam contoh kasus ini adalah Rp 30 juta. Nilai variabel y dapat dihubungkan dengan nilai variabel bebas x. Variabel x inilah nantinya yang harus dicari nilainya untuk menentukan nilai harta yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Secara matematis dapat dituliskan:

y = f(x), yang dapat dibaca sebagai “y merupakan fungsi dari x”.

Maka, berdasarkan teori kalkulus integral, dapat dirumuskan persamaan berikut:

y = Total harta warisan = Integral dari Harta yang diwariskan kepada semua ahli waris .......... (1)

Selanjutnya, karena y = f(x), maka dapat dituliskan turunan (diferensial) y terhadap x sebagai berikut:

dy/dx = f’(x) = harta yang diwariskan (diturunkan) kepada semua ahli waris .......... (2)

Di sini, istilah “turunan” (derivatif) dari matematika dihubungkan dengan istilah “penurunan” atau “pewarisan” harta dari pewaris (si mayit) kepada ahli waris, sehingga yang dimaksud dengan dy/dx di sini adalah harta yang diwariskan (diturunkan) kepada semua ahli waris yang nilainya masing-masing belum diketahui. Yang diketahui hanyalah bagian atau porsi dari nilai yang belum diketahui itu dalam bentuk pecahan fardh masing-masing ahli waris.

Sementara itu, harta yang diwariskan (diturunkan) kepada semua ahli waris untuk contoh kasus di atas dapat dituliskan sebagai
f’(x) = (2/3)x + (1/6)x + (1/6)x + (1/8)x .......... (3)

Dari persamaan (2) dan (3), dan dengan menggunakan kalkulus diferensial-integral dengan mengingat bahwa ∫ x dx = ½ x², maka diperoleh

dy = f’(x) dx
∫ dy = ∫ f’(x) dx
∫ dy = ∫ [(2/3)x + (1/6)x + (1/6)x + (1/8)x] dx
∫ dy = ∫ (2/3)x dx +∫ (1/6)x dx +∫ (1/6)x dx +∫ (1/8)x dx
y + C = [(2/6)x² + C1] + [(1/12)x² + C2] + [(1/12)x² + C3] +[(1/16)x² + C4] .......... (4)

Di sini, C, C1, C2, C3, dan C4 adalah konstanta sembarang. Jika semuanya diasumsikan 0, maka
y = (2/6)x² + (1/12)x² + (1/12)x² + (1/16)x² .......... (5)
y = (27/48) x² .......... (6)

Dengan melakukan substitusi y = 30 juta ke dalam persamaan (6), maka diperoleh
30 juta = (27/48) x²
atau
x² = 53.333.333 .......... (7)

Maka nilai harta yang diwariskan kepada masing-masing ahli waris dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai x² ini ke persamaan (5) sebagai berikut:

Bagian untuk 4 anak perempuan = (2/6)x² = (2/6) . (53333333) = Rp 17.777.778,-

Bagian untuk bapak = (1/12)x² = (1/12).(53333333) = Rp 4.444.444,-

Bagian untuk ibu = (1/12)x² = (1/12).(53333333) = Rp 4.444.444,-

Bagian untuk isteri = (1/16)x² = (1/16).(53333333) = Rp 3.333.333,-

Bagian yang diterima masing-masing ahli waris yang dihitung dengan menggunakan diferensial-integral ini ternyata persis sama dengan hasil penghitungan menggunakan ‘aul. Dengan menggunakan diferensial-integral ini, ternyata pula bahwa harta yang “seolah-olah tidak cukup” tidak menjadi masalah untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris, karena dapat dibuktikan bahwa jumlah harta yang diberikan kepada empat macam ahli waris itu juga Rp 30 juta. Untuk contoh kasus yang lain, dapat diselesaikan dengan cara yang sama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghitungan warisan dengan ‘aul terbukti benar. Dengan demikian, anggapan bahwa hukum waris Islam itu keliru telah terbantah dengan sendirinya. Dan ilmu kalkulus diferensial-integral yang merupakan cabang ilmu matematika modern ternyata dapat digunakan untuk menyelesaikan penghitungan warisan dan berhasil menyingkap rahasia ilmiah di balik hukum waris ciptaan Allah SWT. Hal ini dengan jelas mempertegas kemahaadilan dan kemahabijaksanaan Allah SWT.

Wallahu a’lamu bishshawab. Hanya Allah yang Maha Mengetahui perkara yang benar.

ASAL MASALAH: KLASIFIKASINYA DAN RINCIAN KASUS PEMBAGIAN WARISAN

2011-01-17T23:49:00.009+07:00

oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.
Para pakar ilmu faraidh melakukan penghitungan untuk pembagian warisan di antara para ahli waris dengan menggunakan metode standar yang tetap dipakai hingga saat ini. Metode yang mereka gunakan itu sering disebut sebagai metode asal masalah.

Asal masalah pada dasarnya adalah kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari semua penyebut yang ada dari seluruh fardh ahli waris golongan ashhabul-furudh. KPK dari beberapa bilangan bulat sendiri adalah sebuah bilangan bulat (utuh) terkecil yang habis dibagi (tanpa menghasilkan sisa) oleh semua bilangan bulat itu. Sebagai contoh, KPK dari 2 dan 6 adalah 6, karena angka 6 adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh 2 dan juga 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, karena 6 merupakan bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh 2 dan 3. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, karena 12 habis dibagi 4 dan 6.

Berdasarkan tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Hubungan antara Aritmetika Pecahan dengan Fardh dan Asal Masalah dalam Pembagian Warisan”, asal masalah yang bisa dihasilkan dari 6 macam fardh para ahli waris (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6) adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ketujuh macam asal masalah ini sudah disepakati para ulama ilmu faraidh. Sebagai tambahan, ada 2 macam lagi asal masalah yang secara khusus hanya terjadi dalam kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris kakek dan saudara, yaitu 18 dan 36. Dalam tulisan ini akan dibahas rincian kasus pembagian warisan yang menghasilkan asal masalah seperti di atas.

Berdasarkan kemungkinan terjadinya ‘aul, maka asal masalah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu asal masalah yang dapat di-‘aul-kan dan asal masalah yang tidak dapat di-‘aul-kan. Asal masalah yang dapat di-‘aul-kan hanya ada tiga, yaitu 6, 12, dan 24. Sementara itu, asal masalah yang tidak dapat di-‘aul-kan ada enam, yaitu 2, 3, 4, 8, 18, dan 36. Adapun asal masalah 6 dapat di-‘aul-kan menjadi 7, 8, 9, dan 10. Asal masalah 12 dapat di-‘aul-kan menjadi 13, 15, dan 17. Dan asal masalah 24 hanya dapat di-‘aul-kan menjadi 27. Sebagai ringkasan, dapat dilihat Tabel 1 berikut ini yang menunjukkan klasifikasi asal masalah ini dan kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya asal masalah yang bersangkutan, termasuk ‘aul.

Tabel 1 Klasifikasi Asal Masalah

Asal Masalah	Status	No.	Komposisi Fardh Ahli Waris	Contoh Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Tanpa 'Aul	1	1/6	Nenek (1/6) dan paman (sisa)
		2	1/6 + 1/6	Bapak (1/6), ibu (1/6), dan anak lk (sisa)
		3	1/6 + 1/3	Ibu (1/6) dan 2 sdr pr seibu (1/3)
		4	1/6 + 2/3	Ibu (1/6) dan 2 sdr pr kandung (2/3)
		5	1/6 + 1/6 + 2/3	Bapak (1/6), ibu (1/6), dan 2 anak pr (2/3)
		6	1/2 + 1/6	Anak pr (1/2) dan cucu pr (1/6)
		7	1/2 + 1/6 + 1/6	Anak pr (1/2), cucu pr (1/6), dan ibu (1/6)
		8	1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6	Anak pr (1/2), cucu pr (1/6), bapak (1/6), dan ibu (1/6)
		9	1/2 + 1/3	Suami (1/2) dan ibu (1/3)
		10	1/2 + 1/3 sisa	Suami (1/2), ibu (1/3 Sisa = 1/6), dan bapak (sisa) dalam Masalah Gharrawain
		11	1/2 + 1/3 + 1/6	Suami (1/2), ibu (1/3), dan sdr lk seibu (1/6)
6	'Aul ke 7	1	1/2 + 2/3	Suami (1/2) dan 2 sdr pr kandung/sebapak (2/3)
		2	2/3 + 1/3 + 1/6	Sdr pr kandung/sebapak (2/3), 2 sdr seibu (1/3), dan ibu (1/6)
		3	1/2 + 1/2 + 1/6	Suami (1/2), sdr pr kandung (1/2), dan sdr pr sebapak (1/6)
		4	1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/6	Sdr pr kandung (1/2), 2 sdr seibu (1/3), sdr pr sebapak (1/6), ibu (1/6)
	'Aul ke 8	1	1/2 + 1/2 + 1/3	Suami (1/2), sdr pr kandung (1/2), dan ibu (1/3)
		2	1/2 + 1/2 + 1/6 + 1/6	Suami (1/2), sdr pr kandung (1/2), sdr pr sebapak (1/6), sdr seibu (1/6)
		3	2/3 + 1/2 + 1/6	Sdr pr kandung/sebapak (2/3), suami (1/2), ibu (1/6)
	'Aul ke 9	1	2/3 + 1/2 + 1/3	Sdr pr kandung/sebapak (2/3), suami (1/2), 2 sdr seibu (1/3)
		2	2/3 + 1/2 + 1/6 + 1/6	Sdr pr kandung/sebapak (2/3), suami (1/2), sdr seibu (1/6), nenek (1/6)
		3	1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/6	Suami (1/2), sdr pr kandung/sebapak (1/2), 2 sdr seibu (1/3), ibu (1/6)
		4	1/2 + 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6	Suami (1/2), sdr pr kdg (1/2), sdr pr sbp (1/6), sdr seibu (1/6), ibu (1/6)
	'Aul ke 10	1	1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/6	Suami (1/2), sdr pr kdg (1/2), 2 sdr seibu (1/3), sdr pr sbp (1/6), ibu (1/6)
	'Aul ke 10	2	2/3 + 1/2 + 1/3 + 1/6	2 sdr pr kdg/sbp (2/3), suami (1/2), 2 sd seibu (1/3), ibu (1/6)
12	Tanpa 'Aul	1	1/4 + 1/6	Isteri (1/4), nenek (1/6)
		2	1/4 + 1/3	Isteri (1/4), ibu (1/3)
		3	1/4 + 1/6 + 1/6	Suami (1/4), bapak (1/6), ibu (1/6), anak lk (sisa)
		4	1/4 + 1/3 + 1/6	Isteri (1/4), ibu (1/3), sdr seibu (1/6)
		5	1/4 + 1/2 + 1/6	Suami (1/4), anak pr (1/2), cucu pr (1/6)
		6	1/4 + 2/3	Suami (1/4), 2 anak pr (2/3)
12	'Aul ke 13	1	2/3 + 1/4 + 1/6	2 anak pr (2/3), suami (1/4), ibu (1/6)
		2	1/2 + 1/3 + 1/4	Sdr pr kdg (1/2), ibu (1/3), isteri (1/4)
		3	1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/4	Anak pr (1/2), cucu pr (1/6), ibu (1/6), suami (1/4)
	'Aul ke 15	1	2/3 + 1/3 + 1/4	2 Sdr pr kdg/sbp (2/3), 2 sdr seibu (1/3), isteri (1/4)
		2	2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/4	2 Sdr pr kdg/sbp (2/3), sdr seibu (1/6), ibu (1/6), isteri (1/4)
		3	1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/4	Sdr pr kdg (1/2), 2 sdr seibu (1/3), sdr pr sbp (1/6), isteri (1/4)
		4	1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/4	Sdr pr kdg (1/2), sdr seibu (1/6), sdr pr sbp (1/6), ibu (1/6), isteri (1/4)
	'Aul ke 17	1	2/3 + 1/3 + 1/6 + 1/4	8 sdr pr kdg/sbp (2/3), 4 sdr pr seibu (1/3), 2 nenek (1/6), 3 isteri (1/4)
	'Aul ke 17	2	1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/4	Sdr pr kdg (1/2), 2 sdr seibu (1/3), sdr pr sbp (1/6), ibu (1/6), isteri (1/4)
24	Tanpa 'Aul	1	1/8 + 1/6	Isteri (1/8), ibu (1/6), anak lk (sisa)
		2	1/8 + 1/6 + 1/6	Isteri (1/8), bapak (1/6), ibu (1/6), anak lk (sisa)
		3	1/8 + 2/3	Isteri (/8), 2 anak pr (2/3)
		4	1/8 + 2/3 + 1/6	Isteri (/8), 2 anak pr (2/3), ibu (1/6)
		5	1/8 + 1/2 + 1/6	Isteri (1/8), anak pr (1/2), cucu pr (1/6)
		6	1/8 + 1/2 + 1/6 + 1/6	Isteri (1/8), anak pr (1/2), cucu pr (1/6), ibu (1/6)
24	'Aul ke 27	1	2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8	2 anak pr (2/3), bapak (1/6), ibu (1/6), isteri (1/8)
24	'Aul ke 27	2	1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/8	Anak pr (1/2), cucu pr (1/6), bapak (1/6), ibu (1/6), isteri (1/8)
2	Tanpa 'Aul	1	1/2	Anak pr (1/2), paman (sisa)
2	Tanpa 'Aul	2	1/2 + 1/2	Suami (1/2), sdr pr kdg/sbp (1/2)
3	Tanpa 'Aul	1	1/3	Ibu (1/3), paman (sisa)
		2	2/3	2 anak pr (2/3), sdr lk kdg/sbp (sisa)
		3	2/3 + 1/3	2 sdr pr kdg/sbp (2/3), 2 sdr lk seibu (1/3)
4	Tanpa 'Aul	1	1/4	Suami (1/4), anak lk (sisa)
		2	1/2 + 1/4	Anak pr (1/2), suami (1/4)
		3	1/4 + 1/3 sisa	Isteri (1/4), ibu (1/3 Sisa = 1/4), bapak (sisa) dalam Masalah Gharrawain
8	Tanpa 'Aul	1	1/8	Isteri (1/8), anak lk (sisa)
8	Tanpa 'Aul	2	1/8 + 1/2	Isteri (1/8), anak pr (1/2)
18	Tanpa 'Aul	1	1/6 + 1/3 Sisa	Nenek (1/6), kakek (1/3 sisa = 5/18), 3 sdr lk kdg/sbp (sisa)
36	Tanpa 'Aul	1	1/4 + 1/6 + 1/3 Sisa	Isteri (1/4), ibu (1/6), kakek (1/3 sisa = 7/36), 3 sdr lk kdg/sbp (sisa)

HUBUNGAN ANTARA ARITMETIKA PECAHAN DENGAN FARDH DAN ASAL MASALAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

2011-01-02T03:30:00.005+07:00

oleh

A©hmad Yani, S.T., M.Kom.

Pembagian warisan dapat diartikan secara mudah sebagai pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, harta yang akan dibagikan ini adalah harta peninggalan (tirkah) yang sudah dipotong (dikurangi) dengan tiga macam hak atas harta itu, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan jenazah, kemudian untuk pembayaran utang si mayit, dan kemudian untuk menunaikan wasiat si mayit ketika masih hidup. Untuk selanjutnya, harta bersih yang sudah bebas dari tiga macam hak yang harus ditunaikan itu disebut dengan harta warisan.

Setelah seseorang wafat, maka harta warisannya secara otomatis menjadi hak bagi para ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan ini, maka masing-masing ahli waris mendapat bagian dari harta itu. Jadi, harta warisan ibarat sepotong kue yang akan dibagi-bagi dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk beberapa orang. Dan potogan-potongan itu besarnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Dari sepotong kue utuh tadi, maka ada orang yang diberi ½ bagian, ada yang ¼ bagian, ada yang 1/8 bagian, dan mungkin ada yang mendapat sisanya.

Demikian pula halnya dengan harta warisan, maka harta warisan yang utuh yang bisa berupa uang tunai, tanah, rumah, atau bentuk harta yang lain, harus dibagi-bagikan kepada semua ahli waris yang berhak atas harta itu menurut ketentuan hukum waris Islam yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam ini, besarnya bagian yang sudah ditetapkan (disebut fardh) untuk masing-masing ahli waris pada dasarnya ada enam macam, yaitu ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Keenam macam angka ini masing-masing merupakan angka pecahan, yaitu angka positif yang nilainya lebih kecil dari 1 (satu).

Bertitik tolak dari enam macam fardh bagi para ahli waris, maka tulisan ini menyoroti hubungan antara aritmetika pecahan, fardh, dan asal masalah dalam pembagian warisan.

Aritmetika Pecahan
Sebuah pecahan (fraction) dapat dituliskan dengan menggunakan dua buah angka yang dipisahkan dengan notasi garis miring (/), misalnya 1/2, 1/8, 5/12, dan 5/24. Untuk sebuah pecahan, maka angka yang disebelah kiri tanda / disebut pembilang (numerator), sementara angka yang di sebelah kanannya disebut penyebut (denominator). Seperti halnya dengan bilangan bukan pecahan, maka pada bilangan pecahan dapat dilakukan beberapa operasi aritmetika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Sebelum membahas lebih lanjut keempat macam operasi aritmetika dasar ini, perlu diketahui bahwa sebuah pecahan dapat memiliki lebih dari satu sampai tak terhingga cara penulisan, dan semua pecahan ini nilainya sama atau ekivalen. Ekivalensi atau kesamaan nilai pecahan ini diperoleh dengan cara mengalikan sebuah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 (satu) dengan pembilang dan juga dengan penyebut. Jadi pecahan 2/3 dapat juga dituliskan sebagai 4/6, atau 6/9, atau 8/12, atau 10/15, dan seterusnya. Dan 2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12 = 10/15. Sebagai catatan, dan ini penting untuk diingat, angka 1 dapat dianggap sebagai pecahan juga, yaitu 1 = 1/1 = 2/2 = 3/3 = 4/4 = 5/5 dan seterusnya sesuai dengan keperluan.

Bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan? Kalau bilangan bukan pecahan, maka menjumlahkan keduanya sangat mudah, yaitu cukup menjumlahkan kedua bilangan itu. Maka hasilnya adalah jumlah dari kedua bilangan itu. Misalnya 2 dijumlahkan dengan 5, dituliskan 2 + 5, maka hasilnya adalah 7, yaitu 2 + 5 = 7. Tetapi untuk bilangan pecahan, maka dua atau lebih bilangan pecahan tidak dapat langsung dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilang dengan pembilang, dan menjumlahkan penyebut dengan penyebut, karena hasilnya akan salah. Sebagai contoh, 2/3 + 1/8 tidak bisa langsung dijumlahkan sehingga menghasilkan 3/11, karena hasil ini salah.

Untuk menjumlahkan dua atau lebih bilangan pecahan, maka pertama sekali penyebut untuk masing-masing pecahan harus sama nilainya. Untuk “menyamakan” penyebutnya, maka harus ditentukan dulu sebuah bilangan bulat (utuh) terkecil yang habis dibagi (tanpa menghasilkan sisa) oleh semua penyebut yang ada. Sebagai contoh, untuk pecahan 2/3 dan 1/8, maka penyebutnya masing-masing adalah 3 dan 8. Bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi oleh angka 3 dan juga 8 adalah 24. Bilangan 24 ini dalam hal ini disebut dengan istilah kelipatan persekutuan terkecil (KPK) atau least common multiplier (LCM). Selanjutnya masing-masing pecahan digantikan dengan pecahan yang ekivalen yang penyebutnya sekarang adalah nilai KPK-nya itu. Jadi pecahan 2/3 dan 1/8 masing-masing digantikan dengan pecahan 16/24 dan 3/24. Terakhir, semua pembilang yang baru ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 16 + 3 = 19. Dan pecahan yang menjadi hasil penjumlahan kedua pecahan tadi, pembilangnya adalah jumlah pembilang yang baru ini, sementara penyebutnya adalah nilai KPK. Jadi secara ringkas dapat dituliskan 2/3 + 1/8 = 16/24 + 3/24 = 19/24. Dan pecahan 19/24 ini tentunya tidak sama (tidak ekivalen) dengan 3/11. Silakan dibuktikan. Cukup mudah, bukan? Sebenarnya cara penjumlahan pecahan ini sudah dipelajari di sekolah dasar (SD). Hanya saja, mungkin sudah lupa atau tidak ingat lagi.

Bagaimana dengan operasi pengurangan pada bilangan pecahan? Prinsip operasi pengurangan pada pecahan sebenarnya sama saja dengan operasi penjumlahan, hanya saja tinggal mengganti jenis operasinya dari jumlah (+) menjadi kurang (-). Sebagai contoh, 7/12 – 1/6 = 7/12 – 2/12 = 5/12 dan 1-1/6 = 6/6 – 1/6 = 5/6.

Untuk operasi perkalian pada pecahan, maka caranya lebih mudah dibanding operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya cukup dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan mengalikan penyebut dengan penyebut. Maka pembilang dan penyebut yang merupakan hasil perkalian sudah langsung diperoleh. Sebagai contoh, 1/6 x 5/12 = 5/72. Mudah sekali.

Operasi pembagian pada pecahan berkaitan dengan operasi perkalian. Dalam hal ini, untuk mengalikan dua buah pecahan, maka pecahan pertama dikalikan dengan “kebalikan” dari pecahan kedua. Sebagai contoh, 2/5 ÷ 3/8 =2/5 x 8/3 = 16/15. Cukup mudah, bukan?

Hubungan Aritmetika Pecahan dengan Fardh dan Asal Masalah

Dalam kaitannya dengan fardh, maka nilai-nilai pecahan yang nantinya akan terlibat dalam operasi aritmetika pecahan adalah hanya pecahan yang enam macam yang merupakan fardh para ahli waris, yaitu ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Tidak yang lain! Sebagai contoh, dalam penghitungan warisan akan ditemukan operasi seperti berikut ini:
• 1/2 + 1/6 + 1/8
• 1/4 + 1/3
• 2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8
• 1 – 1/6 – 1/4 – 1/3

Perlu diingat bahwa berapapun jumlah atau nilai harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli waris, dalam kaitannya dengan penghitungan bagian untuk masing-masing ahli waris, maka nilai harta warisan dianggap sebagai angka 1 (utuh), sementara nilai-nilai fardh dari para ahli waris adalah nilai-nilai pecahan yang akan menjadi pengurang terhadap nilai 1 tadi.

Penjumlahan dari dua macam atau lebih fardh akan menghasilkan nilai KPK yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan penghitungan warisan, maka nilai KPK ini menjadi suatu angka yang disebut dengan istilah asal masalah. Berdasarkan penelitian untuk berbagai macam kasus pembagian warisan, maka untuk keenam macam pecahan dari angka fardh dapat dihasilkan tujuh macam nilai KPK atau asal masalah, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ketujuh macam asal masalah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli faraidh. Secara khusus, untuk masalah pembagian warisan yang melibatkan ahli waris kakek dan saudara, dapat dihasilkan dua macam lagi nilai untuk asal masalah, yaitu 18 dan 36.

Jika dua atau lebih nilai fardh dari para ahli waris golongan ashhabul-furudh dijumlahkan, maka hasilnya ada tiga kemungkinan, yaitu lebih kecil dari 1, atau sama dengan 1, atau lebih besar dari 1. Jika hasil penjumlahan fardh ini lebih kecil dari 1, maka ini berarti bahwa dalam pembagian warisan terdapat sisa harta (disebut ‘ushubah). Kalau ada ahli waris golongan ‘ashabah, maka sisa (‘ushubah) ini diberikan kepada mereka. Kalau tidak ada ‘ashabah, hanya ada ashhabul-furudh, maka sisa ini dikembalikan (di-radd-kan) kepada para ahli waris ashhabul-furudh selain suami/isteri.

Kemungkinan kedua adalah bahwa jika hasil penjumlahan fardh sama dengan 1, maka ini berarti tidak ada lagi sisa harta. Kalau terdapat ‘ashabah di antara para ahli waris, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Dan dalam hal ini juga tidak mungkin terjadi radd (pengembalian kelebihan harta warisan) kepada para ashhabul-furudh.

Untuk kemungkinan yang ketiga, jika hasil penjumlahan fardh lebih besar dari 1, maka ini berarti tidak ada lagi sisa harta, bahkan harta warisan tidak cukup dibagi kepada para ahli waris golongan ashhabul-furudh. Dengan kata lain, para ashhabul-furudh tidak mungkin menerima bagian sebesar fardh mereka masing-masing. Dalam kondisi ini, maka cara pembagiannya adalah dengan menggunakan ‘aul. Artinya, asal masalah di-‘aul-kan (di-naik-kan). Caranya? Semua pecahan fardh yang akan dijumlahkan digantikan dengan pecahan ekivalennya yang penyebutnya merupakan asal masalah (KPK) dari semua penyebut fardh ahli waris. Maka hasil penjumlahan semua pembilang pecahan-pecahan yang baru ini menjadi asal masalah yang baru yang nilainya tentu lebih besar daripada nilai asal masalah yang lama. Dan, bagian untuk masing-masing ashhabul-furudh adalah pecahan yang pembilangnya adalah pembilang untuk pecahan ekivalen dari pecahan asalnya, sementara penyebutnya adalah asal masalah yang baru (yang sudah di-‘aul-kan).

Sebagai contoh, dalam pembagian warisan terdapat ahli waris yang terdiri dari seorang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara perempuan seibu, seorang saudara perempuan sebapak, dan ibu, yang fardh masing-masing adalah 1/2, 1/3, 1/6, dan 1/6. Maka asal masalahnya adalah 6, karena KPK dari 2, 3, dan 6 adalah 6. Penjumlahan untuk keempat fardh ini adalah seperti berikut: 1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 = 7/6. Nilai pecahan 7/6 adalah lebih besar dari 1. Ini mengakibatkan terjadinya ‘aul. Maka asal masalah yang baru adalah 7. Jadi bagian untuk keempat ahli waris ini yang pada awalnya masing-masing 3/6, 2/6, 1/6, dan 1/6, sekarang berubah menjadi masing-masing 3/7, 2/7, 1/7, dan 1/7 bagian dari harta warisan. Dengan cara ‘aul, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris ashhabul-furudh menjadi lebih kecil dibanding yang seharusnya mereka terima. Tetapi dengan cara ‘aul, meskipun bagian mereka menjadi lebih kecil, pengurangan nilai ini berlaku untuk semua ahli waris secara proporsional dan adil. Proporsional, karena dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa rasio 3/6 : 2/6 : 1/6 : 1/6 adalah tetap sama dengan rasio 3/7 : 2/7 : 1/7 : 1/7, yaitu sama-sama 3:2:1:1. Adil, karena tidak ada ahli waris yang dikecualikan dalam mendapatkan bagian dari harta warisan yang “seolah-olah tidak cukup” itu.

Masalah Al-Akdariyah

2010-12-20T12:06:00.015+07:00

الأكدريّة
Masalah Al-Akdariyah

Oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Dalam pembahasan tentang kewarisan kakek bersama saudara, terdapat satu pengecualian untuk satu masalah. Masalah ini terjadi ketika ada seseorang yang wafat dengan meninggalkan suami, ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan (kandung atau sebapak). Masalah ini dalam ilmu faraidh dikenal dengan nama Masalah Al-Akdariyah. Istilah al-akdariyah ini muncul karena masalah ini berkaitan dengan salah seorang wanita dari Bani Akdar. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan masalah ini dengan istilah al-akdariyah, yang artinya “kotor” atau “mengotori”, disebabkan masalah ini dianggap mengotori madzhab Zaid bin Tsabit RA (sosok sahabat yang telah dipuji Rasulullah SAW akan kemahirannya dalam ilmu faraidh). Hal ini karena beliau memvonis masalah waris ini dengan melakukan sesuatu yang bertentangan (menyimpang) dari kaidah-kaidah faraidh yang masyhur.
Jika masalah ini diselesaikan dengan mengikuti kaidah biasa dalam ilmu faraidh, maka penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penyelesaian Masalah Al-Akdariyah dengan Cara Biasa
Ahli Waris	Fardh	Saham	Bagian setelah 'aul menjadi 9
Suami	1/2	1/2x6=3	3/9
Ibu	1/3	1/3x6=2	2/9
Saudara pr	1/2	1/2x6=3	3/9
Kakek	1/6	1/6x6=1	1/9

Dengan pembagian seperti cara dalam Tabel 1, ternyata bagian yang diterima saudara perempuan (yaitu 3/9 bagian) tiga kali lebih banyak daripada bagian yanga diterima kakek (yaitu 1/9). Karena adanya kejanggalan bahwa kakek sebagai ahli waris laki-laki menerima lebih kecil daripda saudara peremmpuan sebagai ahli waris perempuan, maka timbullah beberapa pendapat di antara para ahli faraidh.

a) Pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq RA
Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, yang belakangan menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, saudara perempuan terhalang (mahjub) dari mendapat warisan karena adanya kakek, sehingga pembagiannya adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Penyelesaian Masalah Al-Akdariyah menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq RA
Ahli Waris	Bagian
Suami	1/2=3/6
Ibu	1/3=2/6
Saudara pr	-
Kakek	1/6

b) Pendapat Umar bin Khattab RA dan Ibnu Mas’ud RA
Berdasarkan pendapat Umar dan Ibnu Mas’ud RA, ibu hanya diberi bagian sebesar 1/6, bukan 1/3, untuk menghindari agar jangan sampai bagian ibu lebih besar daripada bagian kakek. Dengan demikian, pembagiannya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.

Tabel 3 Penyelesaian Masalah Al-Akdariyah menurut Umar dan Ibnu Mas'ud RA
Ahli Waris	Fardh	Saham	Bagian setelah 'aul menjadi 8
Suami	1/2	1/2x6=3	3/8
Ibu	1/6	1/6x6=1	1/8
Saudara pr	1/2	1/2x6=3	3/8
Kakek	1/6	1/6x6=1	1/8

c) Pendapat Zaid bin Tsabit RA
Menurut Zaid RA, penyelesaian untuk masalah ini pertama sekali bagian untuk masing-masing ahli waris adalah seperti dalam Tabel 1. Kemudian bagian untuk saudara perempuan dan kakek dikumpulkan sehingga menjadi 3/9 + 1/9 = 4/9. Kemudian nilai 4/9 ini dibagi dua antara mereka, dengan ketentuan muqasamah, yaitu bagian kakek dua kali lipat bagian untuk saudara perempuan. Karena 4 tidak bisa dibagi 3 secara bulat, maka nilai pembagi harus ditashih, yaitu dari 9 dikalikan 3 menjadi 27. Dan semua bagian untuk ahli waris (pembilang dan penyebut) dikalikan 3 sehingga suami mendapat 9/27 dan ibu mendapat 6/27. Adapun bagian saudara perempuan dan kakek yang berjumlah 4/9 setelah ditashhih menjadi 12/27. Nilai 12/27 ini dibagi untuk saudara perempuan dan kakek dengan perbandingan 1:2, sehingga saudara perempuan mendapat 4/27 bagian, dan kakek mendapat 8/27 bagian. Untuk lebih jelasnya, rincian pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Penyelesaian Masalah Al-Akdariyah menurut Zaid bin Tsabit RA
Ahli Waris	Fardh	Saham	Bagian setelah 'aul menjadi 8	Setelah tashhih: 9x3=27
Suami	1/2	1/2x6=3	3/9	9/27
Ibu	1/3	1/3x6=2	2/9	6/27
Saudara pr	1/2	1/2x6=3	4/9	4/27
Kakek	1/6	1/6x6=1	4/9	8/27

Ternyata dalam kasus ini Zaid bin Tsabit RA memvonis dengan menyalahi kaidah yang ada. Beliau memberi saudara sekandung 1/2 bagian, dan menaikkan (meng-‘aul-kan) pembaginya dari 6 menjadi 9. Kemudian beliau menyatukan bagian saudara perempuan dengan bagian kakek, dan membaginya dengan ketentuan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Setelah ditashhih, pembaginya menjadi 27, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut: Suami mendapat 9/27, ibu 6/27, kakek 8/27, dan saudara perempuan sekandung 4/27.
Penyelesaian masalah Al-Akdariyah menurut cara yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit RA diikuti oleh kebanyakan ulama madzhab, yaitu madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali. Dan penyelesaian menurut cara ini merupakan penyelesaian yang masyhur di kalangan ulama masa kini.

Perlu diingat bahwa masalah Al-Akdariyah hanya ada untuk susunan empat orang ahli waris seperti yang disebutkan di depan, tidak untuk susunan ahli waris yang lain. Ini berarti bahwa, jika susunan ahli waris berubah, maka tidak termasuk masalah Al-Akdariyah lagi.

Wassalam,

achmad_yani_polmed@yahoo.co.id
http://www.achmad-yani.co.cc

Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Bagian Pertama)

2010-12-19T22:55:00.020+07:00

مِيْرَاثُ الْجَدِّ مَعَ اْلإِخْوَةِ
Kewarisan Kakek Bersama Saudara
(Bagian Pertama)

Oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Tulisan ini adalah bagian pertama dari dua tulisan dengan topik yang sama. Meskipun sangat jarang terjadi kasus kewarisan yang di antara ahli warisnya terdapat kakek bersama dengan saudara dari mayit, pembahasan tentang hal ini mendapat tempat khusus dalam ilmu faraidh. Adapun yang dimaksud dengan kakek dalam masalah ini adalah kakek shahih, yaitu kakek yang hubungan nasabnya (hubungan darahnya) dengan mayit murni melalui jalur laki-laki saja, tidak diselingi oleh perempuan. Sebagai contoh adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Status kakek dalam kewarisan hampir sama dengan bapak dalam beberapa hal. Karena itu, kakek shahih termasuk ahli waris golongan ashhabul-furudh dan juga ‘ashabah seperti halnya bapak. Jika dalam nasab yang menghubungkan kakek dengan mayit terdapat perempuan, maka disebut kakek fasid, misalnya bapaknya ibu dan bapak dari ibunya bapak. Kakek fasid tidak termasuk ahli waris golongan ashhabul-furudh maupun ‘ashabah, tetapi termasuk dalam ahli waris golongan dzawil-arham.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan saudara dalam masalah ini adalah saudara kandung dan saudara sebapak, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun saudara seibu, maka tidak termasuk dalam hal ini karena jika kakek bersama dengan saudara seibu, maka saudara seibu akan mahjub (terhalang) dari mendapat warisan oleh adanya kakek berdasarkan ijma’ ulama. Dan saudara seibu hanya mewarisi jika mayit adalah kalalah, yaitu tidak memiliki bapak atau kakek dan seterusnya ke atas, dan juga tidak memiliki anak secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini, maka diasumsikan tidak terdapat bapak yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, karena kewarisan kakek menjadi mahjub (terhalang) oleh adanya bapak. Dan dalam tulisan ini juga, pembahasan dibatasi hanya untuk masalah yang melibatkan ahli waris saudara kandung saja, atau saudara sebapak saja, tidak kedua macam saudara ini secara bersama-sama. Dengan demikian, maka yang menjadi fokus dalam pembahasan adalah terdapatnya ahli ahli waris yang terdiri dari kakek bersama saudara kandung saja atau kakek bersama saudara sebapak saja dengan atau tanpa ashhabul-furudh yang lain. Pembahasan yang melibatkan ahli waris saudara kandung bersama-sama dengan saudara sebapak (yang sering disebut masalah mu’addah) insyaallah akan dimuat dalam bagian lain.

Baik Al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW tidak menjelaskan hukum waris bagi kakek bersama-sama dengan saudara. Karena itu, para sahabat sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara ini, bahkan takut mengeluarkan fatwa tentangnya. Ketika ditanya tentang kewarisan kakek bersama saudara, Ibnu Mas’ud RA berkata, ”Silakan bertanya kepadaku tentang masalah-masalah yang rumit, tetapi jangan bertanya tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara.” Adapun Umar bin Khattab RA pernah mengatakan, “Orang yang paling berani di antara kamu dalam memutuskan bagian kakek adalah orang yang paling berani terhadap api neraka.” Demikian pula, Ali bin Abi Thalib RA menyatakan, “Barangsiapa ingin masuk neraka jahannam, maka silakan memutuskan kewarisan kakek bersama dengan saudara si mayit.”

Namun demikian, karena tidak ada nash Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang menjelaskannya, masalah ini tetap harus dapat diselesaikan. Karena itu, masalah ini – mau tidak mau – memerlukan ijtihad. Pada mulanya, ketika masalah ini dijumpai, ada dua pendapat utama di kalangan para sahabat:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa kakek menghijab (menghalangi) hak waris saudara, sehingga saudara tidak mendapat warisan.
Pendapat ini diikuti oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar RA, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat ini memiliki alasan sebagai berikut:
a) Kakek berkedudukan sama dengan bapak jika tidak ada bapak dalam segala keadaan, sama halnya dengan cucu laki-laki yang berkedudukan sebagai anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki.
b) Sesuai dengan kaidah dasar dalam ketentuan ‘ashabah, bahwa jurusan garis bapak (ubuwwah, yang juga mencakup kakek) harus didahulukan daripada jurusan garis saudara (ukhuwwah). Karena itu, kakek dapat menghijab saudara.
c) Kakek hanya dapat dihijab oleh bapak, sedangkan saudara dapat dihijab oleh tiga macam ahli waris, yaitu bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki.
d) Kakek termasuk ahli waris ashhabul-furudh dan juga ‘ashabah, sama seperti bapak, sedangkan saudara hanya menerima warisan sebagai ‘ashabah.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa kakek dan saudara secara bersama-sama mewarisi harta si mayit.
Pendapat ini diikuti oleh Ali bin Abi Thalib RA, Ibnu Mas’ud RA, Zaid bin Tsabit RA, Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad, dan diambil sebagai pegangan bagi Qanun Al-Mawaris di Mesir. Alasan untuk pendapat ini adalah sebagai berikut:
a) Kakek sama-sama dihubungkan ke mayit melalui bapak sehingga kedudukan mereka adalah sama kuat.
b) Tidak ada nash dan ijma’ yang menetapkan bahwa saudara dapat dihijab oleh kakek.
c) Penyebutan kakek (jadd) dengan bapak (ab) di dalam Al-Qur’an maupun hadits hanya secara majazy sehingga kakek tidak dapat disamakan secara mutlak dengan bapak dalam segala hal.
d) Hubungan nasab dari garis anak (bunuwwah) tidak selalu lebih rendah daripada garis bapak (ubuwwah), bahkan kadang-kadang lebih kuat.
e) Terhalangnya kakek oleh bapak saja, sedangkan saudara oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki tidak menunjukkan bahwa kakek lebih utama daripada saudara. Jadi tidak dibedakan apakah yang menghijab itu seorang atau lebih.
f) Cara mewarisi kakek dengan fardh dan ‘ushubah sedangkan saudara hanya dengan ‘ushubah tidak menunjukkan bahwa kakek lebih utama daripada saudara, karena anak laki-laki yang hanya mewarisi dengan ‘ushubah saja malah lebih utama daripada kakek.

Pendapat pertama yang menetapkan bahwa kakek menghijab saudara tidak perlu dibahas lebih lanjut karena sudah jelas bahwa kewarisan kakek sama dengan bapak, sementara kewarisan saudara terhalang. Jadi kasusnya sama saja dengan keadaan bapak bersama-sama dengan saudara. Dengan demikian, maka pendapat kedua menjadi lebih penting dan memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dan di antara kedua pendapat ini, pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas sahabat dan ulama. Adapun tulisan ini dan selanjutnya tidak dimaksudkan untuk membuat pendapat baru lagi tentang kewarisan kakek bersama saudara, tetapi hanya menjabarkan pendapat-pendapat yang telah ada sejak zaman sahabat.

Dalam menetapkan hak waris bagi kakek bersama saudara menurut pendapat kedua, terdapat lagi beberapa perbedaan cara melakukan pembagiannya. Ada tiga sahabat yang masyhur dalam hal ini, yaitu Zaid bin Tsabit RA, Ali bin Abi Thalib RA, dan Ibnu Mas’ud RA. Adapun cara penyelesaian yang diajukan oleh Zaid bin Tsabit RA merupakan cara yang paling populer dan paling banyak dipakai ulama saat ini. Tulisan ini hanya memuat pendapat Zaid bin Tsabit RA. Sementara itu, pendapat Ali bin Abi Thalib RA dan Ibnu Mas’ud RA - insyaallah - akan dimuat dalam tulisan yang lain.

Pendapat Zaid bin Tsabit RA
Menurut Zaid bin Tsabit RA, pembahasan kewarisan kakek bersama saudara dapat dibagi ke dalam dua keadaan:
1. Keadaan pertama: ahli waris hanya terdiri atas kakek dan saudara tanpa ashhabul-furudh lain
2. Keadaan kedua: ahli waris terdiri atas kakek dan saudara beserta ashhabul-furudh lain

Keadaan Pertama
Pada keadaan pertama ini, bagian yang diterima kakek adalah yang lebih baik (lebih banyak) atau paling menguntungkan di antara dua jalan:
1) Muqasamah (berbagi bersama saudara). Dalam hal ini, kakek dianggap seolah-olah sebagai seorang saudara laki-laki (kandung atau sebapak), dan menerima bagian sebagai ‘ashabah bin-nafsi jika bersama dengan saudara laki-laki saja, atau sebagai ‘ashabah bil-ghair jika bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan, dengan catatan bahwa bagian untuk seorang laki-laki adalah dua kali bagian untuk seorang perempuan.
2) Menerima 1/3 dari seluruh harta. Dalam hal ini, setelah kakek diberi 1/3 bagian dari seluruh harta, kemudian sisanya diberikan kepada para saudara sebagai ‘ashabah.
Yang manapun bagian yang diterima kakek, maka penerimaan untuk kakek dalam hal ini tidak boleh kurang dari 1/3.

Keadaan Kedua
Dalam keadaan kedua, selain kakek dan saudara, terdapat juga ahli waris golongan ashhabul-furudh lain. Jika kakek berada dalam keadaan kedua, maka bagian untuk kakek adalah yang paling menguntungkan (paling besar) di antara tiga jalan:
1) Muqasamah (berbagi bersama saudara). Muqasamah dalam hal ini adalah terhadap sisa harta setelah diberikan kepada ashhabul-furudh. Seperti halnya dalam keadaan pertama, kakek juga dianggap sebagai seorang saudara laki-laki (kandung atau sebapak), dan menerima bagian sebagai ‘ashabah bin-nafsi atau ‘ashabah bil-ghair.
2) Menerima 1/3 sisa setelah ashhabul-furudh
3) Menerima 1/6 dari seluruh harta
Yang manapun bagian yang diterima kakek, maka penerimaan untuk kakek dalam hal ini tidak boleh kurang dari 1/6.

Adapun ashhabul-furudh (selain kakek dan saudara perempuan) yang mungkin dalam keadaan kedua ini adalah sebagai berikut:
(a) Nenek, yang bagiannya adalah 1/6
(b) Ibu, yang bagiannya adalah 1/3 atau 1/6
(c) Isteri, yang bagiannya adalah 1/4 atau 1/8
(d) Suami, yang bagiannya adalah 1/2 atau 1/4
(e) Anak perempuan, yang bagiannya 1/2 atau 2/3
(f) Cucu perempuan (dari anak laki-laki), yang bagiannya adalah 1/2 atau 2/3 atau 1/6

Menurut Zaid bin Tsabit RA, penyelesaian untuk keadaan kedua dikecualikan untuk satu keadaan saja, yaitu dalam masalah Al-Akdariyah, yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan (kandung atau sebapak). Pembahasan tentang hal ini, insyaallah, akan dimuat dalam tulisan tersendiri.

Berdasarkan penelitian penulis, maka penentuan bagian mana yang paling menguntungkan bagi kakek untuk kedua keadaan terebut, dapat diperoleh dari besarnya bagian yang diterima oleh para ashhabul-furudh (atau berarti juga besarnya sisa setelah diberikan kepada ashhabul-furudh) dan jumlah porsi saudara. Untuk mempermudah pembaca, maka penulis membuat ringkasannya dalam Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Cara Pembagian untuk Kakek bersama Saudara menurut Zaid bin Tsabit RA
	Keadaan Pertama		Keadaan Kedua
	Jumlah Porsi Saudara <=4	Jumlah Porsi Saudara >4	Sisa Harta <> 2/3)	1/3 <= Sisa Harta <>		Sisa Harta >= 1/2 (Bagian AF <= 1/2)
				Jumlah Porsi Saudara <= 2	Jumlah Porsi Saudara > 2	Jumlah Porsi Saudara <= 4	Jumlah Porsi Saudara > 4
No. Kasus	1	2	3	4	5	6	7
Bagian Kakek	*Muqasamah* antara Kakek dan Saudara	1/3	1/6	*Muqasamah* antara Kakek dan Saudara	1/6	*Muqasamah* antara Kakek dan Saudara	1/3 Sisa
Bagian Saudara		Mendapat sisanya sebagai 'ashabah	Mendapat sisanya (kalau masih ada) sebagai 'ashabah		Mendapat sisanya (kalau masih ada) sebagai 'ashabah		Mendapat sisanya (kalau masih ada) sebagai 'ashabah

Pada Tabel 1, Jumlah Porsi Saudara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu 2L + P, dengan L = banyaknya saudara laki-laki, dan P = banyaknya saudara perempuan. Sebagai contoh, jika L = 3 dan P = 1, maka Jumlah Porsi Saudara adalah (2x3) + 1 = 7. Sementara itu, yang dimaksud dengan Sisa Harta adalah harta yang tersisa setelah diberikan kepada ashhabul-furudh. Dan Bagian AF maksudnya adalah bagian yang diterima ashhabul-furudh selain kakek dan saudara.
Dari Tabel 1 juga, dapat dilihat bahwa terdapat tujuh macam kasus berkaitan dengan Jumlah Porsi Saudara dan Sisa Harta. Penjelasan dan contoh untuk masing-masing kasus adalah sebagai berikut.

Kasus No. 1
Keadaan Pertama dengan Jumlah Porsi Saudara ≤ 4 hanya mungkin terjadi untuk delapan macam susunan ahli waris sebagai berikut:
(a) Kakek bersama 1 orang saudara perempuan
(b) Kakek bersama 2 orang saudara perempuan
(c) Kakek bersama 3 orang saudara perempuan
(d) Kakek bersama 4 orang saudara perempuan
(e) Kakek bersama 1 orang saudara laki-laki
(f) Kakek bersama 2 orang saudara laki-laki
(g) Kakek bersama 1 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan
(h) Kakek bersama 1 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan
Pada kedelapan macam susunan ahli waris ini, bagian kakek secara muqasamah selalu lebih besar atau sama dengan 1/3 bagian. Secara khusus, untuk susunan ahli waris pada (d), (f), dan (h), penerimaan untuk kakek secara muqasamah maupun 1/3 bagian sama besarnya. Untuk lebih jelasnya, perbandingan penerimaan secara muqasamah dan 1/3 bagian dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2 Perbandingan Bagian Kakek secara Muqasamah dan Menerima 1/3 untuk Kasus No. 1
No.	Jumlah			Penerimaan Kakek Dgn Muqasamah			Penerimaan Kakek Tanpa Muqasamah (Kakek menerima 1/3 bagian)
No.	Kakek	Sdr lk	Sdr pr	Kakek	Sdr lk	Sdr pr	Kakek	Sdr lk	Sdr pr
(a)	1	0	1	2/3	0	1/3	1/3	0	2/3
(b)	1	0	2	2/4	0	2/4	1/3	0	2/3
(c)	1	0	3	2/5	0	3/5	1/3	0	2/3
(d)	1	0	4	2/6=1/3	0	4/6=2/3	1/3	0	2/3
(e)	1	1	0	2/4	2/4	0	1/3	2/3	0
(f)	1	2	0	2/6=1/3	4/6	0	1/3	2/3	0
(g)	1	1	1	2/5	2/5	1/5	1/3	2/3x2/3=4/9	1/3x2/3=2/9
(h)	1	1	2	2/6=1/3	2/6	2/6	1/3	2/4x2/3=4/12	2/4x2/3=4/12

Kasus No. 2
Keadaan Pertama dengan Jumlah Porsi Saudara > 4 terjadi untuk susunan ahli waris dengan jumlah saudara laki-laki dan perempuan selain dari Kasus No. 1 yang delapan macam itu. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat beberapa contoh susunan ahli waris untuk kasus ini dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Bagian Kakek secara Muqasamah dan Menerima 1/3 untuk Kasus No. 2
No.	Jumlah			Penerimaan Kakek Tanpa Muqasamah (Kakek menerima 1/3 bagian)			Penerimaan Kakek Dgn Muqasamah
No.	Kakek	Sdr lk	Sdr pr	Kakek	Sdr lk	Sdr pr	Kakek	Sdr lk	Sdr pr
1	1	2	1	1/3	4/5x2/3=8/15	1/5x2/3=2/15	2/7	4/7	1/7
2	1	2	2	1/3	4/6x2/3=8/18	2/6x2/3=4/18	2/8	4/8	2/8
3	1	1	3	1/3	2/5x2/3=4/15	3/5x2/3=6/15	2/7	2/7	3/7
4	1	1	4	1/3	2/6x2/3=4/18	4/6x2/3=8/18	2/8	2/8	4/8
5	1	1	5	1/3	2/7x2/3=4/21	5/7x2/3=10/21	2/9	2/9	5/9
6	1	1	6	1/3	2/8x2/3=4/24	6/8x2/3=12/24	2/10	2/10	6/10
...

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa untuk setiap susunan ahli waris, penerimaan kakek dengan cara muqasamah selalu lebih kecil daripada 1/3 bagian. Karena itu, kakek harus diberikan bagian sebesar 1/3 bagian dari seluruh harta.

Kasus No. 3
Untuk keadaan kedua dan dengan sisa harta kurang dari 1/3, atau dengan kata lain jumlah bagian untuk ashhabul-furudh adalah lebih besar dari 2/3, maka berapapun jumlah saudara laki-laki dan perempuan, bagian yang paling menguntungkan untuk kakek adalah 1/6 dari seluruh harta, sementara sisanya dibagi kepada saudara laki-laki dan/atau perempuan sebagai ‘ashabah. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat dua contoh berikut ini.

Contoh 1:
Ahli waris adalah 2 orang anak perempuan, ibu, kakek, dan seorang saudara laki-laki kandung. Maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
(a) 2 anak perempuan : 2/3 bagian
(b) Ibu : 1/6 bagian
(c) Kakek : 1/6 bagian
(d) Saudara lk kandung : tidak mendapat bagian, karena sudah tidak ada sisa.
Dalam contoh ini, karena sisa harta setelah ashhabul-furudh tinggal 1/6, maka tidak mungkin lagi dibuat muqasamah antara kakek dengan saudara, ataupun kakek diberikan 1/3 dari sisa, karena tentu bagian kakek akan menjadi kurang dari 1/6.

Contoh 2:
Ahli waris adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, suami, nenek, kakek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Maka dalam dalam kasus ini terpaksa dibuat ‘aul karena bagian untuk ashhabul-furudh selain kakek dan saudara perempuan (yaitu 15/12 bagian) sudah melampaui jumlah harta yang akan dibagi. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	Bagian Setelah 'Aul
Anak pr	1/2=6/12	Jumlah harta untuk ashhabul-furudh selain kakek dan saudara perempuan adalah 13/12, melampaui jumlah harta yang akan dibagi	6/15
Cucu pr	1/6=2/12		2/15
Suami	1/4=3/12		3/15
Nenek	1/6=2/12		2/15
Kakek	1/6=2/12	Karena harta sudah habis, bahkan kurang dan harus di-‘aul-kan	2/15
Saudara pr	Tidak ada	Karena harta sudah habis, bahkan kurang	Tidak ada

Kasus No. 4
Jika sisa harta setelah ashhabul-furudh tidak kurang dari 1/3 tetapi kurang dari 1/2 (atau berarti juga bagian ashhabul-furudh lebih dari 1/2 dan tidak lebih dari 2/3), dan Jumlah Porsi Saudara ≤ 2, maka bagian kakek selalu menguntungkan jika dilakukan muqasamah. Adapun susunan ahli waris kakek dan saudara yang mungkin dalam hal ini hanya tiga macam, yaitu
(a) Kakek bersama 1 orang saudara perempuan,
(b) Kakek bersama 2 orang saudara perempuan, dan
(c) Kakek bersama 1 orang saudara laki-laki.
Sebagai ilutrasi untuk kasus no. 4 ini, dapat dilihat dua contoh berikut.

Contoh 1:
Seseorang wafat dengan meninggalkan isteri, ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan. Maka bagian untuk isteri dan ibu masing-masing adalah 1/4 dan 1/3 yang jumlahnya sama dengan 7/12. Sisa harta adalah 5/12. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:
Isteri : 1/4
Ibu : 1/3
Kakek : Muqasamah = 2/3 x Sisa = 2/3 x 5/12 = 10/36
Sdr pr : Muqasamah = 1/3 x Sisa = 1/3 x 5/12 = 5/36
Nilai 10/36 untuk kakek ini lebih besar dibandingkan 1/6 ataupun 1/3 sisa.

Contoh 2:
Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan, isteri, kakek, dan seorang saudara laki-laki. Maka bagian untuk anak perempuan dan isteri masing-masing adalah 1/2 dan 1/8 yang jumlahnya sama dengan 5/8. Sisa harta adalah 3/8. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:
Anak pr : 1/2
Isteri : 1/8
Kakek : Muqasamah = 1/2 x Sisa = 1/2 x 3/8 = 3/16
Sdr lk : Muqasamah = 1/2 x Sisa = 1/2 x 3/8 = 3/16
Nilai 3/16 untuk kakek ini lebih besar dibandingkan 1/6 atau 1/3 sisa.

Kasus No. 5
Jika sisa harta setelah ashhabul-furudh tidak kurang dari 1/3 dan kurang dari 1/2, tetapi jumlah porsi saudara lebih dari 2, maka bagian yang paling menguntungkan untuk kakek adalah mendapat 1/6 bagian. Adapun susunan ahli waris kakek dan saudara yang mungkin untuk kasus ini adalah selain dari yang disebutkan dalam kasus no. 4 di depan.
Contoh:
Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, isteri, kakek, dan 2 saudara laki-laki. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:
Anak pr : 1/2
Isteri : 1/8
Kakek : 1/6
2 Sdr lk : Sisa = 5/24

Kasus No. 6
Kasus ini berlaku jika sisa harta ≥ 1/2 dan jumlah porsi saudara ≤ 4. Maka bagian yang paling menguntungkan untuk kakek adalah muqasamah.
Sebagai contoh untuk kasus ini adalah seseorang wafat dengan meninggalkan isteri, nenek, kakek, dan 3 saudara perempuan. Bagian untuk isteri dan nenek dalam hal ini masing-masing 1/4 dan 1/6 sehingga jumlahnya 5/12, dan sisa harta adalah 7/12. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut.
Isteri : 1/4
Nenek : 1/6
Kakek : Muqasamah = 2/5 x 7/12 = 14/60
3 sdr pr : Muqasamah = 3/5 x 7/12 = 21/60
Nilai 14/60 untuk kakek ini lebih besar dibandingkan 1/6 maupun 1/3 sisa.

Kasus No. 7
Jika sisa harta setelah ashhabul-furudh tidak kurang dari 1/2 dan jumlah porsi saudara lebih dari 4, maka bagian yang paling menguntungkan untuk kakek adalah 1/3 sisa.
Contoh:
Ahli waris terdiri dari ibu, kakek, seorang saudara laki-laki, dan 3 orang saudara perempuan. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut.
Ibu : 1/6
Kakek : 1/3 x Sisa = 1/3 x 5/6 = 5/18
1 Sdr lk : (‘Ashabah) = 2/5 x (2/3 x Sisa) = 2/5 x 2/3 x 5/6 = 20/90
3 Sdr pr : (‘Ashabah) = 3/5 x (2/3 x Sisa) = 3/5 x 2/3 x 5/6 = 30/90
Jika kakek diberi bagian secara muqasamah, maka bagiannya adalah 2/7 x 5/6 = 10/42. Ini lebih kecil dibandingkan 5/18. Juga kalau kakek diberi 1/6 bagian, maka ini juga masih lebih kecil dibandingkan 5/18.

Antara Warisan, Hibah, dan Wasiat

2010-12-19T17:32:00.011+07:00

الميراث والهبة والوصيّة

Oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Ada tiga istilah berkaitan dengan pembagian harta dari seseorang, yang karena memiliki kemiripan, seringkali menjadi salah atau tidak tepat dalam pelaksanaannya. Ketiga istilah itu adalah warisan, hibah, dan wasiat. Untuk memudahkan dalam membedakan ketiganya, Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbandingan ketiga istilah ini ditinjau dari empat aspek, yaitu waktu pemberian (perpindahan kepemilikan), penerima harta, nilai harta, dan hukum.

Tabel 1 Perbandingan antara Warisan, Hibah, dan Wasiat

	Warisan	Hibah	Wasiat
Waktu Pemberian	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima Harta	Ahli waris	Ahli waris & bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai Harta	Sesuai dengan ketentuan faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

Penjelasan
a. Waktu Pemberian
Sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT, bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia. Maka yang membagi warisan pastilah bukan yang memiliki harta itu, tetapi orang lain.
Sementara itu, hibah dan wasiat, justru penetapannya dilakukan saat pemiliknya masih hidup. Bedanya, kalau hibah harta itu langsung diserahkan saat itu juga, tidak menunggu sampai pemiliknya meninggal dulu. Sedangkan wasiat ditentukan oleh pemilik harta pada saat masih hidup namun perpindahan kepemilikannya baru terjadi saat dia meninggal dunia.

b. Penerima Harta
Orang yang berhak menerima warisan hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris (baik golongan ashhabul-furudh, ‘ashabah, maupun dzawil-arham), dan tidak terkena hijab hirman (terhalang total karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat/kuat posisinya). Tentunya juga yang statusnya tidak gugur karena tiga hal, yaitu berstatus budak, membunuh si pemilik harta, dan berbeda agama.
Sementara itu, wasiat justru diharamkan bila diberikan kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang terkena hijab hirman. Karena ahli waris sudah menerima harta lewat jalur pembagian waris, maka haram baginya menerima lewat jalur washiat.
Adapun hibah, maka boleh diterima oleh ahli waris dan bukan ahli waris. Hibah itu boleh diserahkan kepada siapa saja.

c. Nilai Harta
Nilai harta yang dibagi kepada para ahli waris sudah ada ketentuan besarannya, yaitu sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu faraidh, yang besarnya masing-masing bagian pada dasarnya ada enam macam seperti disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
Sementara itu, nilai harta yang boleh diwasiatkan maksimal hanya 1/3 dari nilai total harta peninggalan. Walaupun itu merupakan pesan atau wasiat dari almarhum sebagai pemilik harta, namun ada ketentuan dari Allah SWT untuk membela kepentingan ahli waris, sehingga berwasiat lebih dari 1/3 harta merupakan hal yang diharamkan. Bahkan apabila terlanjur diwasiatkan lebih dari 1/3, maka kelebihannya itu harus dibatalkan.
Adapun hibah, nilai harta yang diberikan kepada orang yang diinginkan tidak memiliki ketentuan dan batasan, tergantung pemilik harta yang bersangkutan.

d. Hukum
Pembagian warisan itu hukumnya wajib dilakuan sepeninggal muwarrits, karena merupakan salah satu kewajiban atas harta yang ditinggalkannya. Sedangkan memberikan wasiat hukumnya hanya sunnah. Demikian juga memberikan harta hibah hukumnya sunnah.
Demikianlah di antara beberapa ketentuan berkaitan dengan warisan, hibah, dan wasiat. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua yang menginginkan keberkahan dalam harta dan kedamaian dalam keluarga. Amin.

Wallahu a’lamu bishshawab.
Wassalam,

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Hadits-Hadits Mawaris

2010-12-19T16:43:00.007+07:00

أحاديث المواريث

oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Ketentuan dalam hukum waris Islam yang menyangkut para ahli waris yang berhak mendapat bagian dengan jumlah yang sudah tertentu yang disebut ashhabul-furudh beserta bagian mereka masing-masing dan para ahli waris yang mendapat sisa yang disebut juga dengan ‘ashabah sudah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Qur’an dalam ayat-ayat mawaris utama, yaitu Surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Di samping para ahli waris yang disebutkan dalam ketiga ayat ini, ada juga ahli waris yang belum disebutkan, seperti kakek, nenek, cucu, paman, dan bibi. Para ahli waris ini disebutkan dalam beberapa hadits Nabi SAW. Demikian pula, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris, seperti orang-orang yang tidak bisa menjadi ahli waris dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits-hadits beliau. Berikut ini diuraikan beberapa hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan menjadi pelengkap sumber hukum waris Islam.

1. Hadits No. 1
Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Dalam pembagian warisan, ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu adalah ahli waris golongan ashhabul-furudh (ahli waris yang bagian mereka sudah tertentu), kemudian kalau ada sisanya baru diberikan kepada ahli waris golongan ‘ashabah (ahli waris penerima sisa).

2. Hadits No.2
Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Janda (dari Sa'ad RA) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Dalam kasus pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari dua orang anak perempuan, isteri, dan paman, maka kedua anak perempuan mendapat 2/3 bagian, isteri mendapat 1/8, dan paman menjadi ‘ashabah bin-nafsi yang mendapat sisanya.

3. Hadits No. 3
Dari Huzail bin Surahbil RA, dia berkata: Abu Musa RA ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa RA berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud RA, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud RA dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan." (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris cucu perempuan (dari anak laki-laki) yang mendapat 1/6 bagian jika bersama dengan seorang anak perempuan yang mendapat 1/2 bagian. Sementara itu, saudara perempuan mendapat sisanya (dalam hal ini, saudara perempuan menjadi ‘ashabah ma’al-ghair dengan sebab adanya anak perempuan dan/atau cucu perempuan)

4. Hadits No. 4
Dari Imran bin Husein RA bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata: "Anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya?" Nabi SAW bersabda: "Kamu mendapat seperenam." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris kakek, yaitu kakek mendapat 1/6 bagian jika cucunya meninggal dengan syarat tidak ada bapak.

5. Hadits No. 5
Dari Qabishah bin Dzuaib RA, dia berkata bahwa seorang nenek mandatangi Abu Bakar RA yang meminta warisan dari cucunya. Abu Bakar RA berkata kepadanya: "Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah, dan saya tidak mengetahui ada hukum dalam sunnah Nabi SAW. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mughirah bin Syu'bah RA berkata: "Saya pernah menghadiri majelis Nabi SAW yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Abu Bakar RA berkata: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya?" Muhammad bin Maslamah RA berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah RA. Maka akhirnya Abu Bakar RA memberikan hak warisan nenek itu." (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris nenek, yaitu nenek mendapat 1/6 bagian jika cucunya meninggal dengan syarat tidak ada ibu.

6. Hadits No. 6
Dari Usamah bin Zaid RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim tidak mewarisi nonmuslim, dan nonmuslim tidak mewarisi seorang muslim." (H.R. Bukhari dan Muslim)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan bahwa hak waris-mewarisi tidak terjadi antara dua orang yang berbeda agama.

7. Hadits No.7
Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pembunuh tidak boleh mewarisi." (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi orang yang dibunuhnya. Dengan kata lain, hak warisnya menjadi hilang akibat perbuatannya membunuh itu.

8. Hadits No. 8
Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA ia berkata: "Saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dijenguk oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi SAW, 'Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya?' Jawab Nabi SAW, 'Tidak.' Saya berkata lagi, 'Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?' Jawab Nabi SAW, 'Tidak.' Saya berkata lagi, 'Sepertiga?' Nabi SAW bersabda, 'Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang'." (H.R. Bukhari)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan bahwa wasiat dibatasi hanya sampai sepertiga (1/3) dari jumlah harta peninggalan, karena sepertiga itu sudah banyak, dan mewasiatkan harta melebihi jumlah ini akan mengurangi penerimaan para ahli waris yang berhak mendapat bagian.

9. Hadits No. 9
Dari 'Amr bin Muslim dari Thawus dari 'Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Saudara laki-laki dari ibu (yaitu bibi) juga termasuk ahli waris, tetapi golongan dzawil-arham, yang mendapat bagian jika tidak ada ahli waris golongan ashhabul-furudh dan ‘ashabah.

10. Hadits No. 10
Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya." (H.R. Bukhari dan Muslim)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Rasulullah SAW semasa hidup beliau telah bersedia menjadi orang yang bertanggung jawab melunasi utang orang yang mati dalam keadaan tidak mempunyai harta untuk membayarnya.

11. Hadits No. 11
Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah, mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jelas. Gerakannya diketaui dari tangis, teriakan, atau bersin." (H.R. Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:
• Bayi yang baru lahir dalam keadaan hidup berhak mendapatkan harta warisan.

Demikianlah beberapa hadits Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai pelengkap sumber hukum waris Islam setelah Al-Qur’an. Dari ayat-ayat mawaris dan hadits-hadits mawaris, maka para ulama telah menyusun satu cabang ilmu dalam agama Islam yang diberi nama Ilmu Faraidh atau Ilmu Mawaris yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW.

Wallahu a’lamu bishshawab.
Wassalam,

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1432 Hijriyah

2010-12-07T08:11:00.002+07:00

ِالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, hari ini tepat tanggal 1 Muharram 1432 H. Kepada semua pembaca setia blog ini, saya mengucapkan

Selamat Tahun Baru Hijriyah

كلّ عَامٍ وأنتم بخير

Semoga dengan semangat tahun baru hijriyah, kita semua hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin

Wassalam,

Achmad Yani

Ayat-Ayat Mawaris

2010-11-16T13:46:00.005+07:00

آيات المواريث

oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang dirinci secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Sebagai contoh, meskipun di dalam Al-Qur’an ada perintah tentang shalat, ketentuan tentang cara-cara shalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat Al-Qur’an, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW melalui hadits-hadits beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama, dan ayat-ayat mawaris tambahan. Ayat-ayat mawaris utama menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sementara itu, ayat-ayat mawaris tambahan hanya memberikan ketentuan umum yang berkaitan dengan pembagian warisan, tetapi tidak memberikan rinciannya.

A. Ayat-ayat Mawaris Utama
Ayat-ayat mawaris utama hanya ada tiga ayat di dalam Al-Qur’an, yang ketiganya berada dalam Surat An-Nisa’, yaitu ayat 11, 12, dan 176. Terjemahan ketiga ayat ini adalah sebagai berikut:

1. Q.S. An-Nisa’ ayat 11:
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Kesimpulan atau intisari yang dapat diambil dari ayat ini adalah sebagai berikut:

Bagian anak perempuan:
1/2 jika seorang
2/3 jika dua orang atau lebih
'ushubah (sisa) jika bersama dengan anak laki-laki
Bagian anak laki-laki:
'ushubah (sisa)
Bagian ibu:
1/6 jika si mayit mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih
1/3 jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih
1/3 dari sisa (dalam masalah gharrawain yang ahli warisnya terdiri dari suami atau isteri, ibu, dan bapak)
Bagian bapak:
1/6 jika si mayit mempunyai anak laki-laki
'ushubah (sisa) jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki

2. Q.S. An-Nisa’ ayat 12:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”
Kesimpulan atau intisari yang dapat diambil dari ayat ini adalah sebagai berikut:
Bagian suami:
1/2 jika si mayit tidak mempunyai anak
1/4 jika si mayit mempunyai anak
Bagian isteri:
1/4 jika si mayit tidak mempunyai anak
1/8 jika si mayit mempunyai anak
Bagian saudara laki-laki/perempuan seibu (kasus kalalah):
1/6 jika seorang
1/3 dibagi rata jika dua orang atau lebih
(Catatan: kalalah adalah seseorang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak)

3. Q.S. An-Nisa’ ayat 176:
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari gabungan) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Kesimpulan atau intisari yang dapat diambil dari ayat ini adalah sebagai berikut:
Bagian saudara perempuan kandung atau sebapak (kasus kalalah):
1/2 jika seorang
2/3 jika dua orang atau lebih
'ushubah (sisa) jika bersama saudara laki-laki kandung atau sebapak
Bagian saudara laki-laki kandung atau sebapak (kasus kalalah):
'ushubah (sisa)

B. Ayat-ayat Mawaris Tambahan
Beberapa ayat yang dapat dianggap sebagai ayat-ayat mawaris tambahan terdapat di beberapa surat, antara lain An-Nisa’, Al-Anfal, dan Al-Ahzab. Berikut ini terjemahan untuk masing-masing ayat itu.

1. Q.S. An-Nisa’ ayat 7:
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Laki-laki dan wanita (baik masih kecil maupun sudah dewasa, baik kuat berjuang maupun tidak) sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan meskipun dengan jumlah bagian yang tidak sama.
Ayat ini sekaligus menghapus ketentuan warisan pada masa jahiliyah yang memberikan harta warisan kepada orang laki-laki saja, ditambah lagi dengan syarat harus sudah dewasa dan kuat berjuang (berperang)

2. Q.S. An-Nisa’ ayat 8:
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini memberikan anjuran kepada keluarga yang melaksanakan pembagian harta warisan agar memperhatikan kerabat (yang tidak memperoleh harta warisan), anak yatim, dan orang miskin serta memberikan sebagian (sekedarnya) dari harta warisan kepada mereka sehingga mereka tidak berkecil hati atas pembagian harta itu.

3. Q.S. An-Nisa’ ayat 9:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini memberikan tuntunan kepada orang-orang yang memiliki harta agar sebelum wafat memperhatikan kesejahteraan anak keturunan mereka, misalnya dengan mengutamakan pemberian harta warisan kepada anak daripada pemberian wasiat kepada orang lain, sehingga kebutuhan dan kesejahteraan anak nantinya dapat dipenuhi dengan layak.

4. Q.S. An-Nisa’ ayat 10:
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini memberikan tuntunan kepada kerabat dari yang meninggal agar anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, terutama yang masih belum baligh (masih kanak-kanak) hendaklah bagian mereka disimpan dan dijaga sebaik-baiknya supaya mereka (anak-anak yatim itu) nantinya dapat menggunakan harta warisan yang menjadi hak mereka dari orang tua mereka, bukan malah sebaliknya memakan harta anak yatim itu secara zhalim.

5. Q.S. An-Nisa’ ayat 13:
“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini memberikan janji balasan Allah atas orang-orang yang melaksanakan hukum waris (membagi harta warisan) sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa surga di akhirat kelak.

6. Q.S. An-Nisa’ ayat 14:
“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini memberikan ancaman Allah atas orang-orang yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa neraka di akhirat kelak.

7. Q.S. An-Nisa’ ayat 19:
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa…”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini menghapus adat jahiliyah yang menjadikan wanita sebagai harta warisan, karena pada masa jahiliyah apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh keluarga pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.
Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan lagi wanita dijadikan sebagai harta warisan dari suaminya yang meninggal lebih dahulu.

8. Q.S. An-Nisa’ ayat 33:
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini pada awalnya merupakan dasar hukum yang membolehkan adanya hak waris-mewarisi antara dua orang yang melakukan sumpah-setia (muhalafah) pada masa jahiliyah, tetapi kemudian menurut sebagian ahli tafsir ayat ini dinasakh (dihapus) dengan turunnya Surat Al-Anfal ayat 75 sehingga muhalafah tidak bisa lagi dijadikan salah satu sebab mewarisi.

9. Q.S. An-Nisa’ ayat 127:
“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (yaitu Surat An-Nisa’ ayat 2 dan 3), (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa yang ditetapkan untuk mereka (yaitu harta warisan dan mahar), sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui atas hal itu.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa wanita juga mendapat bagian harta warisan secara pasti, sedikit atau banyak. Dengan demikian, wanita juga bisa menjadi ahli waris, sema seperti laki-laki.
Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. Jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

10. Q.S. An-Anfal ayat 72:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi (menjadi wali). Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Yang dimaksud lindung-melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh (disebut muakhkhah), untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.
Ayat ini pada mulanya menjadi dasar hukum yang menjadikan hijrah dan muakhkhah (persaudaraan antara muhajirin dan anshar) sebagai sebab waris-mewarisi.

11. Q.S. An-Anfal ayat 75:
“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi dasar (sebab) waris-mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.
Ayat ini sekaligus menasakh (menghapus) ketentuan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 72 sehingga hijrah dan muakhkhah (persaudaraan antara muhajirin dan anshar) tidak dijadikan lagi sebagai sebab waris-mewarisi.

12. Q.S. An-Ahzab ayat 4 - 5:
“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Ayat ini menegaskan bahwa status hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung, seperti halnya status hukum isteri tidak sama dengan ibu. Dengan demikian, dalam hal kewarisan, maka anak angkat tidak mendapat hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Jadi ayat ini melarang untuk menyamakan anak angkat dengan anak kandung.
Ayat ini sekaligus menasakh (menghapus) ketentuan pembagian warisan pada masa jahiliyah yang menjadikan status anak angkat sama dengan status anak kandung dalam pembagian warisan.

13. Q.S. An-Ahzab ayat 40:
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Kesimpulan atau intisari ayat ini:
Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari salah seorang sahabat. Dengan demikian, bekas isteri Zaid dapat dinikahi oleh Rasulullah SAW karena Zaid adalah anak angkat Rasulullah SAW. Seandainya Zaid sebagai anak angkat Rasulullah SAW disamakan statusnya dengan anak kandung, maka Rasulullah SAW tidak boleh menikahi mantan isteri Zaid. Demikian pula halnya kalau anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, maka akan membawa pengaruh terhadap pembagian warisan.
Seperti juga Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5, ayat ini menasakh (menghapus) ketentuan pembagian warisan pada masa jahiliyah yang menjadikan status anak angkat sama dengan status anak kandung dalam pembagian warisan.

Kontribusi Umar bin Khattab RA dalam Hukum Waris Islam

2010-11-16T11:51:00.005+07:00

oleh
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Sejarah mencatat bahwa di antara sahabat Nabi SAW yang dinyatakan sebagai ahli dalam ilmu faraidh (ilmu tentang hukum waris Islam) adalah Zaid bin Tsabit RA yang merupakan pencatat ayat Al-Qur’an ketika turun semasa Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib RA, dan Ibnu Mas’ud RA. Meskipun Umar bin Khattab RA tidak termasuk dalam deretan pakar ilmu faraidh, banyak pemikiran beliau tentang cara penyelesaian masalah waris yang sejalan dengan Zaid bin Tsabit RA.

Ada dua kasus masalah kewarisan yang merupakan hasil ijtihad Umar RA diambil sebagai pendapat jumhur ulama dan digunakan sampai saat ini. Kedua masalah waris ini sudah sangat terkenal dan memenuhi rasa keadilan. Kedua masalah itu adalah
• Masalah Gharrawain
• Masalah Musyarrakah

1. Masalah Gharrawain
Masalah gharrawain adalah dua macam kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari (1) suami, ibu, dan bapak dan (2) isteri, ibu, dan bapak. Kedua kasus ini disebut al-gharrawain, yaitu bentuk tatsniyah (ganda) dari kata gharra’ karena dua masalah ini sangat populer bagaikan dua bintang yang cemerlang. Kedua masalah ini sering juga disebut ‘umariyyatain, karena merupakan hasil ijtihad dari Umar bin Khattab RA. Dan juga, karena tidak ada yang menandinginya, kedua masalah ini dinamakan juga gharibatain.
Berdasarkan keputusan Umar bin Khattab RA, pada kedua macam susunan ahli waris ini, bagian untuk ibu adalah 1/3 dari sisa setelah diberikan kepada suami atau isteri, bukan 1/3 dari seluruh harta warisan. Dengan demikian, bagian untuk masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

(a) Kasus I
Ahli WarisBagian
Suami 1/2
Ibu 1/3 dari Sisa = 1/3 x 1/2 = 1/6
Bapak 2/3 dari Sisa = 2/3 x 1/2 = 1/3
(b) Kasus II
Ahli Waris Bagian
Isteri 1/4
Ibu 1/3 dari Sisa = 1/3 x 3/4 = 1/4
Bapak 2/3 dari Sisa = 2/3 x 3/4 = 2/4

Kedua kasus kewarisan ini pertama kali timbul pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, dan menimbulkan dua pendapat utama untuk menyelesaikannya, yaitu
(a) Pendapat Zaid bin Tsabit RA, yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin Khattab RA, menetapkan bahwa bagian ibu adalah sepertiga (1/3) dari sisa harta warisan setelah diberikan kepada suami (dalam kasus I) atau isteri (dalam kasus II).
(b) Pendapat Abdullah bin Abbas RA, yang ditolak oleh mayoritas sahabat, menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan.

Ketika Ibnu Abbas RA mempertanyakan landasan hukum memberikan bagian ibu 1/3 dari sisa, Zaid bin Tsabit RA menjawab bahwa Al-Qur’an tidak pernah memberikan bagian sebanyak 1/3 dari seluruh harta warisan kepada ibu jika ia bersama-sama dengan suami atau isteri. Al-Qur’an memberikan bagian sebanyak 1/3 dari seluruh harta warisan kepada ibu jika ahli warisnya hanya terdiri dari bapak dan ibu, sebagaimana firman Allah وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ yang artinya “dan ia (si mayit) diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja).”

Selanjutnya, dengan memberikan 1/3 sisa harta kepada ibu, maka perbandingan bagian bapak dengan ibu adalah 2:1, yang sesuai pula dengan kaidah mawaris bahwa perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan adalah 2:1 manakala keduanya sederajat.

Di antara dua pendapat ini, yang paling shahih dan kuat adalah pendapat pertama yang akhirnya dijadikan keputusan oleh Umar bin Khattab RA. Pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur (sebagian besar) ulama. Sebenarnya, bagian yang diterima ibu dalam kedua kasus ini adalah 1/6 bagian (kasus I) dan 1/4 bagian (kasus II) dari seluruh harta warisan, bukan 1/3. Adapun istilah sepertiga (1/3) tetap dipertahankan (meskipun sebenarnya adalah sepertiga dari sisa) untuk menunjukkan adab (penghormatan) terhadap kitab suci Al-Qur’an yang menyebutkan demikian. Karena telah menjadi ijma’ terhadap pendapat jumhur ulama, maka tidak ada gunanya diperselisihkan lagi. Pendapat jumhur ini pula yang akhirnya diadopsi ke dalam Qanun Al-Mawarits (Kitab Undang-Undang Hukum Waris) Nomor 77 Tahun 1943 di Mesir pada Pasal 14, dan juga ke dalam Buku Kedua dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 178 ayat (2).

2. Masalah Musyarrakah
Menurut kaidah ilmu faraidh, warisan pertama sekali dibagikan kepada ahli waris golongan ashhabul-furudh (yang bagiannya sudah tertentu/tetap/jelas/pasti), kemudian sisanya (kalau masih ada) dibagikan kepada ahli waris golongan ‘ashabah (penerima sisa). Akan tetapi, terdapat kasus atau masalah yang penyelesaiannya menyimpang dari kaidah ini. Dan masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat, tabi’in, dan para imam mujtahid. Masalah ini disebut masalah musyarrakah.

Secara umum, masalah musyarrakah terjadi jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris dengan susunan sebagai berikut:
(a) Suami
(b) Ibu atau nenek
(c) Dua orang atau lebih saudara seibu (laki-laki saja, atau perempuan saja, atau gabungan laki-laki dan perempuan)
(d) Saudara laki-laki kandung (seorang diri, atau bersama saudara laki-laki kandung yang lain, atau bersama saudara perempuan kandung)

Sesuai dengan kaidah yang disebutkan di depan, maka ahli waris (a), (b), dan (c) merupakan ahli waris golongan ashhabul-furudh yang bagian mereka masing-masing sudah jelas, yaitu 1/2, 1/6, dan 1/3. Kalau warisan dibagikan kepada tiga macam ahli waris ini, maka tidak akan ada lagi sisa. Sementara itu, ahli waris (d) dalam hal ini adalah sebagai ‘ashabah (penerima sisa), tetapi tidak mendapat apa-apa lagi karena sisanya sudah dihabiskan oleh (a), (b), dan (c). Dari sini timbul “keanehan” karena saudara kandung, yang nyata-nyata memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat/kuat dibanding saudara seibu saja, ternyata tidak mendapat bagian sedikit pun.

Masalah ini dinamakan musyarrakah (atau musytarakah) yang artinya digabungkan (disekutukan), dan disebut juga masalah musyarrikah yang artinya menggabungkan (menyekutukan) karena saudara kandung bersekutu (atau menyekutukan diri) dengan saudara seibu dalam menerima warisan. Dan karena penyelesaiannya pertama sekali diputuskan oleh Umar bin Khattab RA, maka masalah ini kadang-kadang disebut juga masalah ‘Umariyyah, di samping juga dinamakan masalah himariyyah, hajariyyah, dan yammiyyah.

Penamaan masalah musyarrakah seperti itu adalah karena menurut riwayat, masalah ini pertama sekali diajukan seseorang kepada Khalifah Umar bin Khattab RA. Pada mulanya, beliau memutuskan bahwa saudara kandung, yaitu ahli waris (d), tidak mendapat bagian sama sekali. Tetapi kemudian keputusan beliau diprotes oleh orang-orang yang merasa dirugikan (yaitu saudara kandung) dengan mengatakan, “Wahai Amirul Mukminin, andaikata bapak kami itu seekor keledai (himar) atau sebuah batu (hajar) yang dilemparkan ke laut (yamm), bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu (sama) dengan saudara-saudara seibu?” Atas protes tersebut, maka Umar RA mengubah keputusannya dengan cara menggabungkan mereka (saudara seibu dan saudara kandung) sebagai satu kelompok ahli waris yang memperoleh 1/3 bagian, dan bagian ini dibagi rata di antara mereka semua tanpa memperhatikan jenis kelamin dengan menganggap mereka semuanya sebagai saudara-saudara seibu. Perlu diingat kembali bahwa bagian untuk saudara seibu (laki-laki atau perempuan dalam hal ini dianggap sama) menurut Al-Qur’an adalah 1/6 jika seorang diri, dan berbagi dalam 1/3 bagian jika lebih dari seorang. (Lihat Q.S. An-Nisa’ ayat 12).

Pendapat Umar bin Khattab RA yang terakhir ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ishaq bin Rahawaih dengan alasan bahwa bagian saudara-saudara kandung itu identik dengan bagian saudara-saudara seibu karena adanya persamaan jurusan dan kekerabatan. Oleh karena mereka semuanya adalah anak-anak ibu dan kerabat bapak, maka tidaklah layak sekiranya sebagian dari mereka dapat menggugurkan (hak waris) sebagian yang lain tanpa mempunyai kelebihan daripada yang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Waris Nomor 77 Tahun 1943 di Mesir memilih pendapat ini, dan mencantumkannya dalam Pasal 10.

Sementara itu, segolongan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib RA, Ibnu Mas’ud RA, Ibnu Abbas RA, dan Ubay bin Ka’ab RA berpendirian seperti pendapat (keputusan) Umar bin Khattab RA yang pertama sebelum diubah. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ibnu Qudamah.

Dari kedua masalah yang telah dibahas di depan, jelaslah peran seorang khalifah dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan. Kedua masalah ini sudah demikian terkenal dalam ilmu faraidh, dan keduanya telah diputuskan penyelesaiannya oleh Umar bin Khattab RA, dan dijadikan pegangan oleh jumhur ulama sampai sekarang.

Demikianlah sepintas uraian tentang kepiawaian Umar bin Khattab RA dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Kontribusi beliau ini sangat berharga bagi hukum waris Islam yang diterapkan oleh sebagian besar ulama masa lalu dan masa kini.

Wallahu a’lamu bishshawab.

Wassalam,

Achmad Yani

Tanya Jawab (7)

2010-11-16T08:23:00.002+07:00

Ada pertanyaan lagi nih...

Pertanyaan:

Ass. Wr.Wb. mohon bantuan bapak atas kondisi keluarga kami. ayah saya meninggal th 1976, dengan seorang istri,5 anak perempuan,2 laki2 dan 1 anak perempuan dari istri yg lain yg telah dicerai sebelum beliau meninggal. ayah meninggalkan satu2nya harta yg dia punya yaitu sebuah rumah yang kami tempati bersama hingga kini. rumah tsb dibangun oleh ayah dan ibu saya dari 0, sejak mereka tidak punya apa2. pertanyaan saya; jika rumah ini dijual, berapakah bagian ibu saya? apa tetap 1/8 atau hasil penjualan rumah tsb. dibagi 2 dulu, kemudian dari yang setengahnya ibu akan mendapat warisan dari ayah saya sebesar 1/8? apakah bagian dari anak lain ibu tsb dibagi dari porsi ayah saya saja atau bagaimana? terima kasih atas perhatian bapak untuk membaca nasalah ini dan semoga bapak berkenan menjawab pertanyaan ini. wass.

Senin, 15 November, 2010

Jawaban:

Wa'alaikum salam wr. wb.

Alhamdulillah, dan shalawat serta salam atas Rasulullah SAW.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan di blog saya yang
sederhana. Mudah-mudahan blog itu bermanfaat bagi umat dan siapa saja yang mengaksesnya. Sesuai dengan janji saya, maka setiap pertanyaan insyaallah akan saya jawab semampu saya. Jadi tentu saja saya tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan Anda.

Pertama sekali, perlu saya informasikan bahwa dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, harta yang akan dibagi adalah harus harta milik almarhum pribadi yang tidak bercampur dengan harta orang lain. Ini berarti bahwa sebelum harta itu dibagikan, jika harta itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka terlebih dahulu dari harta tadi harus ditentukan dan dipilah mana yang memang hak milik pribadi dari almarhum. Kalau sudah jelas atau sudah dipisahkan kepemilikan orang lain dalam harta tadi, barulah harta yang murni milik almarhum bisa dibagikan. Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana cara memilahnya, berapa bagian dan bagian mana yang murni milik almarhum sampai sebelum ia meninggal?

Sekarang saya uraikan penjelasan tentang status kepemilikan rumah yang Anda tempati sekarang. Adapun rumah yang ditempati bersama dan pada awalnya dibangun oleh kedua orang tua Anda (ayah dan ibu Anda), maka status kepemilikannya tentu saya tidak bisa menjawabnya langsung sekarang, misalnya bagian ibu dan ayah Anda masing-masing 50% dari nilai jualnya sekarang. Tetapi saran saya adalah untuk menentukan kepemilikan rumah itu, bisa dimulai dari bertanya kepada ibu Anda, apakah pada saat pembangunan
rumah itu mungkin ibu Anda pernah membuat semacam perjanjian atau kesepakatan dengan almarhum ayah Anda, meskipun secara tidak tertulis, tentang berapa besar saham atau bagian masing-masing dari rumah itu, sehingga ini dapat dijadikan acuan untuk memilah kepemilikan rumah tadi yang menurut informasi Anda, adalah hasil jerih payah ibu dan ayah Anda.

Kalau sudah didapat keputusan yang jelas tentang hal itu, yaitu kepemilikan rumah, dan ini tetap harus diusahakan, berarti sudah jelas bagian atau saham dari masing-masing pemilik rumah itu. Berapapun bagian masing-masing atas rumah tadi, maka selanjutnya yang akan dibagikan sebagai harta warisan, dalam hal ini kepada isteri dan anak2 laki2 serta anak2 perempuan almarhum, adalah bagian almarhum ayah Anda saja yang sudah jelas tidak bercampur lagi dengan harta ibu.

Dengan menganggap status kepemilikan rumah tadi sudah jelas, yaitu sudah jelas bagian ibu dan bagian bapak, maka untuk pertanyaan Anda, dapat saya jawab sebagai berikut:

1. Sebagai ahli waris, maka ibu Anda (yaitu isteri dari almarhum) mendapat 1/8 bagian dari bagian yang menjadi hak almarhum ayah Anda dari penjualan rumah, bukan 1/8 dari hasil penjualan rumah seluruhnya.

2. Anak ayah Anda dari isteri yang lain statusnya sama dengan Anda, karena dia adalah juga anak kandung dari ayah Anda. Berarti bagiannya juga sama dengan bagian yang akan Anda dapatkan. Supaya lebih jelas, maka bagian untuk para ahli waris dari almarhum ayah Anda adalah sebagai berikut:

Isteri: mendapat 1/8 bagian
Anak laki2 (2 orang): mendapat 4/10 bagian dari Sisa = 4/10 x 7/8 bagian = 28/80 bagian; jadi masing2 anak laki2 mendapat 14/80 bagian.
Anak perempuan (6 orang): mendapat 6/10 bagian dari Sisa = 6/10 x 7/8 bagian = 42/80 bagian; jadi masing2 anak perempuan mendapat 7/80 bagian.

Sekali lagi, seperti telah saya sebutkan sebelumnya, yang dibagi untuk ketiga macam ahli waris ini adalah harta almarhum saja yang berupa bagian dari rumah yang tidak lagi bercampur dengan harta ibu Anda. Dan keenam orang anak perempuan di sini sudah termasuk Anda berlima dengan saudara2 kandung perempuan Anda, bersama-sama dengan saudara tiri perempuan Anda. Keenam anak perempuan ini adalah anak kandung almarhum ayah Anda.

Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pembagian warisan dapat dibagi dengan lancar. Dan yang paling penting adalah, jika kita amalkan pembagian sesuai dengan hukum waris Islam, bukan menurut nafsu pribadi kita, maka keberkahan dalam harta warisan itu akan kita dapatkan, insyaallah.

Wallahu a'lamu bishshawab.
Wassalam,

Achmad Yani

Tanya Jawab (6)

2010-11-16T07:52:00.003+07:00

Berikut ini saya kutipkan pertanyaan seputar pembagian waris:

Pertanyaan:

Assalamualaikum, mohon bantuan bapak atas mslh saya berikut ini. ayah saya meninggal dunia thn 2000, meninggalkan istri,4 anak laki2 dan 3 anak perempun.kami tdk membagi harta warisan.tetapi abg saya menjual sebagian tanah waris tsb dan membaginya menurut versi mereka kepada anak lelaki si A,B,C dan anak perempuan si S dan P.dan sekarang si C meminta kembali bagiannya dr harta yg msh tersisa,tetapi si A da B tdk memberi dgn alasan yg tersisa milik si ibu, anak lelaki si D dan anak perempua si R(saya). saya mengusulkan memghitung ulang harta peninggalan almarhum dan di bagi menurut syariat islam, tetapi mereka menolak. Bagaimana menurut Bapak penyelesaian masalah ini?? sebelumnya saya ucapkan terima kasih....
Rabu, 10 November, 2010

Jawaban:

Wa'alaikum salam wr. wb.
Langsung saja, untuk masalah yang Anda tanyakan ini, maka menurut hukum Islam, seharusnya pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Isteri : mendapat 1/8 bagian.
2. Anak laki2 (4 org) : mendapat 8/11 bagian dari Sisa = (8/11) x (7/8) bagian = 56/88 bagian; jadi masing2 anak laki2 mendapat 14/88 bagian.
3. Anak perempuan (3 org): mendapat 3/11 bagian dari Sisa = (3/11) x (7/8) bagian = 21/88 bagian; jadi masing2 ank perempuan mendapat 7/88 bagian.

Selanjutnya, karena harta sudah terlanjur dibagi tetapi tidak sesuai dengan huku waris Islam, maka saya sarankan kepada Anda dan anggota keluarga yang lain untuk duduk bersama untuk bermusyawarah keluarga agar menghitung ulang harta tadi. Ada baiknya Anda mengundang seorang ulama atau ustadz yang dapat dimintai tolong untuk memberikan penjelasan tentang masalah Anda di dalam musyawarah itu, sehingga insyaallah dapat memberikan pencerahan bagi seluruh anggota keluarga.

Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan.
Wassalam,

Achmad Yani

Selingan: Karya Sastra Saya yang Pertama

2010-01-26T02:07:00.000+07:00

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Baru nongol lagi...
Para pembaca, sudah lama sekali posting saya tidak muncul. Koq bisa? Ya iya, karena memang belum diposting. Tapi kali ini saya berikan sebuah kejutan, sebuah karya sastra saya yang pertama, dalam bahasa Arab. Judulnya adalah مرأة فى تمثيل (Wanita dalam Tamsil)Sebenarnya ini sudah lama sekali saya simpan (lebih 10 tahun yang lalu), dan belum pernah dipublikasikan di media manapun.

مَرْأَةٌ فِىْ تَمْثِيْلٍ

مِنْ جِيْلٍ

بِوَجْهٍ جَمِيْلٍ

بِشَعْرٍ طَوِيْـلٍ

بِدِيْنٍ بِلاَ أَبَاطِيْـلَ

لَنْ تَعْبُدَ التَّمَاثِيْــلَ

لمَ ْتُصَلِّ فِىْ تَعْجِيْـــلٍ

تَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّرْتِيْــــلِ

زُيِّنَتْ أَيَّامُهَا بِخُلُقٍ جَلِيْـلٍ

قَالَتْ شَيْئًا بِقَوْلٍ قَلِيْـــــــلٍ

عَاشَتْ فِىْ حُسْنِ السَّبِيْــــــلِ

وَأَمَّا بِالْمَسَاكِيْنِ لَيْسَتْ بِبَخِيْـــلٍ

وَأَمْوَالَهَا لاَتُحِبُّ التَّكْتِيْــــــــــــــلَ

مَازَالَتِ اشْتِغَالاً بِالتَّكْلِيْـــــــــــــــــــلِ

فَإِذَا مَاتَتْ لَنْ تُحَمَّلَ بِإِصْرٍ ثَقِيْــــــــــــــــلٍ

لَقَدْ كَانَتْ مِنْ خَيْرِ النِّسَاءِ الَّتِىْ تَجِدُ الْفَضِيْـــــــــلَ

فَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ لَسَوْفَ تُرَحِّبُهَا الْجَنَّةُ بِالتَّأْهِيْـــــــــلِ

Seperti inilah hasilnya. Apa ya artinya? Silakan beri komentar.

Ramadhan 1430H

2009-08-22T09:27:00.000+07:00

Hari ini tepat 1 Ramadhan 1430H. Melalui blog ini, kepada seluruh pembaca, saya mengucapkan

Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1430H.

Saya juga memohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan yang timbul dalam aktivitas blogging, dan juga mungkin dalam email. Semoga Allah SWT memberi kita semua kekuatan iman untuk dapat mengamalkan ilmu yang pernah kita peroleh kapan pun dan di mana pun. Amin.

Wassalam,

Achmad Yani

Kewarisan Anak dalam Kandungan

2009-08-03T10:40:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

ميراث الحمل

Anak dalam kandungan termasuk ahli waris seperti ahli waris lainnya dengan syarat:
• Sudah berwujud di dalam rahim ibunya pada saat pewaris (orang yang mewariskan) meninggal
• Dilahirkan dalam keadaan hidup

Karena anak dalam kandungan belum bisa langsung ditentukan jenis kelaminnya, maka besar bagian warisan yang akan diberikan kepadanya ada dua kemungkinan, yaitu berdasarkan anggapan apakah jenis kelaminnya nanti pada saat dilahirkan laki-laki atau perempuan. Menurut pendapat jumhur ulama, bagian untuk anak dalam kandungan yang harus ditahan/disimpan dari harta warisan (untuk kemudian diberikan kepadanya setelah mampu memegang harta) adalah bagian yang terbesar di antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Contoh:
Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan harta Rp 216 juta. Ahli warisnya adalah isteri, bapak, ibu, anak perempuan, dan cucu (dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu) yang masih dalam kandungan.

Penyelesaian:

a) Jika cucu tersebut diperkirakan laki-laki, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut (di sini, asal masalah adalah 24, yaitu KPK dari 8, 6, dan 2):

Isteri : 1/8 bagian = 3/24 bagian = 3/24 x Rp 216 juta = Rp 27 juta

Bapak : 1/6 bagian = 4/24 bagian = 4/24 x Rp 216 juta = Rp 36 juta

Ibu : 1/6 bagian = 4/24 bagian = 4/24 x Rp 216 juta = Rp 36 juta

Anak perempuan : 1/2 bagian = 12/24 bagian = 12/24 x Rp 216 juta = Rp 108 juta

Cucu laki-laki : Sisa = 1/24 bagian = 1/24 x Rp 216 juta = Rp 9 juta

b) Jika cucu tersebut diperkirakan perempuan, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut (dalam hal ini, asal masalah 27 setelah ‘aul dari 24):

Isteri : 1/8 bagian = >> 3/27 bagian = 3/27 x Rp 216 juta = Rp 24 juta
Bapak : 1/6 bagian = >> 4/27 bagian = 4/27 x Rp 216 juta = Rp 32 juta
Ibu : 1/6 bagian = >> 4/27 bagian = 4/27 x Rp 216 juta = Rp 32 juta
Anak perempuan : 1/2 bagian = >> 12/27 bagian = 12/27 x Rp 216 juta = Rp 96 juta
Cucu perempuan : 1/6 bagian = >> 4/27 bagian = 4/27 x Rp 216 juta = Rp 32 juta

Dari kedua macam perkiraan ini, maka bagian warisan yang harus ditahan/disimpan untuk cucu adalah bagian yang terbesar untuk dua perkiraan, dalam hal ini adalah Rp 32 juta untuk perkiraan perempuan. Jadi, untuk kasus ini, harta warisan sudah dapat diberikan kepada para ahli waris yang lain dengan bagian dan penerimaan seperti pada perkiraan kedua, yaitu untuk isteri, bapak, ibu, dan anak perempuan masing-masing diberikan 24 juta, 32 juta, 32 juta, dan 96 juta.

Jika ternyata di kemudian hari bayi tadi lahir dengan selamat (hidup), tetapi berjenis kelamin laki-laki, berarti terjadi kekurangan penerimaan untuk keempat ahli waris ini dan harus diambil dari harta yang disimpan untuk bayi tadi, yaitu masing-masing harus diberikan tambahan sebesar 3 juta, 4 juta, 4 juta, dan 12 juta sehingga penerimaan mereka masing-masing adalah 27 juta, 36 juta, 36 juta, dan 108 juta, sementara penerimaan untuk cucu laki-laki menjadi 9 juta.

Sebagai tambahan, kalau dilihat hasil akhir penerimaan untuk cucu yang masih dalam kandungan dalam kasus ini, ternyata jika ia lahir sebagai laki-laki, maka bagiannya “hanya” Rp 9 juta, sedangkan jika ia lahir sebagai perempuan, bagiannya justru menjadi Rp 32 juta. Inilah salah satu keistimewaan dari hukum waris Islam. Ternyata dalam kasus ini, ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan tidak berlaku. Ini mengandung makna bahwa Islam tidak pernah merendahkan derajat kaum perempuan meskipun dalam masalah warisan, bahkan Islam mengangkat derajat kaum perempuan ke tempat yang terhormat.

Demikianlah secara singkat ilustrasi cara pembagian warisan bagi anak dalam kandungan.

Lihat juga posting saya yang berjudul "Warisan bagi Banci (Khuntsa)".

وَاللهُ أَعْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ بِالصَّوَابِ

Wassalam,

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

http://www.achmad-yani.co.cc/

achmad_yani_polmed@yahoo.co.id

Jawaban untuk dadan s

2009-08-02T03:34:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Pertanyaan:
Bapak meninggalkan 7 orang anak kandung (3 lk, 4 prm) dan 1 anak prm seibu, bgm pembagiannya?

Jawaban:
Untuk kasus ini, sederhana sekali penyelesaiannya. Ahli waris yang berhak adalah hanya yang 7 orang anak kandungnya (3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan). Sementara itu, anak tiri tidak termasuk ahli waris. Adapun pembagiannya untuk yang 7 orang anak ini adalah setiap satu orang anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari anak perempuan (rasio 2 : 1) sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa': 11. Dalam hukum waris Islam, anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama mendapat bagian sebagai 'ashabah bil-ghair dengan rasio bagian mereka 2:1. Jadi rincian pembagian warisan dalam kasus yang Anda tanyakan adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki (3 orang) mendapat (3 x 2)/((3 x 2) + 4) = 6/10 bagian, dan ini dibagi 3 sama rata. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapat 1/3 x 6/10 = 2/10 bagian.
Anak perempuan (4 orang) mendapat 4/((3 x 2) + 4) = 4/10 bagian, dan ini dibagi 4 sama rata. Jadi masing-masing anak perempuan mendapat 1/4 x 4/10 = 1/10 bagian.

Demikianlah pembagiannya. Wallahu a'lamu bishshawab (Hanya Allah Yang Maha Mengetahui).

Wassalam,

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

E-mail : achmad_yani_polmed@yahoo.co.id

Blog : http://www.achmad-yani.co.cc/

Tanya Jawab (5)

2009-06-19T10:08:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Jawaban atas Pertanyaan ir_haydar@yahoo.co.id

Posting ini merupakan jawaban atas pertanyaan Bapak Ir. Haydar (mohon maaf kalau penulisan nama kurang tepat). Adapun kutipan pertanyaannya saya kutipkan di sini supaya jelas dan dapat juga berguna bagi orang lain yang membacanya:

Orang Tua laki-laki kami mempunyai sejumlah warisan. Bagaimana membaginya menurut hukum Islam? Jika :

I. Tahun 1994 - Orang Tua laki-laki kamu meninggal dunia, ahli warisnya waktu itu :
1. Istri pertama : memiliki 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
2. Istri kedua : memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

II. Tahun 2003 - Salah satu anak laki-laki dari istri pertama meninggal dunia (memiliki 1 anak perempuan).

III. Tahun 2004 - Istri pertama meniggal dunia.

IV. Ahli waris sekarang :
1. Istri kedua dengan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
2. 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari Istri pertama di tambah 1 anak perempuan (cucu) dari anak laki-laki yang meninggal tahun 2003 seperti di atas.

Terima Kasih
ir_haydar@yahoo.co.id

Sabtu, 30 Mei, 2009

Orang Tua kami perempuan (ibu kandung) mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dan mempunyai harta waris yang akan dibagikan

I. Tahun 2003 - Salah satu anak laki-laki meninggal dunia yang memiliki 1 anak perempuan (cucu dari ibu kami).

II. Tahun 2004 - Orang tua kami tersebut meniggal dunia.

Pertanyaan : Apakah cucu dari ibu kamu dari anak laki-laki yang meninggal tahun 2003 berhak mendapat waris menurut hukum islam?

hormat kami

ir_haydar@yahoo.co.id
Sabtu, 30 Mei, 2009

Jawaban:

Dua pertanyaan di atas saya jawab sekaligus di sini, karena permasalahannya sama.

Kasus pembagian warisan yang terjadi dalam keluarga Bapak, dalam ilmu faraidh termasuk masalah munasakhah, yaitu adanya kematian satu atau lebih di antara ahli waris sebelum harta waris dari yang pertama wafat dibagikan. Untuk keterangan tentang munasakhah ini, Anda dapat melihat posting saya yang berjudul Munasakhah. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga Anda akan dapat menerima penyelesaian yang akan saya berikan ini. Insyaallah.
Untuk memudahkan, maka saya memilih menyelesaikan masalah ini dengan melakukan tiga kali pembagian karena terjadi tiga kali kematian, sementara pada saat kematian yang pertama harta warisan belum sempat dibagikan.

Pembagian I (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 1994 yang lalu!):
Yang wafat adalah orang tua laki-laki Anda, maka para ahli waris dan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
Isteri pertama dan kedua : keduanya mendapat 1/8 bagian, dan ini mereka bagi dua sama banyak, sehingga masing2 mendapat 1/16 bagian.
Anak laki-laki (6 orang) : mendapat 12/14 bagian dari sisa = 12/14 x 7/8 = 6/8 bagian; jadi masing2 mendapat 1/8 bagian.
Anak perempuan (2 orang) : mendapat 2/14 bagian dari sisa = 2/14 x 7/8 = 1/8; jadi masing2 mendapat 1/16 bagian.
Pada pembagian I ini, cucu perempuan tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya anak laki-laki dari yang wafat.

Pemba gian II (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 2003 yang lalu!):
Yang wafat adalah anak laki-laki dari isteri pertama orang tua laki-laki Anda. Maka yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
Ibunya (yaitu isteri pertama tadi) : mendapat 1/6 bagian
Anak perempuannya : mendapat 1/2 bagian
Saudara lk kandung (4 org) : mendapat 8/9 dari sisa = 8/9 x 1/3 = 8/27 bagian; jadi masing2 mendapat 2/27 bagian
Saudara pr kandung (1 org) : mendapat 1/9 dari sisa = 1/9 x 1/3 = 1/27 bagian
Sementara itu, saudara laki-laki sebapak (yaitu anak laki-laki dari isteri kedua) dan saudara perempuan sebapak (yaitu anak perempuan dari isteri kedua) tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya saudara laki-laki kandung.

Pembagian III (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 2004 yang lalu!):
Yang wafat adalah isteri pertama dari orang tua laki-laki Anda. Maka yang menjadi ahli warisnya dan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
Anak laki-laki (4 orang) : mendapat 8/9 bagian, dan dibagi 4 sama rata sehingga masing2 mendapat 2/9 bagian
Anak perempuan (1 orang) : mendapat 1/9 bagian
Sementara itu, cucu perempuannya (yaitu anak perempuan dari anak laki-lakinya yang telah wafat) tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya anak-anak laki-laki yang 4 orang itu. Dan anak2 lk dan pr dari isteri kedua juga tidak mendapat warisan karena mereka merupakan anak tiri dari isteri pertama ini.

Kesimpulan:
Dari ketiga peristiwa kematian ini, maka
· Bagian untuk anak laki-laki dari orang tua laki-laki Anda sebelum dia meninggal adalah 1/8 bagian
· Bagian untuk isteri pertama dari orang tua laki-laki Anda sebelum dia meninggal adalah 1/16 + (1/6 x 1/8) = 4/48 = 1/12 bagian

Setelah terjadinya ketiga peristiwa kematian dalam keluarga besar Anda ini, dapat disimpulkan bahwa para ahli waris (yang masih hidup tentunya) yang berhak atas harta warisan orang tua laki-laki Anda dan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut
Isteri kedua : mendapat 1/16 bagian
Anak2 lk dari isteri pertama (4 org) : masing2 mendapat 1/8 + (2/27 x 1/8) + (2/9 x
1/12) =11/72 bagian
Anak pr dari isteri pertama (1 org) : mendapat 1/16 + (1/27 x 1/8) + (1/9 x 1/12) =
11/144 bagian
Anak lk dari isteri kedua (1 org) : mendapat 1/8 bagian
Anak pr dari isteri kedua (1 org) : mendapat 1/16 bagian
Cucu pr : mendapat 1/2 x 1/8 = 1/16 bagian

Untuk memeriksa hasil perhitungan ini, kita jumlahkan kembali semua bagian yang mereka terima dari harta warisan orang tua laki-laki Anda sebagai berikut:
1/16 + (11/72 x 4) + 11/144 + 1/8 + 1/16 + 1/16 = 144/144 = 1
(Alhamdulillah, sudah benar!)

Demikianlah hasil perhitungan untuk masalah warisan dalam keluarga besar Anda yang dapat saya selesaikan di sini. Wallahu a’lamu bishshawab.

Wassalam,

Achmad Yani, S.T., M.Kom.
achmad_yani_polmed@yahoo.co.id
http://www.achmad-yani.co.cc

Tanya Jawab (4)

2009-06-05T10:40:00.001+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Posting kali ini sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Dick Jr sekeluarga. Berikut ini kutipan dari pertanyaannya:

Sebelumnya kami mohon maaf karena sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban dan solusi masalah keluarga kami ini (tentang warits). Kami pun pernah mengirim kepada berbagai rubrik konsultasi permasalahan kami ini, tapi sampai saat ini kami masih belum menemukan dan menerima jawabannya. Sekali lagi kami memohon kepada ustadz untuk membantu kami sekeluarga ini. Karena kami buta dengan hukum warisan ini (scr islam) dan keluarga besar kami cenderung saling bersitegang leher.

Kami mengharap sekali jawaban dari pertanyaan terlampir yang diajukan di bawah ini. Karena hal ini akan memberikan masukan bagi keluarga besar kami, dan semoga bisa menghindari dari perpecahan dalam keluarga kami. Insya Allah, dalam waktu dekat ini kami sekeluarga akan berkumpul untuk membicarakan hal ini.

Terima kasih,
Dick Jr sekeluarga

Lampiran Permasalahan :

Adalah Nenek kami mempunyai 3 anak putra dan 1 anak putri.
- Tahun 1990, Putra 1/paman meninggal dunia, meninggalkan 1 isteri, 2 putra dan 4 putri.

- Tahun 1992, Nenek kami wafat dengan meninggalkan rumah dan pekarangan dengan perkiraan harga jual ( +/- Rp. 700.000.000,- )

- Tahun 1996, Bibi anak putri dari nenek (putri 2) wafat dengan meninggalkan 2 putri.

- Tahun 2000, putra 3/paman meninggal dunia dengan meninggalkan 1 isteri, 4 putra dan 4 putri.

Adapun putra 4, sekarang masih ada dan tinggal di rumah nenek tsb.

Pertanyaannya :

1. bagaimana perhitungan waris dari nenek kami tsb secara islam (harta waris berupa rumah dan pekarangan dengan perkiraan harga jual : +/- Rp. 700.000.000,- ?
2. bagaimana cara mencari asal masalah dari perhitungan waris ini ? Apakah digabung secara keseluruhan atau terpisah ?
3. bagaimana kedudukan ahli waris anak-anak dari paman 1 yang telah meninggal dahulu dari nenek (ibunya)? Apakah berlaku mahjub dan hajb dalam status mereka ?

Jawaban:

Kepada Bapak Dick Jr sekeluarga, masalah yang Anda tanyakan ini sangat menarik dan menantang bagi pecinta ilmu faraidh. Masalah semacam ini dalam ilmu faraidh termasuk masalah munasakhah, yaitu adanya kematian satu atau lebih di antara ahli waris sebelum harta waris dari yang pertama wafat dibagikan. Untuk keterangan tentang munasakhah ini, Anda dapat melihat posting dalam blog saya yang berjudul Munasakhah. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga Anda akan dapat menerima penyelesaian yang akan saya berikan ini. Insyaallah.

Penyelesaian untuk masalah warisan dalam keluarga besar Anda dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk memudahkan, maka saya pilih penyelesaian dengan melakukan pembagian sebanyak empat kali berdasarkan peristiwa kematian dalam kasus ini dengan harapan Anda dapat mudah memahaminya.

Pembagian I (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 1990!):
Pertama sekali, dalam masalah yang Bapak tanyakan ini, yang pertama meninggal menurut urutan waktu adalah paman Anda, yaitu anak laki-laki (Putra 1) dari nenek Anda. Ahli waris dan bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut:
Isterinya : mendapat 1/8 bagian
Ibunya (yaitu nenek Anda) : mendapat 1/6 bagian
Anak laki-lakinya (2 org) : keduanya mendapat ½ dari sisa = ½ x 17/24 = 17/48; jadi masing2 mendapat 17/96 bagian
Anak perempuannya (4 org) : keempatnya mendapat ½ dari sisa = ½ x 17/24 = 17/48; jadi masing2 mendapat 17/192 bagian.
Selain mereka : tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya anak laki-lakinya.

Dalam pembagian I ini, berarti Nenek Anda selain memiliki harta bawaan sendiri, ia juga mendapat bagian dari Paman 1 Anda sebesar 1/6 bagian. Dalam kasus ini, Anda hanya menyebutkan bahwa harta nenek Anda adalah sebesar Rp 700 juta.

Pembagian II (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 1992!):
Nenek Anda wafat dengan ahli waris dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
Anak laki-laki (yaitu putra 3 dan 4) : mendapat 4/5 x 700 jt = 560 jt; jadi putra 3
dan 4 masing2 mendapat 280 jt.
Anak perempuan (yaitu putri 2) : mendapat 1/5 x 700 jt = 140 jt.
Cucu-cucu dari nenek Anda (yaitu anak-anak dari Putra 1, 3, dan 4 serta anak-anak dari Putri 2) : tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya putra 3 dan 4.

Pembagian III (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 1996!):
Bibi Anda (yaitu Putri 2 dari Nenek Anda) wafat. Ahli waris dan bagian masing-masing dalam hal ini adalah sebagai berikut:
Anak perempuannya (2 org) : mendapat 2/3 bagian
Saudara lk-nya (yaitu Putra 3 dan 4) : mendapat sisanya (1/3 bagian); jadi masing2 mendapat 1/6 bagian.
Selain mereka : tidak mendapat bagian karena mahjub oleh saudara laki-lakinya (Putra 3 dan 4)

Pembagian IV (seharusnya sudah dilaksanakan tahun 2000!):
Paman Anda yang lain (yaitu Putra 3 dari nenek Anda) wafat. Maka ahli waris dan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
Isterinya : mendapat 1/8 bagian
Anak laki-lakinya (4 org) : mendapat 2/3 dari sisanya = 2/3 x 7/8 = 14/24 bagian; jadi masing2 mendapat 14/96 bagian
Anak perempuannya (4 org) : mendapat 1/3 dari sisanya = 1/3 x 7/8 = 7/24 bagian; jadi masing2 mendapat 7/96 bagian.
Selain mereka : tidak mendapat bagian karena mahjub oleh adanya anak-anak laki-lakinya.

Kesimpulan:
Dari keempat kasus orang yang wafat dalam keluarga besar Anda, beserta dengan urutan pembagian warisannya masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa para ahli waris (yang masih hidup tentunya) yang berhak atas harta peninggalan nenek Anda dan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Isteri dari Putra 1 : hanya mendapat 1/8 bagian dari Putra 1, dan tidak mendapat warisan dari nenek Anda.
2. Isteri dari Putra 3 : mendapat 1/8 x (280 + (1/6 x 140))= Rp 37,92 jt
3. Putra 4 dari nenek Anda : mendapat (280 jt)+ (1/6 x 140 jt) = Rp 303,33 jt
4. Anak2 lk (2 org) dari Putra 1 : hanya mendapat warisan dari Putra 1 masing2 sebesar 17/96 bagian, dan tidak mendapat warisan dari nenek Anda.
5. Anak2 pr (4 org) dari Putra 1 : hanya mendapat warisan dari Putra 1 masing2 sebesar 17/192 bagian, dan tidak mendapat warisan dari nenek Anda.
6. Anak2 lk (4 org) dari Putra 3 : mendapat 14/24 x (280 + (1/6 x 140)) jt = Rp 176,94 jt. Jadi masing2 mendapat Rp 44,24 jt
7. Anak2 pr (4 org) dari Putra 3 : mendapat 7/24 x (280 + (1/6 x 140)) jt = Rp 88,47 jt. Jadi masing2 mendapat Rp 22,12 jt
8. Anak2 pr (2 org) dari Putri 2 : mendapat 2/3 x 140 jt = Rp 93,33 jt. Jadi masing2 mendapat Rp 46,66 jt.

Bagaimana dengan bagian untuk Anda sendiri sebagai cucu?
Dari rincian masalah yang Anda berikan, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Anda adalah anak dari Putra 4. Jika asumsi saya ini benar, maka bagian Anda dalam menerima warisan dari nenek Anda dalam hal ini (maaf!) tidak ada, karena dalam kasus ini, posisi Anda mahjub (terhalang). Silakan lihat kembali pada Pembagian II di atas. Berdasarkan kaidah hijab, maka cucu dari seorang mayit terhalang (mahjub) dari mendapat warisan jika mayit tadi memiliki anak laki-laki, baik anak laki-laki itu merupakan bapak dari cucu tesebut ataupun merupakan paman dari cucu tersebut. Dan baik bapak dari cucu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal lebih dulu dari mayit tadi, maka selama mayit tadi mempunyai anak laki-laki yang masih hidup, cucu tetap terhalang mendapat warisan. Dengan demikian, maka jawaban yang saya berikan di atas, insyaallah, sudah benar.

Silakan periksa kembali jumlah harta peninggalan nenek Anda yang sudah diberikan kepada para ahli waris:
(37,92 + 303,33 + 176,94 + 88,47 + 93,33) jt = 699,99 jt = +/- Rp 700 juta.
(Alhamdulillah, benar!)

Demikianlah hasil perhitungan untuk masalah warisan dalam keluarga besar Anda yang dapat saya selesaikan di sini.

والله اعلم بالصواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Achmad Yani, S.T., M.Kom.
achmad_yani_polmed@yahoo.co.id
http://www.achmad-yani.co.cc

MUNASAKHAH

2009-06-05T09:28:00.000+07:00

المُنَاسَخة
MUNASAKHAH

َPengertian Munasakhah
Seringkali dalam kenyataan di masyarakat, ditemukan kasus seseorang meninggal dunia, tetapi harta warisannya tidak segera dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak. Tidak berapa lama kemudian, di antara ahli warisnya ada yang menyusul wafat sebelum harta warisan yang wafat pertama tadi dibagikan. Di kemudian hari, di antara para ahli waris dari yang wafat pertama maupun ahli waris dari yang wafat belakangan tidak jarang terjadi perselisihan karena masing-masing mengklaim harta warisan.

Hal yang dapat membawa kepada perpecahan keluarga – bahkan perbuatan kriminal – seperti ini seharusnya dapat dihindari atau dicegah. Dalam Islam, pembagian warisan hendaknya disegerakan pelaksanaannya setelah urusan fardhu kifayah atas mayit selesai. Penundaan pembagian warisan yang terlalu lama dapat menimbulkan kesulitan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Hal ini wajar terjadi karena mungkin terdapat lebih dari seorang di antara ahli waris yang menyusul wafat sebelum harta warisan dari yang wafat pertama sekali dibagikan.

Alhamdulillah, meskipun tampaknya sulit, masalah seperti digambarkan di atas dapat diselesaikan dalam Islam. Masalah ini dalam ilmu faraidh sering disebut munasakhah. Menurut As-Sayyid Asy-Syarif, munasakhah didefinisikan sebagai “pemindahan bagian warisan dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena kematiannya sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.” Sementara itu, Ibnu Umar Al-Baqry mendefinisikan munasakhah sebagai “kematian seseorang sebelum harta dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.” Kedua pengertian munasakhah ini pada dasarnya sama saja karena sudah mengandung unsur-unsur penting dari munasakhah sebagai berikut:
1. Harta warisan belum dibagi kepada para ahli waris
2. Adanya kematian sebagian ahli waris
3. Adanya pemindahan bagian harta warisan dari orang yang mati belakangan kepada ahli waris lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang mati lebih dahulu
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan warisan

Bentuk-bentuk Munasakhah

Pada dasarnya, munasakhah mempunyai dua bentuk, yaitu
1. Bentuk pertama:
Ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang mati lebih dahulu
2. Bentuk kedua:
Ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati lebih dahulu. Yaitu, seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak dapat mewarisi orang yang mati lebih dahulu

Cara Penyelesaian Munasakhah
1. Untuk Munasakhah bentuk pertama
Penyelesaiannya adalah cukup dilakukan pembagian satu kali saja, yaitu dengan membagi harta warisan orang yang mati lebih dahulu kepada ahli waris yang hidup saja dengan menganggap bahwa orang yang mati belakangan sudah tidak hidup pada saat kematian orang yang mati lebih dahulu, sebagaimana halnya dikumpulkannya harta pribadi orang yang mati belakangan yang bukan diwarisinya dari orang yang mati lebih dahulu dengan jumlah harta peninggalan orang yang mati lebih dahulu.
Contoh kasus:
Seseorang (X) meninggal dunia dengan harta warisan sejumlah Rp 300 juta. Ahli warisnya 2 anak laki-laki (A dan B) dan 2 anak perempuan (C dan D). Sebelum warisan dibagi, A menyusul meninggal dunia sehingga ahli warisnya hanya saudara laki-laki dan perempuannya, yaitu B, C, dan D. Berapakah bagian B, C, dan D?
Penyelesaian:
Karena semua ahli waris dari A juga merupakan ahli waris dari X, maka dalam hal ini, A dianggap tidak ada, atau bukan ahli waris dari X sehingga ahli waris dari X hanya B, C, dan D. Selanjutnya B, C, dan D mewarisi X sebagai ‘ashabah bil-ghair, sehingga uang Rp 300 juta dibagi kepada mereka bertiga dengan perbandingan 2:1:1. Maka bagian masing-masing adalah:
Bagian B = 2/4 x Rp 300 juta = Rp 150 juta
Bagian C = 1/4 x Rp 300 juta = Rp 75 juta
Bagian D = 1/4 x Rp 300 juta = Rp 75 juta
Seandainya A dalam contoh ini memiliki harta peninggalan Rp 100 juta, maka uangnya dikumpulkan dengan uang X sehingga menjadi Rp 400 juta. Kemudian baru dibagi kepada B, C, dan D dengan perbandingan yang sama seperti sebelumnya, yaitu 2:1:1. Maka
Bagian B = 2/4 x Rp 400 juta = Rp 200 juta
Bagian C = 1/4 x Rp 400 juta = Rp 100 juta
Bagian D = 1/4 x Rp 400 juta = Rp 100 juta

2. Untuk munasakhah bentuk kedua:
Penyelesaiannya adalah dengan melakukan dua kali pembagian, yaitu harta peninggalan yang mati lebih dahulu dibagikan kepada para ahli warisnya, termasuk yang mati belakangan, kemudian bagian orang yang mati belakangan dibagikan kepada para ahli warisnya.
Contoh kasus:
Seseorang (X) meninggal dunia dengan harta warisan sejumlah Rp 60 juta. Ahli warisnya seorang anak laki-laki (A) dan seorang anak perempuan (B). Sebelum warisan dibagi, A menyusul meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (C)

Penyelesaian:
Pembagian I (X meninggal):
Dalam hal ini, A dan B adalah ‘ashabah bil-ghair, sehingga mendapat bagian dengan perbandingan 2:1. Jadi:
Bagian A = 2/3 x Rp 60 juta = Rp 40 juta
Bagian B = 1/3 x Rp 60 juta = Rp 20 juta
Pembagian II (A meninggal):
Dalam hal ini, bagian C adalah 1/2 (karena anak perempuan dari A), sedangkan bagian B (yaitu saudara perempuan dari A) adalah sisa (sebagai ‘ashabah ma’al-ghair):
Bagian C = 1/2 x Rp 40 juta = Rp 20 juta
Bagian B = sisa (umg) = Rp 20 juta
Kesimpulan:
Bagian B = Rp 20 juta + Rp 2 juta = Rp 40 juta
Bagian C = Rp 20 juta

Demikianlah sedikit penjelasan tentang munasakhah. Semoga dapat diambil manfaatnya.

Tanya Jawab (3)

2009-05-27T16:13:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Posting ini adalah sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Bpk M Rodli.

Pertanyaan:

Jika A (Lk) & B (Pr) menikah. Sblm menikah, A punya anak (C-Pr) & B punya anak (D,E,F). A juga punya kakak (G-Pr). Sewaktu A wafat, harta gono-gini dari pernikahan A&B kalo diwaris, siapa saja yg dpt & berapa %?

Jawaban:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Untuk kasus ini, yang menjadi ahli waris dari A adalah sebagai berikut:
1. Isterinya (yaitu B) ===> mendapat 1/8 bagian = 12,5%
2. Anak perempuannya (yaitu C) ===> mendapat 1/2 bagian = 50%
3. Kakak perempuannya (yaitu G) ===> mendapat sisanya (sebagai 'ashabah ma'al-ghair dengan sebab ada anak perempuan) yaitu sebesar 3/8 bagian = 37,5%

Sementara itu, anak dari B, yaitu D, E, dan F tidak mendapat warisan karena mereka adalah anak tiri dari A, sedangkan anak tiri tidak termasuk ahli waris.

Adapun harta yang dibagikan kepada para ahli waris di atas haruslah harta murni milik A sendiri, dan tidak bercampur dengan harta orang lain, meskipun isterinya sendiri, karena dalam Islam tidak ada istilah harta gono-gini. Kalau yang dimaksud adalah harta bersama selama perkawinan antara A dan B, maka harus dipisahkan dulu dari harta itu, mana yang milik A, dan mana yang milik B.

Demikianlah jawaban singkat yang dapat saya berikan.

والله اعلم بالصواب

Tanya Jawab (2)

2009-05-14T16:37:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

مِيْرَاثُ الْخُنْثَى

Warisan Bagi Banci (Khuntsa)

Catatan:

Posting ini adalah sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Bpk/Sdr Tazky.

Pengertian

Orang banci atau disebut khuntsa, adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda (laki-laki dan perempuan), atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.

Di dalam Al-Qur’an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa khuntsa dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa khuntsa, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraidh. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Seorang khuntsa ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya. Khuntsa seperti ini disebut khuntsa ghairu musykil. Jika seorang khuntsa tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut khuntsa musykil. Untuk dapat mengidentifikasi jenis kelamin seorang khuntsa, dapat ditempuh cara berikut:

1. Meneliti alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil.
Hadits Nabi SAW:
“Berilah warisan anak khuntsa ini (sebagai laki-laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya untuk buang air kecil.” (HR Ibnu Abbas)

2. Meneliti tanda-tanda kedewasaannya
Seorang laki-laki dapat dikenali jenis kelaminnya melalui tumbuhnya janggut dan kumis, perubahan suara, keluarnya sperma lewat dzakar, kecenderungan mendekati perempuan. Sementara perempuan dapat dikenali jenis kelaminnya melalui perubahan payudara, haid, kecenderungan mendekati laki-laki.

Orang yang normal sudah jelas jenis kelaminnya sehingga statusnya dalam pembagian warisan dapat ditentukan dengan segera. Tetapi berbeda halnya dengan khuntsa karena dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya. Dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada tujuh macam orang yang ada kemungkinan berstatus sebagai khuntsa. Ketujuh orang itu adalah
1. anak
2. cucu
3. saudara (kandung, sebapak, atau seibu)
4. anak saudara atau keponakan (kandung atau sebapak)
5. paman (kandung atau sebapak)
6. anak paman atau sepupu (kandung atau sebapak)
7. mu’tiq (orang yang pernah membebaskan si mayit)

Selain ketujuh macam orang itu, tidak mungkin berstatus sebagai khuntsa. Sebagai contoh, suami atau isteri tidak mungkin khuntsa karena salah satu syarat timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya. Begitu juga dengan bapak, ibu, kakek, dan nenek; keempat macam orang ini tidak mungkin khuntsa karena mereka sudah jelas memiliki anak dan/atau cucu.

Bagi seorang khuntsa, warisan yang diperolehnya dalam pembagian warisan dapat memiliki lima kemungkinan, yaitu
1. Jika dianggap laki-laki ataupun perempuan, maka bagiannya sama besar.
2. Jika dianggap laki-laki, maka bagiannya lebih besar daripada jika dianggap perempuan.
3. Jika dianggap perempuan, maka bagiannya lebih besar daripada jika dianggap laki-laki.
4. Hanya dapat menerima warisan jika dianggap laki-laki.
5. Hanya dapat menerima warisan jika dianggap perempuan.

Mungkinkah kelima macam kasus di atas terjadi? Contoh-contohnya? Silakan perhatikan contoh-contoh di bawah ini.

Penghitungan bagian warisan untuk khuntsa

Dalam menghitung bagian warisan untuk khuntsa, ada tiga pendapat yang utama:
1. Menurut Imam Hanafi:

Khuntsa diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

2. Menurut Imam Syafii:

Semua ahli waris termasuk khuntsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahan (di-tawaquf-kan) sampai persoalan khuntsa menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling-menghibahkan (tawahub) di antara para ahli waris.

3. Menurut Imam Maliki:

Semua ahli waris termasuk khuntsa diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan).

Sementara itu, Imam Hanbali berpendapat seperti Imam Syafii dalam hal khuntsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Tetapi dalam hal status khuntsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas, pendapat beliau mengikuti pendapat Imam Maliki.

Contoh 1:
Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang banci.
Penyelesaiannya:
· Jika dianggap laki-laki, berarti ahli waris ada 2 orang anak laki-laki. Keduanya dalam hal ini adalah sebagai ‘ashabah bin-nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh 1/2 bagian.
· Jika dianggap perempuan, berarti ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, mereka adalah sebagai ‘ashabah bil-ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3.
Dari kedua macam anggapan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Menurut madzhab Hanafi:
Bagian anak laki-laki = 2/3
Bagian anak banci = 1/3
2. Menurut madzhab Syafii:
Bagian anak laki-laki = 1/2
Bagian anak banci = 1/3
Sisa = 1/6 (ditahan sampai jelas statusnya)
3. Menurut madzhab Maliki:
Bagian anak laki-laki = ½ x (1/2 + 2/3) = 7/12
Bagian anak banci = ½ x (1/2 + 1/3) = 5/12

Contoh 2:
Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan harta berupa uang Rp 36 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara sebapak yang khuntsa.
Penyelesaiannya:
· Jika diperkirakan laki-laki:
Suami : 1/2 x Rp 36 juta = Rp 18 juta
Ibu : 1/6 x Rp 36 juta = Rp 6 juta
Dua sdr lk seibu : 1/3 x Rp 36 juta = Rp 12 juta
Khuntsa (Sdr lk sebapak) : Sisa (tetapi sudah tidak ada sisa lagi)
· Jika diperkirakan perempuan (dalam hal ini terjadi ‘aul dari asal masalah 6 menjadi 9):
Suami : 3/9 x Rp 36 juta = Rp 12 juta
Ibu : 1/9 x Rp 36 juta = Rp 4 juta
Dua sdr lk seibu : 2/9 x Rp 36 juta = Rp 8 juta
Khuntsa (Sdr pr sebapak) : 3/9 x Rp 36 juta = Rp 12 juta
Dari kedua macam perkiraan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Menurut madzhab Hanafi:
a. Suami : Rp 18 juta
b. Ibu : Rp 6 juta
c. Dua sdr lk seibu : Rp 12 juta
d. Khuntsa (Sdr sebapak) : tidak mendapat apa-apa
2. Menurut madzhab Syafii:
a. Suami : Rp 12 juta
b. Ibu : Rp 4 juta
c. Dua sdr lk seibu : Rp 12 juta
d. Khuntsa (Sdr sebapak) : tidak mendapat apa-apa
e. Sisa : Rp 8 juta (ditahan sampai status khuntsa jelas)
3. Menurut madzhab Maliki:
a. Suami : ½ x (18 + 12) = Rp 15 juta
b. Ibu : ½ x (6 + 4) = Rp 5 juta
c. Dua sdr lk seibu : ½ x (12 + 8) = Rp 10 juta
d. Khuntsa (Sdr sebapak) : ½ x (0 + 12) = Rp 6 juta

Contoh 3:
Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seibu yang khuntsa.
Penyelesaiannya:
Dalam kasus ini, ahli waris yang khuntsa adalah saudara seibu. Karena bagian warisan saudara seibu, menurut Al-Qur’an, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama saja, yaitu 1/6 jika seorang diri, atau 1/3 dibagi sama rata jika lebih dari seorang, maka kasus khuntsa di sini tidak mempengaruhi bagian warisan untuk semua ahli waris. Jadi pembagiannya adalah sebagai berikut:
· Bagian ibu = 1/6
· Bagian saudara perempuan kandung = 1/2
· Bagian 2 saudara pr seibu + 1 saudara seibu khuntsa = 1/3
(1/3 bagian ini dibagi sama rata untuk 3 orang saudara seibu, termasuk yang khuntsa, yaitu masing-masing mendapat 1/9 bagian).

Demikianlah cara pembagian warisan bagi khuntsa menurut tiga madzhab. Semoga ada manfaatnya.

والله اعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالصواب

Tanya Jawab (1)

2009-05-06T17:06:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Posting kali ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan Bpk/Sdr. Tedi.
Berikut ini petikan pertanyaannya:

"Assalamu'alaikum pak ustadz. Saya minta tolong ada masalah warisan. Mertua perempuan meninggal, ada harta yg diwariskan dr ibunya. almh punya anak 5 org + 1 suami + adik kandung perempuan 1. bgmn cara membaginya?"

Inilah jawabannya:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Wa'alaikum salam wr. wb.

Bapak/Saudara Tedi, untuk masalah warisan yang Bapak/Saudara tanyakan, karena anak yang 5 orang ini tidak Saudara jelaskan jenis kelaminnya, maka ada tiga kemungkinan kasus dan jawabannya.

Kemungkinan pertama (Semua anak adalah laki-laki). Untuk suami dari almarhumah, bagiannya adalah 1/4 karena almarhumah memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan). Dalilnya Surat An-Nisa': 12. Untuk 5 orang anak (semuanya laki-laki), bagian mereka adalah sisanya (dalam hal ini, mereka disebut juga 'ashabah bin-nafsi) yaitu 3/4 bagian, dan ini dibagi rata untuk 5 orang sehingga masing-masing anak memperoleh 3/20 bagian. Dalilnya Surat An-Nisa': 11. Sementara itu, adik kandung perempuan dari almarhumah (di sini ia sebagai saudara perempuan kandung dari almarhumah) tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh adanya anak laki-laki. Dalilnya Surat An-Nisa': 176.
Kemungkinan kedua (Semua anak adalah perempuan). Untuk suami dari almarhumah, bagiannya adalah 1/4 karena almarhumah memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan). Dalilnya Surat An-Nisa': 12. Untuk 5 orang anak perempuan, mereka mendapat 2/3 bagian dan dibagi rata untuk 5 orang sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 2/15 bagian. Dalilnya Surat An-Nisa': 11. Sisanya, yaitu sebesar 1/12 bagian, diberikan kepada adik kandung perempuan dari almarhumah (dalam hal ini, ia adalah sebagai 'ashabah ma'al-ghair, yaitu penerima sisa warisan karena adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari si mayit). Dalilnya Surat An-Nisa': 176.
Kemungkinan ketiga (Anak yang 5 orang terdiri dari gabungan laki-laki dan perempuan). Untuk suami dari almarhumah, bagiannya masih sama, yaitu 1/4 karena almarhumah memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan). Dalilnya Surat An-Nisa': 12. Untuk anak laki-laki dan perempuan, dalam kasus ini mereka bersama-sama menerima sisa harta (yaitu sebesar 3/4 bagian) setelah diberikan kepada suami, dengan ketentuan bahwa bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dalilnya Surat An-Nisa': 11. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal ini adalah sebagai 'ashabah bil-ghair. Misalkan anak yang 5 orang ini terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Maka total saham mereka adalah (2 x 2) + 3 = 7. Jadi, 2 anak laki-laki mendapat 4/7 bagian dari sisa harta, yaitu 4/7 x 3/4 = 3/7 bagian dan 3/7 ini dibagi rata untuk 2 orang sehingga masing-masing memperoleh 3/14 bagian. Untuk 3 anak perempuan, mereka mendapat 3/7 bagian dari sisa harta, yaitu 3/7 x 3/4 = 9/28 bagian, dan 9/28 ini dibagi rata untuk 3 orang sehingga masing-masing memperoleh 3/28 bagian. Sementara itu, adik perempuan kandung tidak mendapat bagian karena terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki. Dalilnya Surat An-Nisa': 176.

Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Untuk membandingkan, silakan lihat kembali 2 posting saya sebelumnya yang berjudul Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya serta Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Harta Warisan.

Wallahu a'lamu bishshawab.

Ini dia... Kunci Jawaban Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh

2009-04-02T09:49:00.000+07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, sudah sebulan saya tampilkan posting berupa Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh yang berisi 20 soal pilihan berganda (A,B,C,D). Sesuai dengan janji saya pada posting itu, maka kali ini saya berikan kunci jawaban atas soal-soal kuis tadi, berikut dengan sedikit penjelasan.

1. Penggunaan harta peninggalan mayit mengikuti urutan berikut:
A. Pengurusan Jenazah -> Penunaian Wasiat -> Pembayaran -> Utang -> Pembagian Warisan
B. Pembayaran Utang -> Pengurusan Jenazah -> Penunaian Wasiat -> Pembagian Warisan
C. Penunaian Wasiat -> Pengurusan Jenazah -> Pembayaran Utang -> Pembagian Warisan
D. Pengurusan Jenazah -> Pembayaran Utang -> Penunaian Wasiat -> Pembagian Warisan
Jawaban: D. Pengurusan Jenazah -> Pembayaran Utang -> Penunaian Wasiat -> Pembagian Warisan (lihat posting saya berjudul Tirkah: Ada Apa Dengan Harta Peninggalan?)

2. Seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang yang meninggal karena tiga sebab, kecuali
A. hubungan perkawinan (nikah)
B. hubungan nasab (darah, kerabat)
C. hubungan suku
D. hubungan wala' (pembebasan budak)
Jawaban: C. hubungan suku

3. Orang-orang berikut ini berhak menerima warisan, kecuali
A. banci
B. pembunuh si mayit
C. anak dalam kandungan
D. tawanan perang
Jawaban: B. pembunuh si mayit
Pembunuh si mayit termasuk orang yang dikecualikan (diharamkan) mendapat warisan selain orang yang berbeda agama dan budak.

4. Orang-orang berikut ini mempunyai bagian yang tertentu (jelas) dari harta warisan, kecuali
A. saudara pr dari ibu (bibi)
B. saudara pr seibu
C. anak pr
D. saudara pr kandung
Jawaban: A. saudara pr dari ibu (bibi)
Bibi tidak termasuk orang yang memiliki bagian yang tertentu dari harta warisan (ashhabul-furudh), tetapi ia termasuk golongan dzawil-arham yang akan mendapat warisan jika tidak ada lagi ashhabul-furudh dan ashabah.

5. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan terjadi dalam kasus berikut ini, kecuali
A. anak lk bersama anak pr
B. sdr lk kandung bersama sdr pr kandung
C. sdr lk sebapak bersama sdr pr sebapak
D. sdr lk seibu bersama sdr pr seibu
Jawaban: D. sdr lk seibu bersama sdr pr seibu (dalil: Q.S. An-Nisa`: 12)

6. Saudara laki-laki kandung terhalang menerima warisan jika ada orang berikut ini, kecuali
A. anak laki-laki
B. bapak
C. cucu laki-laki
D. anak perempuan
Jawaban: D. anak perempuan
Anak perempuan tidak dapat menghijab (menghalangi) saudara laki-laki kandung dalam menerima warisan.

7. Orang berikut ini berhak mendapat warisan karena hubungan darah (nasab), kecuali
A. anak laki-laki
B. suami
C. sdr pr seibu
D. nenek
Jawaban: B. suami
Suami berhak mendapat warisan bukan karena hubungan darah (nasab), tetapi karena hubungan nikah (perkawinan).

8. Bagian yang diterima isteri jika si mayit memiliki anak adalah
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/6
D. 1/8
Jawaban: D. 1/8
(Dalil: Q.S. An-Nisa`: 11)

9. Orang berikut ini terhalang mendapatkan warisan, kecuali
A. berbeda agama
B. belum dewasa
C. membunuh si mayit
D. budak
Jawaban: B. belum dewasa
Anak yang belum dewasa, meskipun masih dalam kandungan (dengan syarat-syarat tertentu menurut pendapat ulama-ulama) tetap mempunyai hak waris, bahkan tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalangnya.

10. Bagian-bagian untuk para ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah
A. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6
B. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8
C. 1/2, 1/4, 1/5
D. 1/4, 1/2, 3/4
Jawaban: A. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6
Dalilnya adalah Q.S. An-Nisa`: 11, 12, dan 176

11. Pengertian untuk istilah ashhabul-furudh yang benar adalah
A. ahli waris yang memiliki bagian yang sudah tertentu
B. ahli waris yang menerima sisa warisan
C. ahli waris yang tidak termasuk A dan B
D. ahli waris yang terhalang menerima warisan akibat adanya ahli waris yang lain
Jawaban: A. ahli waris yang memiliki bagian yang sudah tertentu

12. Orang yang pernah membebaskan si mayit ketika si mayit itu menjadi budak disebut
A. radd
B. 'aul
C. fardh
D. mu'tiq
Jawaban: D. mu'tiq

13. Orang yang tidak pernah terhalang mendapat warisan adalah
A. anak lk, anak pr, bapak, ibu, suami, isteri
B. anak lk, cucu lk, bapak, kakek, saudara lk, paman
C. anak pr, cucu pr, ibu, nenek, saudara pr
D. anak lk, anak pr, cucu lk, cucu pr
Jawaban: A. anak lk, anak pr, bapak, ibu, suami, isteri

14. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki tidak mendapat warisan karena hal-hal berikut, kecuali
A. ada anak lk
B. ada dua atau lebih anak pr
C. ada bapak
D. ada anak lk dan anak pr
Jawaban: C. ada bapak
Bapak tidak menjadi penghalang bagi cucu perempuan keturunan anak laki-laki dalam menerima warisan.

15. Ahli waris yang tidak bisa mendapat warisan karena adanya anak perempuan adalah
A. isteri
B. ibu
C. sdr pr kandung
D. saudara seibu
Jawaban: D. saudara seibu

16. Orang-orang berikut ini dapat menghalangi paman kandung dari menerima warisan, kecuali
A. anak lk, cucu lk, bapak, kakek
B. saudara lk kandung, saudara lk sebapak
C. keponakan lk kandung, keponakan lk sebapak
D. anak pr, cucu pr, ibu, nenek
Jawaban: D. anak pr, cucu pr, ibu, nenek

17. Jika ahli waris terdiri dari isteri, ibu, saudara pr kandung, dan saudara pr seibu, apakah saudara pr seibu mendapat bagian?
A. Ya
B. Tidak
C. Ya, jika lebih dari seorang
D. Ya, jika bersama saudara lk seibu
Jawaban: A. Ya.
Isteri, ibu, dan saudara pr kandung tidak dapat menghalangi saudara pr seibu dalam menerima warisan karena saudara pr seibu termasuk ashhabul-furudh (ahli waris dengan bagian yang sudah tertentu).

18. Dalam kondisi tertentu, orang-orang berikut ini dapat menjadi 'ashabah (penerima sisa warisan), kecuali
A. kakek
B. paman kandung
C. saudara pr seibu
D. saudara pr kandung
Jawaban: C. saudara pr seibu
Saudara pr seibu tidak termasuk ashabah, tetapi ashhabul-furudh.

19. Jika ahli waris terdiri dari bapak, ibu, anak pr, dan saudara lk kandung, maka bagian masing-masing adalah
A. 1/6, 1/6, 1/2, Sisa
B. Sisa, 1/6, 1/2, 1/6
C. 1/6, Sisa, 1/2, 1/6
D. 1/6, 1/6, 1/2, 0
Jawaban: A. 1/6, 1/6, 1/2, Sisa

20. Pernyataan berikut ini benar berkaitan dengan wasiat, kecuali
A. Wasiat diperbolehkan kepada semua ahli waris tanpa syarat
B. Wasiat dibatasi sampai 1/3 bagian harta
C. Wasiat harus dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.
D. Wasiat kepada orang nonmuslim tidak diperbolehkan.
Jawaban: A. Wasiat diperbolehkan kepada semua ahli waris tanpa syarat
Kebanyakan ahli faraidh menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris yang menerima bagian.

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya sebelumnya:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan
10. Tirkah: Ada Apa Dengan Harta Peninggalan?

Tirkah: Ada Apa Dengan Harta Peninggalan?

2009-03-28T16:21:00.001+07:00

Pada tulisan sebelumnya telah disebutkan bahwa waris-mewarisi terjadi jika terpenuhi tiga rukun, yaitu adanya muwarrits (orang yang meninggal dunia), adanya warits (orang yang mewarisi harta peninggalan muwarrits, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adaya mauruts (harta peninggalan dari muwarrits). Pada tulisan kali ini akan disorot rukun ketiga, yaitu tentang mauruts. Istilah lain yang lebih populer untuk mauruts adalah tirkah atau tarikah.

Secara umum, harta peninggalan (tirkah) berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh pada ahli warisnya. Dengan pengertian ini, maka peninggalan mencakup hal-hal berikut ini:
1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tak-bergerak (rumah, tanah, kebun), benda bergerak, (kendaraan), piutang muwarrits yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, uang pengganti qishash karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang membunuh adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak khiyar, hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, misalnya benda-benda yang sedang digadaikan oleh si muwarrits, barang-barang yang dibeli oleh si muwarrits ketika ia masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangny belum diterima, dan sebagainya.

Secara khusus, pengertian tirkah berbeda-beda menurut para ahli fiqih. Di kalangan ahli fiqih bermadzhab Hanafi, terdapat tiga pendapat:
a) Pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwarrits yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Jadi tirkah hanya mencakup pengertian nomor 1 dan 2 di atas. Tirkah ini nantinya harus digunakan untuk memenuhi biaya pengurusan jenazah si muwarrits sejak meninggalnya sampai dikuburkan, pelunasan utang, penunaian wasiat, dan hak ahli waris.
b) Menurut pendapat kedua, tirkah adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi tirkah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada para ahli waris.
c) Pendapat yang ketiga mengartikan tirkah secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan kepada para ahli waris

Ibnu Hazm sependapat dengan madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak-hak itu mengikuti kepada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

Menurut madzhab Maliki, Syafii, dan Hanbali, tirkah mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Dan hak-hak ini bisa hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, misalnya hak menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti hak-hak.

Demikianlah pendapat beberapa ulama tentang pengertian tirkah (hata peninggalan). Dari harta peninggalan si mayit, menurut pendapat jumhur (kebanyakan) ulama, terdapat hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris. Hak-hak atas harta peninggalan ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut:
1. pengurusan jenazah si mayit sejak meninggalnya sampai dikuburkan (tajhiz),
2. pelunasan utang si mayit,
3. penunaian (pelaksanaan) wasiat si mayit, dan
4. hak ahli waris.

Ini berarti bahwa pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan setelah diselesaikannya ketiga maacam hak, yaitu pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Semua biaya untuk pengurusan jenazah didahulukan daripada pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pemberian kepada ahli waris karena pengurusan jenazah sejak meninggal sampai dikuburkan merupakan kebutuhan vital baginya sebagai ganti nafaqah dharuriyah ketika ia masih hidup. Hal ini dapat dibuktikan dari hadits berikut ini:

"Dari Ibnu Abbas RA diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang tengah menjalankan ihram dibanting oleh untanya (hingga meninggal). Kami ketika itu bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan, ‘Mandikan dengan air dan daun bidara, jangan beri minyak wangi, dan jangan tutup kepalanya karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah.’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa’i)

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW tidak meneliti dan menanyakan apakah si mayit memiliki utang atau tidak, tetapi beliau langsung memerintahkan agar mayit tersebut dimandikan dan dikafani. Beliau tidak memerinci setiap peristiwa jika peristiwa itu menduduki keumuman apa yang diucapkan. Dengan demikian jelas bahwa biaya pengurusan jenazah si mayit harus diahulukan daripada pelunasan utang si mayit.

Adapun pelunasan utang didahulukan daripada pelaksanaan wasiat berdasarkan hadits berikut:

"Dari Ali bin Abi Thalib RA diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Utang (dilunasi) sebelum (melaksanakan) wasiat, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris.’” (HR Ad-Daru Quthni)

Selanjutnya, wasiat didahulukan daripada pembagian harta kepada para ahli waris karena seandainya pembagian warisan yang didahulukan (dan tidak dibatasi jumlahnya), maka besar kemungkinan tidak ada lagi sisa harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya sebelumnya:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

Nasihat Seputar Harta Peninggalan

2009-03-03T10:33:00.000+07:00

Oleh: Achmad Yani, S.T., M.Kom.
achmad.yani.polmed@gmail.com
achmad_yani_polmed@yahoo.co.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Semua harta, pada dasarnya adalah milik Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Luqman: 26)

Allah memberikan harta dan hak atas harta itu kepada manusia sebagai titipan dan ujian. Jika manusia menggunakan harta itu di jalan Allah, yaitu sesuai dengan aturan yang telah digariskan Allah, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda.

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, 'Ya Rasulullah, sedekah apakah yang terbesar pahalanya?' Beliau bersabda, 'Sedekah yang kamu berikan ketika kondisimu sehat, sedang takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi kaya. Dan jangan kamu memperlambatnya, sehingga maut sudah di tenggorokan, lalu kamu berkata, 'Untuk si Fulan sekian, untuk si Fulan sekian…', padahal hartanya itu telah menjadi miliki si Fulan [yaitu harta tersebut sudah termasuk hak ahli waris]." (H.R. Bukhari – Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan sabda Nabi SAW bahwa permisalan orang yang bersedekah ketika akan meninggal dunia adalah seperti seseorang yang sudah cukup makan, lalu sisanya ia berikan kepada orang lain.

Nabi SAW menyatakan dengan berbagai permisalan bahwa waktu bersedekah yang benar adalah ketika dalam keadaan sehat, sebab pada saat itulah waktu yang benar-benar bermujahadah (berjuang) melawan hawa nafsu. Tetapi semua ini bukan bermaksud bahwa orang yang bersedekah ketika akan meninggal dunia itu sia-sia; pahala sedekahnya tetap ia dapatkan, dan akan menjadi simpanannya di akhirat walaupun ia tidak mendapatkan pahala sebanyak yang ia dapatkan ketika bersedekah pada waktu senang dan ada keperluan. Allah berfirman, "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."(Q.S. Al-Baqarah: 180)

Perintah Allah ini turun pada zaman permulaan Islam. Pada zaman itu, wasiat untuk kedua orang tua adalah fardhu. Dan ketika hukum waris diturunkan, maka hak kedua orang tua dan sanak saudara telah ditentukan sendiri, sehingga kewajiban wasiat atas mereka telah dihapuskan. Namun sanak saudara yang belum tercantum dalam syariat, mereka masih memiliki hak wasiat, hanya saja sebelumnya adalah fardhu, tetapi sekarang bukan fardhu lagi. Ibnu Abbas RA berkata bahwa dengan ayat waris, maka hukum wasiat untuk sanak saudara yang menjadi ahli waris telah dimansukh (dihapuskan), tetapi sanak saudara yang belum menjadi ahli waris, hukum wasiat bagi mereka belum dimansukh. Qatadah rah.a. berkata bahwa wasiat adalah bagi mereka yang bukan ahli waris, baik mereka sanak saudara ataupun bukan.

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, kamu telah kikir dalam hidupmu, ketika kamu mati kamu mubadzir. Janganlah menyatukan dua keburukan: (a) bakhil dalam hidup, dan (b) bakhil dalam kematian. Lihatlah siapakah di antara sanak saudaramu yang tidak menjadi ahli warismu, dan berwasiatlah untuk mereka."

Sebuah hadits menyebutkan bahwa setelah manusia mati, ia akan mendapat pahala dari tujuh perkara: (1) ilmu yang telah diajarkan untuk orang lain, (2) sungai yang telah dialirkan, (3) sumur yang telah digali, (4) pohon yang telah ditanam, (5) masjid yang telah dibangun, (6) Al-Qur'an yang telah diwariskan, dan (7) anak sholeh yang ditinggal dan ia selalu berdoa untuk keampunannya."

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kamu yang lebih menyukai harta waisnya daripada harta miliknya sendiri?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak seorang pun di antara kami yang lebih menyukai harta warisnya daripada harta miliknya sendiri." Maka Nabi SAW bersabda, "Harta seseorang itu hanyalah apa yang telah dia kirim terlebih dahulu (ke akhirat), dan apa yang ia tinggalkan itu bukanlah hartanya, tetapi harta milik ahli waris."

Hadits ini memiliki beberapa maksud. Di antaranya adalah untuk menggairahkan bersedekah ketika sehat dan ketika ada keperluan, juga untuk mencegah seseorang dari mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya saat datang sakaratul maut. Di samping itu, hadits ini juga mengandung pengertian bahwa mewasiatkan harta yang akhirnya menyengsarakan ahli waris adalah wajib mendapat celaan dan ancaman.

Demikianlah sebagian di antara nasihat tentang harta (peninggalan). Dari beberapa ayat dan hadits di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa harta sebagai titipan dari Allah, hendaklah kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah, baik harta yang telah kita habiskan semasa hidup, maupun harta yang kelak akan kita wariskan kepada para ahli waris. Di samping itu, penting juga untuk bersedekah dan berwasiat dengan cara yang benar sebelum ajal menjemput kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lamu bishshawab.

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya sebelumnya:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh

2009-03-02T11:59:00.000+07:00

Berikut ini adalah soal-soal kuis tentang ilmu faraidh sebanyak 20 soal dengan pilihan berganda. Setiap soal diberikan empat pilihan jawaban (A, B, C, D). Silakan pilih satu jawaban yang tepat. Selamat mengikuti, semoga dapat menambah wawasan kita dalam ilmu faraidh dan menyegarkan pemahaman dalam ilmu ini. Kunci jawaban kuis ini, insyaallah, akan diberikan pada awal bulan April 2009.

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya yang lain:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

HUKUM WARIS ISLAM MENGANGKAT DERAJAT WANITA

2009-02-25T10:57:00.000+07:00

Oleh Achmad Yani, S.T., M.Kom.

achmad.yani.polmed@gmail.com
http://www.achmad-yani.co.cc/

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."
(Q.S. An-Nahl: 58-59).

SEJARAH membuktikan bahwa perlakuan terhadap wanita – sebelum Islam datang – sangat tidak manusiawi. Umar RA pernah mengatakan, "Demi Allah, pada zaman jahilliyah di mata kami wanita itu bukan apa-apa, sampai akhirnya Allah menurunkan apa yang harus Dia turunkan tentang mereka dan membagikan apa yang harus Dia bagikan untuk mereka."

Pada zaman jahiliyah dahulu, wanita tidak memiliki hak waris karena wanita tidak mampu mengangkat senjata dan membawa tameng. Seorang wanita pada masa itu tidak memiliki hak apa pun terhadap suaminya. Sebaliknya, seorang laki-laki berhak menceraikan isterinya lalu merujuknya kembali, dan menceraikannya lagi, dan merujuknya lagi. Begitu seterusnya tanpa ada batasan, dan itu dapat dilakukan kapan saja laki-laki itu mau. Seorang laki-laki pada waktu itu juga berhak melakukan poligami dalam jumlah berapa saja yang diinginkannya. Kemudian, jika ada seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang isteri dan beberapa anak laki-laki yang bukan anak isterinya tadi, maka anak yang paling tua berhak mendapatkan isteri mendiang ayahnya itu (ibu tirinya). Dia menganggap ibu tirinya itu sebagai harta warisan mendiang ayahnya sebagaimana harta-hartanya yang lain. Apabila dia berminat mengambil ibu tirinya itu sebagai isterinya sendiri, maka dia cukup hanya melemparkan sepotong pakaian kepadanya. Maka resmilah mereka berdua sebagai suami isteri. Namun, apabila ternyata dia tidak berminat, dia bisa mengawinkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Keadaan ini, setelah Islam datang, dibatalkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa: 19)

Bahkan di kala itu ada makanan yang hanya khusus bagi laki-laki dan haram bagi wanita. Perbuatan buruk mereka dapat dibuktikan dalam ayat berikut, "Dan mereka mengatakan, 'Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami', dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui" (Al-An'am: 139).

Dan masih banyak lagi kebiasaan buruk yang berlaku di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dahulu kalau mau disebutkan satu per satu. Tulisan ini bukan untuk membahas semuanya itu, tetapi meninjau bagaimana Allah, melalui hukum waris yang ditetapkan-Nya, mengangkat derajat wanita.

Wanita dan pria mempunyai tabiat kemanusiaan yang sama. Dalam hukum Islam, wanita diletakkan dalam kerangka yang sama dengan pria. Apabila pria dapat melakukan muamalah, seperti berjual beli, memberikan kesaksian dan menuntut di pengadilan, demikian pula wanita. Namun bukan berarti Islam memberikan kepada wanita kedudukan yang sama persis dengan kedudukan pria. Islam secara jujur dan bertanggung jawab tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang bijaksana antara pria dan wanita. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dalam hak warisan, talak dan kesaksian di pengadilan.

Dalam masalah warisan, Allah tidak melakukan diskriminasi kepada wanita dalam menerima bagian. "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa`: 7). Ayat ini turun berkenaan dengan Aus bin Tsabit Al-Anshari RA yang wafat meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kajah dan tiga anak perempuan. Selain itu, ada dua sepupu laki-laki si mayit dari pihak ayah, masing-masing Suwaid dan 'Arfajah. Keduanya mengambil harta peninggalan Aus dan tidak memberikan sedikit pun kepada isteri Aus dan anak-anaknya. Ummu Kajah mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memanggil kedua laki-laki tadi. Keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, anak Ummu Kajah tidak bisa mengendarai kuda, tidak mampu menanggung beban yang berat, dan tidak kuat memerangi musuh."
Rasulullah SAW menjawab, "Pergilah dulu sehingga saya mendapatkan keputusan dari Allah mengenai mereka (isteri dan anak-anak Aus)." Kemudian Allah menurunkan ayat di atas (An-Nisa: 7) sebagai jawaban terhadap kedua laki-laki itu, dan menyalahkan pendapat dan sikap mereka. Seharusnya ahli waris yang masih kecil lebih berhak terhadap warisan daripada orang dewasa karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mencari penghidupan. Mereka yang merampas hak anak-anak kecil (yatim) telah membalikkan hukum, tidak mempedulikan hikmah dan tersesat karena mengikuti hawa nafsu.

Setelah menerima ayat tersebut, Nabi SAW mengirim surat kepada Suwaid dan 'Arfajah yang isinya memerintahkan agar mereka tidak membagi dulu harta warisan Aus karena Allah telah menentukan hak-hak anak-anak perempuan Aus untuk memperoleh bagian warisan. Namun, belum dijelaskan berapa besarnya hingga Allah menurunkan ayat-ayat yang merinci bagian masing-masing ahli waris dalam Surat An-Nisa`: 11, 12, dan 176. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kedua laki-laki itu di dalam surat beliau, "Hendaknya kalian berdua memberikan kepada Ummu Kajah 1/8 dari harta warisan suaminya, untuk anak perempuannya sebesar 2/3 bagian, dan untuk kalian sisa harta itu."

Dalam riwayat Jabir RA dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah karena isteri Sa'ad bin Rabi' RA mengadukan suatu perkara kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' RA. Sa'ad ikut dengan Engkau dalam perang Uhud dan syahid di sana. Paman mereka berdua tela mengambil harta peninggalan Sa'ad dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk mereka. Padahal, mereka berdua hanya dapat menikah dengan harta itu." Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan memutuskan perkara ini." Kemudian turunlah ayat mengenai warisan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada saudara Sa'ad yang telah menguasai harta warisan Sa'ad, "Berikanlah kepada kedua anak perempuan Sa'ad sebanyak 2/3 bagian, ibu mereka (isteri Sa'ad) sebesar 1/8 bagian, sedangkan Engkau mendapat sisanya."

Kedua kisah ini menjadi sebagian dari bukti bahwa Allah telah menghapuskan adat jahiliyah yang telah menyisihkan wanita dalam menerima bagian warisan. Bahkan Allah telah memberikan bagian kepada wanita yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan si mayit – baik hubungan nasab maupun hubungan nikah – dengan bagian-bagian yang sudah tertentu. Dalam istilah hukum waris Islam, mereka ini termasuk golongan ashhabul-furudh (ahli waris yang memiliki bagian yang sudah tertentu/pasti/jelas). Mereka – para wanita – yang dimaksud ini adalah anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan isteri.

Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menjelaskan pembagian warisan kepada ahli waris yang sebagian besar wanita dengan rinci. Selaku anak perempuan, ia akan mendapatkan 1/2 jika sendiri, atau 2/3 jika lebih dari seorang. Hal yang sama berlaku untuk cucu perempuan jika tidak ada anak perempuan. Selaku ibu, ia bisa mendapatkan 1/6 jika si mayit memiliki anak atau saudara dua orang atau lebih, atau 1/3 dalam kondisi selain itu; kecuali dalam hal ahli waris hanya bapak, ibu, dan salah seorang suami atau isteri, maka ibu mendapat 1/3 dari sisa setelah diberikan kepada suami atau isteri. Selaku nenek, bagiannya adalah 1/6 jika tidak ada ibu. Selaku saudara perempuan kandung, ia akan mendapatkan 1/2 jika sendiri, atau 2/3 jika lebih dari seorang. Hal yang sama berlaku untuk saudara perempuan sebapak jika tidak ada saudara perempuan kandung. Selaku saudara perempuan seibu, bagiannya dalah 1/6 jika sendiri, atau 1/3 jika lebih dari seorang, tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dan selaku isteri, bagiannya 1/8 jika si mayit memiliki anak, atau 1/4 jika tidak mempunyai anak.

Jika anak perempuan dari si mayit bersama-sama dengan saudara laki-lakinya (yaitu anak laki-laki), maka mereka memperoleh sisa harta dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Hal yang sama juga berlaku untuk cucu perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak. Dalam hukum waris Islam, status mereka dalam hal ini adalah sebagai 'ashabah bil-ghair (mendapat sisa bersama-sama dengan saudara laki-lakinya dengan perbandingan 1:2).

Jika anak perempuan menjadi ahli waris bersama dengan cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat 1/2, sementara cucu perempuan mendapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Hal yang sama berlaku untuk saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama saudara perempuan sebapak tanpa ada saudara laki-laki kandung.

Jika saudara perempuan kandung mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan, maka ia mendapat sisa harta. Hal yang sama berlaku juga untuk saudara perempuan sebapak. Status saudara perempuan kandung (atau saudara perempuan sebapak) dalam hal ini disebut sebagai 'ashabah ma'al-ghair (mendapat sisa karena ada orang lain, yaitu anak perempuan atau cucu perempuan).

Dari sebagian ketentuan tentang pembagian warisan kepada ahli waris wanita ini, ternyata ketentuan bagian warisan wanita setengah dari bagian warisan laki-laki hanya terjadi dalam empat kasus, tidak lebih, yaitu anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan sebapak bersama saudara laki-laki sebapak. Selain empat keadaan ini, bagian wanita bisa jadi sama dengan bagian laki-laki, bahkan bisa jadi lebih besar. Sebagai contoh, saudara perempuan seibu sama bagiannya dengan saudara laki-laki seibu, berapapun jumlah mereka.

(Penulis adalah dosen pada Politeknik Negeri Medan, dan pembuat software Sistem Pakar Faraidh Islam Versi 1.0).

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya yang lain:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

EMPAT BELAS MACAM ALASAN TIDAK DIJALANKANNYA HUKUM FARAIDH DI INDONESIA

2009-01-21T12:12:00.000+07:00

Achmad Yani, S.T., M.Kom.
achmad.yani.polmed@gmail.com

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi: 46)
Ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwa harta dan anak-anak menghiasi kehidupan manusia di dunia. Tetapi, perhiasan ini hanya dijadikan indah dan kesenangan bagi manusia semasa hidup di dunia. Dan tempat kesenangan yang sebenarnya adalah surga.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali ‘Imran: 14)

Sementara itu, bagi orang-orang yang beriman, justru harta dan anak-anak tidak boleh menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah.
“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-Munafiqun: 9)

Harta adalah kebutuhan dan kesenangan manusia. Karena merupakan kebutuhan dan juga kesenangan, maka manusia berusaha dengan gigih untuk mendapatkannya. Harta diperoleh oleh seseorang dengan berbagai macam cara.
1. Ada orang yang memperoleh harta dengan bekerja, misalnya bertani, berdagang, mengajar, dan sebagainya.
2. Ada pula orang yang memperoleh harta karena diberi oleh orang lain sebagai sedekah dengan memperhatikan kondisi orang yang diberi. Orang seperti ini biasanya adalah orang yang fakir, miskin, anak yatim, pengemis, gelandangan, dan sebagainya.
3. Harta dapat juga diperoleh dari hadiah atau hibah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada ikatan atau sebab yang mewajibkan.
4. Cara lain perolehan harta adalah dari zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Ada delapan macam golongan yang dapat memperoleh harta dengan cara ini, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang memerdekakan budak, gharim (orang yang berutang), fi sabilillah (untuk keperluan di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir).
5. Ada lagi cara memperoleh harta, tetapi termasuk cara yang diharamkan (dilarang) oleh syariat, misalnya dengan mencuri, merampok, menipu, melakukan korupsi, menerima suap, melakukan pungutan liar, memakan riba, dan sejenisnya.
6. Terakhir, dan yang paling istimewa, ada juga harta yang diperoleh bukan dengan jalan usaha maupun pemberian orang lain, tetapi terpaksa diterima karena langsung ditetapkan pemberiannya oleh Allah melalui jalan pembagian warisan dari orang yang meninggal dunia. Cara ini didapatkan oleh ahli waris.

Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah langsung di dalam Al-Qur’an dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian harta warisan di antara umat Islam masih belum mengikuti hukum waris Islam.

Adapun di antara beberapa alasan belum atau tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam adalah sebagai berikut:
1. Tidak mengetahui ilmunya
Ilmu tentang pembagian harta warisan, yang disebut juga ilmu faraidh, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, merupakan ilmu yang sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali akan diangkat (dicabut) dari bumi ini oleh Allah dengan cara dimatikan-Nya para ulama yang mengerti ilmu ini satu demi satu pada akhir zaman.
2. Masih mengutamakan (mendahulukan) adat-istiadat yang berlaku di masyarakat daripada aturan syariat Islam
Dalam pelaksanaannya, pembagian harta warisan masih kental dengan pengaruh adat-istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Sebagai contoh, untuk kasus di Indonesia, yang terdiri dari ratusan suku dengan budayanya masing-masing, terdapat banyak sekali perbedaan dalam hal warisan. Sebagian ada yang menggunakan garis bapak saja (patrilineal) sehingga hanya membagi warisan kepada pihak laki-laki, sementara sebagian yang lain menggunakan garis ibu saja (matrilineal) sehingga yang mendapat bagian hanya dari pihak perempuan; sebagian hanya memberikan kepada anak tertua, sementara sebagian yang lain hanya memberikan kepada anak termuda; sebagian lagi membagikan warisan secara sama rata.
3. Takut bagiannya sedikit atau tidak mendapat bagian sama sekali
Kecintaan dan ketamakan pada harta mendorong manusia untuk berusaha mendapatkannya dengan sekuat tenaga meskipun kadangkala membuat mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sebagian ahli waris ada yang, karena telah mengetahui bagiannya dari harta warisan jika dibagi menurut hukum faraidh Islam menjadi sedikit atau tidak mendapat bagian sama sekali, berusaha untuk tidak menjalankan pembagian menurut hukum waris Islam. Sebagai gantinya, mereka melakukan pembagian warisan menurut cara mereka sendiri agar mereka mendapat bagian, atau bagian mereka menjadi lebih banyak.
4. Tidak mau repot
Dalam kenyataannya di masyarakat, kebanyakan orang Islam tidak mau membagi warisan menurut syariat Islam karena mereka tidak mau repot atau susah. Mereka menganggap hukum waris Islam rumit kalau diterapkan sehingga mereka menggunakan cara pembagian yang mudah, mislnya dengan musyawarah keluarga; yang penting, harta warisan dibagikan kepada orang-orang yang menjadi ahli waris.
5. Menganggap ilmu faraidh sebagai ilmu yang sangat sulit dipelajari dan dilaksanakan
Karena belum mempelajari atau tidak mau mempelajari ilmu faraidh, maka kebanyakan orang Islam menganggap ilmu faraidh sulit dipelajari apalagi dilaksanakan. Anggapan seperti ini sudah menjadi kecenderungan di dalam sebagian besar orang Islam yang awam.
6. Merasa hukum waris Islam tidak adil
Sebagian kalangan menganggap bahwa hukum waris Islam tidak layak diterapkan karena merasa hukum ini tidak adil. Salah satu hal yang melandasi anggapan ini adalah masalah gender, misalnya mereka tidak puas karena bagian anak perempuan hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Anggapan dan tuduhan ini muncul karena adanya pemahaman yang salah terhadap hukum waris Islam, dan ini banyak dilontarkan oleh kalangan yang benci dengan syariat Islam, baik dari kalangan orientalis maupun orang-orang munafik.
7. Menganggap hukum waris Islam tidak kuat dan tidak mengikat bagi umat Islam
Sama halnya dengan yang merasa hukum waris Islam tidak adil, mereka juga menganggap hukum waris Islam tidak kuat dan tidak mengikat bagi umat Islam. Kelompok yang memiliki anggapan ini umumnya lebih mengutamakan akal (rasio) dalam menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits.
8. Hukum waris Islam belum dituangkan sebagai hukum positif dalam bentuk Undang-Undang
Belum adanya peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang diberlakukan di negara kita, juga menjadi salah satu alasan bagi umat Islam di Indonesia untuk tidak mau menjalankan pembagian warisan menurut hukum waris Islam. Umumnya mereka berpendapat bahwa hukum waris Islam baru bisa dilaksanakan jika sudah menjadi hukum positif, sama seperti Undang-Undang yang lain.
9. Adanya beberapa perbedaan pendapat ulama dalam masalah pembagian harta warisan
Perbedaan madzhab dalam masalah warisan juga sering dijadikan alasan orang untuk tidak mau menjalankan hukum waris Islam karena mereka menganggap tidak ada kesatuan aturan yang menjadi pedoman. Hal ini sebenarnya hanya merupakan alasan orang-orang yang tidak memiliki pendirian dan selalu ragu-ragu dalam menjalankan syariat Islam.
10. Menganggap hukum waris Islam hanya fatwa para ulama
Anggapan ini hanya dilontarkan oleh sebagian orang karena ketidaktahuan, dan keengganan mereka untuk belajar ilmu faraidh. Umumnya orang-orang awam berpendapat seperti ini.
11. Menganggap bahwa yang memiliki harta memiliki hak mutlak untuk membagi warisannya kepada para ahli waris ketika masih hidup
Karena merasa bahwa harta yang dimiliki merupakan hak mutlak yang diperoleh dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri, banyak orang yang membagikan hartanya sebagai warisan ketika mereka masih hidup kepada para ahli warisnya dengan cara pembagian sendiri yang mereka anggap sudah adil menurut mereka tanpa memperhatikan hukum waris Islam.
12. Menganggap bahwa pembagian warisan cukup dibagi dengan cara pemberian wasiat saja
Sebagian orang membagi warisan dengan cara memberi wasiat kepada calon ahli warisnya ketika mereka masih hidup untuk dibagikan setelah mereka wafat. Mereka menganggap itulah pembagian yang benar tanpa mengindahkan aturan-atuan pembagian warisan menurut syariat Islam.
13. Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata di antara semua ahli waris
Sebagian orang memiliki prinsip sama-rata sama-rasa, dan hal itu juga mereka terapkan dalam pembagian harta warisan. Semua ahli waris diberikan bagian yang sama besar tanpa memandang kedudukan masing-masing di dalam susunan ahli waris. Mereka menganggap itulah keadilan yang sesungguhnya.
14. Belum adanya lembaga yang berwenang mutlak mengurus dan mengatur pembagian harta warisan di antara umat Islam
Benar bahwa di negara kita belum ada lembaga khusus yang berwenang mutlak mengurus dan mengatur pembagian harta warisan di antara umat Islam. Tetapi hal ini justru dijadikan alasan sebagian orang untuk tidak menjalankan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam.

Demikianlah di antara sekian alasan yang melatarbelakangi belum adanya kesadaran umat Islam, terutama di Indonesia, untuk melaksanakan pembagian warisan menurut hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Padahal, hukum waris Islam sudah merupakan ketentuan langsung dari Allah Yang Maha Bijaksana, Mahaadil, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang, dan sudah disusun oleh para ulama menjadi satu cabang ilmu sendiri, yaitu ilmu faraidh. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang tidak mau menjalankan aturan pembagian warisan menurut Al-Qur’an dan Hadits dikarenakan alasan-alasan yang dikemukakan di depan. Semoga Allah memberikan taufiq dan ‘inayah untuk dapat mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, dan melestarikan ilmu faraidh. Insyaallah.

achmad.yani.polmed@gmail.com
http://www.achmad-yani.co.cc/

KEISTIMEWAAN HUKUM WARIS ISLAM: SEBUAH BUKTI KEMAHABIJAKSANAAN ALLAH

2009-01-14T11:13:00.000+07:00

Achmad Yani, S.T., M.Kom.
achmad_yani_polmed@yahoo.co.id

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S. Al-Maidah: 50)

Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan-Nya. Secara umum, hukum yang mengatur kehidupan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Jika hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Allah), maka hukum muamalah berurusan dengan hubungan antarsesama makhluk Allah, termasuk hubungan sesama manusia.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Hukum yang berkaitan dengan hal ini disebut hukum waris atau hukum faraidh. Sebagai bagian dari hukum Islam, ternyata hukum waris Islam memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang terdapat pada hukum ini dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang.

Dari sudut pandang sumber hukum, hukum waris Islam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan satu-satunya hukum yang dijelaskan dengan rinci seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama. Kalau aturan tentang syariat lain dalam Islam hanya disebutkan secara umum, maka aturan hukum waris dijelaskan langsung oleh Allah secara rinci dalam tiga ayat ini. Sebagai contoh, Allah memberikan perintah tentang shalat, tetapi Dia tidak menjelaskan secara rinci aturan-aturan dalam shalat. Hal ini berlaku untuk aturan puasa, zakat, haji, dan sebagainya.

Hukum waris dalam pandangan Islam adalah sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain. Hal ini bisa diperhatikan dari petikan ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa’. Warisan merupakan “Bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa’: 7). “Ini adalah ketetapan dari Allah.” (Q.S. An-Nisa’: 11). “Syariat yang benar-benar dari Allah” (Q.S. An-Nisa’: 12). “Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah” (Q.S. An-Nisa’: 13). “Allah mensyariatkan bagimu” (Q.S. An-Nisa’: 11). “Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat.” (Q.S. An-Nisa’: 176). Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apa pun bentuknya, dan siapa pun yang berwasiat, wajib dilaksanakan. Apalagi ini, yang berwasiat adalah Allah SWT.

Jika dipahami dengan seksama, ketiga ayat waris ini menyebutkan bagian-bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan sesuai dengan hubungan ahli waris dengan orang yang meninggal dunia. Pada ayat 11 dalam Surat An-Nisa', Allah menyebutkan bagian untuk anak (perempuan dan laki-laki) dan orang tua (ibu dan bapak) dari yang meninggal dengan menggunakan angka pecahan 1/2 (setengah), 2/3 (dua pertiga), 1/6 (seperenam), dan 1/3 (sepertiga). Sementara itu, ayat 12 menetapkan bagian warisan untuk suami dan isteri, yang mencakup angka pecahan 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), dan 1/8 (seperdelapan). Dalam ayat yang sama, juga dapat ditemukan angka pecahan 1/3 dan 1/6 sebagai bagian untuk saudara seibu (laki-laki maupun perempuan). Pada akhir surat An-Nisa', yaitu ayat 176, Allah memberikan ketentuan bagian untuk saudara kandung atau sebapak dengan menyebutkan angka pecahan juga, yaitu 1/2 dan 2/3. Dari ketiga ayat ini, diperoleh enam macam angka pecahan: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara matematis, keenam macam angka pecahan ini memiliki sifat keunikan tersendiri karena memiliki hubungan satu sama lain. Tetapi pembahasan tentang hal ini tidak dibahas dalam tulisan ini.

Sumber hukum lain untuk hukum waris Islam adalah hadits Nabi SAW. Hal-hal yang diatur dalam hadits antara lain ketentuan bagian untuk para ahli waris seperti nenek, kakek, cucu, paman, bibi, dan orang yang pernah membebaskan budak. Di samping itu, sumber hukum waris diambil dari ijma' dan ijtihad para sahabat Nabi SAW, para imam madzhab, dan mujtahid kenamaan. Sebagian besar ketentuan tentang pembagian warisan yang berasal dari Al-Qur'an, hadits, maupun ijma' dan ijtihad tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang berarti. Perbedaan hanya terdapat di sebagian kecil masalah yang memang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits pada saat masalah itu pertama sekali ditemukan, misalnya masalah kewarisan antara kakek bersama dengan saudara.

Keistimewaan hukum waris Islam juga dapat ditinjau dari sudut pandang sejarah. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa kehadiran agama Islam yang membawa serta di dalamnya aturan tentang hukum waris, memberikan perubahan dalam bentuk perbaikan terhadap hukum waris yang berlaku sebelumnya. Perbaikan ini ternyata membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi semua pihak, di antaranya menghilangkan kezhaliman yang timbul dalam hal warisan. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah (masa kebodohan pra-Islam pada masyarakat Arab), yang berhak atas harta warisan hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Keempat macam ahli waris ini pun masih harus ditambah syarat: harus sudah dewasa. Jadi, perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapat warisan meskipun mereka adalah keluarga dekat dari yang meninggal. Aturan ini kemudian dibatalkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Selanjutnya, Allah menetapkan orang-orang yang dapat menjadi ahli waris seperti telah disebutkan di depan.

Tentang keadilan, hukum waris Islam tidak perlu diragukan lagi. Hukum waris Islam tidak menerapkan diskriminasi dalam pembagian warisan. Warisan adalah untuk seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang mampu maupun yang tidak mampu, yang taat kepada Allah maupun yang gemar bermaksiat kepada-Nya. Warisan diberikan kepada seluruh ahli waris, baik ashhabul-furudh (golongan ahli waris yang memperoleh bagian tertentu) maupun ‘ashabah (golongan ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah ashhabul-furudh). Laki-laki dan perempuan – bahkan banci – masing-masing berhak atas warisan yang besarnya sesuai dengan kedudukan mereka dalam susunan ahli waris. Bayi dalam kandungan pun memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal warisan. Juga, anak sulung dan anak bungsu tidak boleh dibedakan dalam hal kewarisan. Bahkan, jika ditelaah lebih lanjut, ternyata Allah mengangkat derajat wanita -- yang sebelum ayat-ayat waris diturunkan telah dilecehkan -- melalui hukum waris. Isteri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, dan saudara perempuan, sudah ditetapkan bagian tertentu seperti disebutkan dalam ayat-ayat waris utama di depan. Hal ini merupakan keistimewaan tersendiri hukum waris Islam yang tidak dimiliki hukum waris lain buatan manusia. Sisi lain dari keadilan yang dimiliki hukum waris Islam adalah bahwa setiap ahli waris memiliki bagian secara proporsional menurut hubungan mereka dengan yang meninggal, bukan semata mendapat bagian secara sama-rata di antara seluruh ahli waris tanpa syarat.

Dalam hukum waris Islam, seseorang menjadi ahli waris dari yang meninggal hanya karena adanya hubungan yang jelas: hubungan nasab (hubungan darah, kerabat), hubungan nikah (suami atau isteri), dan hubungan wala' (pembebasan budak). Di luar ini tidak dimungkinkan menjadi ahli waris, misalnya anak angkat, anak tiri, mertua, menantu, ipar, orang yang mengadakan ikatan sumpah-setia. Sebaliknya, seseorang yang memiliki syarat sebagai ahli waris menjadi batal menerima warisan (diharamkan menerima warisan) karena tiga hal: berbeda agama, melakukan pembunuhan, dan berstatus sebagai budak.

Selanjutnya, hukum waris Islam tidak mengistimewakan pemberian warisan kepada satu orang atau satu kelompok ahli waris saja. Sebagai contoh, dalam kasus ada beberapa anak sebagai ahli waris, tidak ada dasarnya dalam hukum waris Islam memberikan warisan hanya kepada anak sulung atau bungsu, atau hanya kepada anak laki-laki, atau hanya kepada anak yang rajin bekerja, atau hanya kepada anak yang mengikuti jejak langkah orang tua. Akan tetapi, anak-anak itu harus diberikan bagian yang sama karena mereka sama statusnya. Ini mengandung makna bahwa hukum waris Islam tidak membeda-bedakan ahli waris yang memiliki kedudukan (status) yang sama dalam daftar ahli waris dan tidak mendasarkan pembagian warisan menurut perasaan manusia, tetapi hukum ini mutlak merupakan ketetapan dari Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian, kemaslahatan yang timbul dari hukum Allah ini sepenuhnya merupakan wujud dari kehendak Allah atas manusia.

Berkaitan dengan wasiat harta, Islam membatasi wasiat dalam hal orang yang dituju dan dalam hal besarnya wasiat. Seseorang yang masih hidup tidak diizinkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang mendapat bagian warisan, tetapi dibolehkan untuk berwasiat kepada orang di luar ahli waris yang menerima bagian warisan. Banyaknya harta yang diizinkan untuk diwasiatkan pun dibatasi hanya sampai sepertiga bagian dari seluruh harta, karena wasiat melebihi jumlah sepertiga akan menzhalimi (merugikan) para ahli waris yang berhak atas harta warisan itu sehingga harus atas izin seluruh ahli waris. “Sepertiga itu sudah banyak,” demikian sabda Nabi SAW. Hal ini berbeda dengan hukum waris buatan manusia yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemberi wasiat dalam berwasiat harta.

Keistimewaan lain dari hukum waris Islam adalah adanya asas ijbari, yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari yang meninggal atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan kata lain, ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan Allah. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang menetapkan bahwa peralihan harta tergantung pada kemauan yang meninggal serta kemauan dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Dengan ketentuan pemindahan harta secara paksa oleh Allah SWT, maka tidak ada ahli waris yang berhak membagi harta waris menurut kemauan masing-masing. Hal ini tentu jelas akan menghindarkan adanya penguasaan harta oleh seorang atau sekelompok ahli waris atas ahli waris yang lain.

Dalam sejarah kehidupan manusia, sudah banyak sekali perselisihan yang berujung pada pertumpahan darah yang diakibatkan oleh perebutan harta warisan. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi orang mukmin -- orang yang beriman kepada Allah dan dengan semua hukum-Nya --– kecuali mengikuti hukum yang telah jelas disiapkan oleh Allah untuk manusia, karena hukum ciptaan Allah bagi manusia itu sudah pasti sesuai dengan fitrah manusia sebagai ciptaan Allah.

Dengan memperhatikan berbagai keistimewaan yang telah dikemukakan di depan, nyatalah bahwa dari sudut pandang mana pun, hukum waris Islam sebagai ketentuan langsung dari Allah SWT tetap yang unggul. Hal ini dapat dipahami karena Allah SWT Yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, sekaligus Maha Mengetahui atas tabiat dasar nafsu manusia yang memerlukan harta dan cenderung mengumpulkan dan menguasai harta. Jika peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris ditetapkan oleh manusia melalui hukum buatan mereka sendiri, maka nafsu manusia -- tidak dapat dihindarkan -- akan mempengaruhi dan mewarnai aturan hukum yang mereka buat itu. Di sinilah hikmah penetapan hukum waris langsung oleh Allah SWT. Inilah sebuah bukti kemahabijaksanaan Allah SWT. Wallahu a’lamu bishshawab.

achmad.yani.polmed@gmail.com
http://www.achmad-yani.co.cc

Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan

2008-12-30T11:00:00.000+07:00

Oleh Achmad Yani, S.T., M.Kom.

"…Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab, 'Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu, untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan (dari anak laki-laki) seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.'"
(HR Bukhari)

Membagi harta warisan menurut hukum Islam tidak terlalu rumit asalkan mengikuti kaidah standar yang berlaku. Dalam prakteknya, penghitungan warisan umumnya hanya melibatkan para ahli waris golongan ashhabul-furudh (ahli waris yang memiliki fardh atau bagian yang sudah tertentu) dan golongan 'ashabah (ahli waris yang menerima sisa setelah ashhabul-furudh). Ahli waris golongan dzawil-arham jarang sekali terlibat, karena selama masih ada ashhabul-furudh dan ashabah, mereka tidak dapat menerima warisan. Dalam Al-Qur'an, fardh untuk ashhabul-furudh ada enam macam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Jika beberapa ahli waris berkumpul, maka akan didapatkan kombinasi dari dua atau lebih pecahan di antara keenam macam pecahan fardh.

Dalam membagi warisan, ada dua metode penghitungan yang dapat digunakan, yaitu metode asal masalah dan metode perbandingan. Pada tulisan ini, yang dibahas hanya metode asal masalah. Metode asal masalah adalah cara menyelesaikan pembagian harta warisan dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari fardh masing-masing ahli waris. Metode ini biasa digunakan oleh para ahli faraidh dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.
Adapun prosedur atau langkah penghitungan dengan metode asal masalah adalah sebagai berikut.
Pertama, menentukan bagian para ahli waris, baik yang menerima fardh tertentu maupun yang menerima sisa.
Kedua, menentukan asal masalah. Asal masalah adalah kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari angka penyebut fardh para ahli waris. Misalnya, jika fardh-fardh pada ashhabul furudh yang akan menerima warisan terdiri dari 1/2, 1/3, dan 1/6, maka asal masalahnya adalah 6, yaitu KPK dari 2, 3, dan 6. Dengan melihat kombinasi yang mungkin dari keenam macam fardh ahli waris golongan ashhabul-furudh, maka asal masalah yang mungkin ada tujuh macam, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dalam hal semua ahli waris dari golongan 'ashabah, maka asal masalahnya dengan menghitung jumlah kepala; jika semuanya laki-laki ('ashabah bin-nafsi), setiap orang dihitung memiliki satu kepala; jika gabungan laki-laki dan perempuan ('ashabah bil-ghair), maka yang laki-laki dihitung dua kepala, sedang yang perempuan dihitung satu kepala.
Ketiga, mencari saham yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara mengalikan fardh mereka masing-masing dengan asal masalah. Keempat, mencari nilai satu saham, yaitu dengan membagi harta peninggalan dengan asal masalah sehingga diketahui penerimaan masing-masing ahli waris.

Sebelum mencari nilai penerimaan para ahli waris, perlu dilihat dulu jumlah saham para ahli waris. Jika jumlah saham sama dengan asal masalah, maka asal masalah itulah yang digunakan untuk membagi harta. Akan tetapi, jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, maka asal masalah dinaikkan menjadi sebesar jumlah saham. Sebaliknya, bila jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, maka asal masalah harus diturunkan menjadi sebesar jumlah saham itu. Kedua kasus terakhir ini masing-masing dinamakan 'aul dan radd. Masalah 'aul dan radd hanya terjadi jika tidak ada ahli waris 'ashabah. Untuk memperjelas, berikut ini diberikan beberapa contoh kasus.

Contoh pertama, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan isteri, anak perempuan, ibu, dan cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Harta peninggalannya berupa uang Rp 120 juta. Maka, isteri memperoleh 1/8 (karena ada anak), anak perempuan 1/2 (karena seorang diri), ibu 1/6 (karena ada anak), dan cucu laki-laki sebagai 'ashabah bin-nafsi menerima sisa. Asal masalah adalah 24, yaitu KPK dari 8, 2, dan 6. Saham untuk isteri adalah 1/8 x 24 = 3, untuk anak perempuan 1/2 x 24 = 12, dan untuk ibu 1/6 x 24 = 4. Jadi ada sisa saham sebesar 5 untuk cucu laki-laki. Dengan demikian, bagian untuk masing-masing ahli waris adalah 3/24, 12/24, 4/24, dan 5/24. Karena itu, penerimaan bagi masing-masing ahli waris adalah 15 juta, 60 juta, 20 juta, dan 25 juta.

Contoh kedua, misalkan ahli waris terdiri dari bapak, ibu, 3 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Jumlah harta peninggalan Rp 120 juta. Fardh untuk bapak dan ibu masing-masing adalah 1/6 dan 1/6, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan keduanya sebagai 'ashabah bil-ghair. Maka asal masalah adalah 6, yaitu KPK dari 6 dan 6, sehingga bapak dan ibu masing-masing mendapat 1 saham. Sisanya, 4 saham lagi dibagi kepada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dalam hal ini, 3 anak laki-laki mendapat (3 x 2)/((3 x 2) + 2) = 6/8 dari 4 saham. Sementara itu, 2 anak perempuan mendapat 2/((3 x 2) + 2) = 2/8 dari 4 saham. Jadi bagian untuk bapak adalah 1/6, ibu 1/6, tiga anak laki-laki 6/8 x 4/6 = 24/48, dan dua anak perempuan 2/8 x 4/6 = 8/48. Penerimaan untuk bapak dan ibu masing-masing 20 juta. Tiga anak laki-laki menerima 24/48 x 120 juta = 60 juta, sehingga masing-masing menerima 20 juta. Sementara itu, dua anak perempuan menerima 8/48 x 120 juta = 20 juta, sehingga masing-masing menerima 10 juta.

Untuk contoh ketiga, ahli waris terdiri dari suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan ibu. Harta yang ditinggalkan berupa uang Rp 156 juta. Fardh untuk masing-masing ahli waris adalah 1/4, 1/2, 1/6, dan 1/6. Asal masalah adalah 12, yaitu KPK dari 4, 2, 6, dan 6. Saham untuk masing-masing ahli waris adalah 3, 6, 2, dan 2. Jumlah saham adalah 13. Di sini, jumlah saham melebihi asal masalah sehingga terjadi 'aul. Karena itu, asal masalah dinaikkan menjadi 13, sehingga bagian untuk masing-masing ahli waris adalah 3/13, 6/13, 2/13, dan 2/13. Dan penerimaan harta masing-masing ahli waris adalah bagian masing-masing dikalikan jumlah harta, yaitu 36 juta, 72 juta, 24 juta, dan 24 juta.

Berdasarkan penelitian, asal masalah yang dapat berubah karena 'aul hanya tiga macam, yaitu 6, 12, dan 24. Asal masalah 6 dapat mengalami 'aul menjadi 7, 8, 9, dan 10. Asal masalah 12 dapat mengalami 'aul menjadi 13, 15, dan 17. Sementara itu, asal masalah 24 hanya mungkin mengalami 'aul menjadi 27. Sisanya, pada asal masalah 2, 3, 4, dan 8, tidak dapat terjadi 'aul.

Untuk masalah radd, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Radd hanya terjadi jika ahli waris hanya terdiri dari ahli waris golongan ashhabul-furudh, tidak ada ahli waris golongan 'ashabah, dan jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Ini berarti bahwa ada kelebihan harta setelah para ashhabul-furudh menerima bagian menurut fardh mereka masing-masing. Karena tidak ada 'ashabah, maka kelebihan harta itu harus dikembalikan kepada ashhabul-furudh. Namun demikian, tidak semua ashhabul-furudh dapat menerima radd (pengembalian kelebihan harta). Menurut pendapat jumhur ulama, yang dapat menerima radd ada delapan macam, yaitu ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perepuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Sementara itu, suami dan isteri – meskipun termasuk ashhabul-furudh – tidak dapat menerima radd selama masih ada kedelapan orang itu.
Dengan memperhatikan ada-tidaknya ahli waris yang tidak berhak menerima radd (yaitu suami atau isteri), maka penghitungan warisan untuk kasus radd ada dua macam.

Untuk kasus radd yang ahli warisnya tidak mencakup suami atau isteri, maka penghitungannya lebih mudah. Sebagai contoh, ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki). Harta warisan berupa tanah 80 ha. Fardh masing-masing adalah 1/2 dan 1/6. Asal masalah adalah 6, yaitu KPK dari 2 dan 6. Saham mereka masing-masing 3 dan 1. Jumlah saham adalah 4. Karena jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, maka asal masalah mengalami radd menjadi 4. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris adalah 3/4 dan 1/4. Dan penerimaan masing-masing ahli waris adalah 60 ha dan 20 ha.

Adapun untuk kasus radd yang melibatkan ahli waris suami atau isteri, maka setelah suami atau isteri menerima bagian menurut fardh mereka, sisanya dibagi untuk ahli waris ashhabul-furudh lain dengan menjumlahkan saham mereka untuk dijadikan asal masalah baru dalam radd. Sebagai contoh, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan isteri, 3 anak perempuan, dan ibu. Harta yang ditinggalkannya adalah berupa uang Rp 48 juta. Dalam contoh ini, fardh masing-masing adalah 1/8, 2/3, dan 1/6. Asal masalahnya adalah 24, yaitu KPK dari 8, 3, dan 6. Saham masing-masing adalah 3, 16, dan 4. Karena jumlah saham mereka 23, lebih kecil daripada asal masalah 24, maka terjadi radd. Dalam hal ini, isteri tidak berhak menerima radd, tetapi hanya berhak atas bagian sebesar 3/24, sehingga penerimaannya 3/24 x Rp 48 juta = Rp 6 juta. Sisanya, Rp 42 juta lagi, dibagi untuk 3 anak perempuan dan ibu. Karena radd, asal masalah yang baru sekarang adalah sama dengan jumlah saham kedua ahli waris ini, yaitu 20. Dengan demikian, bagian masing-masing adalah 16/20 dan 4/20, dan penerimaan harta untuk mereka masing-masing Rp 33,6 juta dan Rp 8,4 juta.

Dari pembahasan, dapat ditarik beberapa hal penting sebagai kesimpulan.
1. Asal masalah ditentukan berdasarkan fardh para ahli waris golongan ashhabul-furudh, atau berdasarkan jumlah kepala jika semua ahli warisnya golongan 'ashabah.
2. Jumlah saham menentukan terjadinya 'aul ataupun radd. Dengan adanya 'aul, maka nilai penerimaan harta warisan bagi masing-masing ahli waris menjadi berkurang dari yang seharusnya diterima. Sebaliknya, dalam masalah radd, semua ahli waris selain suami atau isteri menerima bagian harta lebih besar daripada yang seharusnya mereka terima.
3. Dengan menggunakan metode asal masalah, segala bentuk masalah pembagian harta warisan dapat diselesaikan dengan mudah dan benar.

(Penulis adalah dosen pada Politeknik Negeri Medan, dan pembuat software Sistem Pakar Faraidh Islam).

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya yang lain:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya

2008-12-12T10:15:00.000+07:00

Oleh Achmad Yani, S.T., M.Kom.

"Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."
(HR Bukhari dan Muslim)

Dalam faraidh Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang lain dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab, yaitu hubungan kekerabatan (hubungan nasab, hubungan darah), hubungan perkawinan, dan hubungan wala'. Hubungan wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan (kemudian yang dibebaskan itu meninggal) sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi.

Mewarisi dapat terjadi jika dipenuhi tiga rukun. Pertama adalah adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Kedua adalah adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi seperti disebutkan di atas. Dan ketiga adalah adanya harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

Sementara itu, syarat terjadinya kewarisan ada tiga. Yang pertama adalah matinya pewaris, baik mati haqiqy (sejati, sebenarnya, secara de facto), mati hukmy (menurut putusan hakim, secara de jure), atau mati taqdiry (menurut dugaan). Syarat kedua adalah hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris. Dan ketiga adalah tidak adanya penghalang dari mewarisi.

Adapun penghalang dari mewarisi adalah karena perbudakan (budak tidak memiliki hak mewarisi dari tuannya), karena pembunuhan (orang yang membunuh pewaris tidak berhak mewarisi hartanya), dan karena perbedaan agama (orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi).

Berdasarkan pendapat jumhur (kebanyakan) ulama, dalam menerima harta warisan, para ahli waris memiliki prioritas penerimaan warisan menurut susunan berikut:
1. Ashhabul-Furudh (Nasabiyah dan Sababiyah);
2. ‘Ashabah Nasabiyah;
3. Radd kepada Ashhabul-Furudh;
4. Dzawil-Arham;
5. Radd kepada salah seorang suami-isteri;
6. Ashabah Sababiyah (Maulal-‘ataqah);
7. ‘Ashabah laki-laki dari Maulal-‘ataqah;
8. Orang yang didakukan nasabnya kepada orang lain;
9. Orang yang menerima wasiat melebihi 1/3 harta peninggalan; dan
10. Baitul Maal.

Kesepuluh urutan ahli waris ini tampaknya sarat dengan istilah faraidh dalam bahasa Arab. Untuk itu, masing-masing akan dijelaskan secara rinci. Dan pembagian warisan untuk para ahli waris ini nantinya harus dilaksanakan menurut urutan penyebutan kesepuluh macam golongan ahli waris ini. Pada tulisan ini, pembahasan hanya sampai pada ahli waris ashhabul-furudh dan 'ashabah. Pembahasan untuk kelompok ahli waris lainnya, insyaallah, akan diberikan pada tulisan selanjutnya.

Ashhabul-furudh adalah semua ahli waris yang mendapat bagian (fardh) tertentu seperti tertulis dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yaitu 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga), dan 1/6 (seperenam). Karena keterbatasan ruang, terjemahan ketiga ayat ini tidak dimuat di sini. Kepada pembaca, dipersilakan membuka Al-Qur'an. Ditinjau dari jenis kelamin, ahli waris ashhabul-furudh yang perempuan terdiri dari isteri, anak perempuan, cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, ibu, dan nenek (dari pihak ibu maupun dari pihak bapak). Sementara yang laki-laki terdiri dari suami, bapak, kakek (bapak dari bapak), dan saudara laki-laki seibu. Semua ashhabul-furudh yang disebutkan ini adalah ashhabul-furudh nasabiyah (karena hubungan nasab), kecuali suami dan isteri yang termasuk ashabul-furudh sababiyah (karena hubungan perkawinan). Dari rincian ini ternyata kebanyakan ahli waris yang mendapat bagian yang sudah jelas menurut Al-Qur'an adalah perempuan.

Ditinjau dari bagian (fardh) yang akan diperoleh, maka ashhabul-furudh yang menerima bagian setengah ada lima orang, yaitu
1. seorang anak perempuan (jika tidak bersama-sama dengan anak laki-laki),
2. seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki (jika tidak ada cucu perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki),
3. suami (jika tidak ada anak),
4. seorang saudara perempuan kandung (jika tidak ada saudara laki-laki kandung), dan
5. seorang saudara perempuan sebapak (jika tidak ada saudara laki-laki sebapak).

Bagian seperempat adalah untuk dua macam ahli waris, yaitu
1. suami (jika ada anak) dan
2. isteri (jika tidak ada anak).

Sementara itu, fardh seperdelapan hanya diperuntukkan bagi seorang ahli waris, yaitu isteri jika memiliki anak.

Adapun ahli waris yang mendapat dua pertiga ada empat macam, yaitu
1. dua orang anak perempuan atau lebih (jika tidak ada anak laki-laki),
2. dua orang cucu perempuan atau lebih (jika tidak ada cucu laki-laki atau anak perempuan),
3. dua orang saudara perempuan kandung atau lebih (jika tidak ada saudara laki-laki kandung), dan
4. dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih (jika tidak ada saudara laki-laki sebapak, anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung).

Bagian sepertiga dimiliki oleh dua macam ahli waris, yaitu
1. ibu (jika tidak ada anak, atau tidak ada dua orang saudara atau lebih, baik kandung, sebapak, maupun seibu) dan
2. dua orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Terakhir, bagian seperenam menjadi hak dari tujuh macam ahli waris, yaitu
1. bapak (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki),
2. ibu (jika ada anak, atau ada dua saudara atau lebih),
3. kakek (jika ada anak laki-laki, dan tidak ada bapak),
4. nenek (jika tidak ada ibu),
5. saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu (jika seorang diri dan tidak ada anak, bapak, dan kakek),
6. cucu perempuan (jika bersama seorang anak perempuan), dan
7. saudara perempuan sebapak (jika bersama dengan saudara perempuan kandung).

Kelompok ahli waris kedua adalah 'ashabah nasabiyah. 'Ashabah nasabiyah adalah ahli waris yang memiliki hubungan nasab yang tidak mendapat bagian yang tertentu jumlahnya, tetapi mendapatkan sisa ('ushubah) dari ashhabul-furudh atau seluruh harta jika ternyata tidak ada ashhabul-furudh sama sekali. Apabila sudah tidak ada sisa sedikit pun, maka mereka ('ashabah) tidak mendapatkan apa-apa. 'Ashabah nasabiyah dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu ashabah bin-nafsi, ashabah bil-ghair, dan ashabah ma'al-ghair.

'Ashabah bin-nafsi adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan. 'Ashabah jenis ini menerima harta warisan menurut prioritas empat jurusan sebagai berikut:
1. jurusan anak (bunuwwah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah), kemudian
2. jurusan bapak (ubuwwah, yaitu bapak, kakek, dan seterusnya ke atas), kemudian
3. jurusan saudara (ukhuwwah, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau kepnakan sebapak, dan seterusnya ke bawah), dan terakhir
4. jurusan paman ('umumah, yaitu paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung atau sepupu laki-laki kandung, anak laki-laki dari paman sebapak atau sepupu laki-laki sebapak, dan seterusnya ke bawah).

Adapun 'ashabah bil-ghair, mereka adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (yaitu laki-laki) untuk menjadikan mereka 'ashabah dan untuk bersama-sama menerima 'ushubah. Ashabah bil-ghair terdiri dari empat orang perempuan ashhabul-furudh yang bagian mereka 1/2 jika seorang diri dan 2/3 jika lebih dari seorang. Mereka itu adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Keempat orang ini menjadi 'ashabah jika bersama-sama dengan saudara laki-lakinya masing-masing yang sederajat, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki sebapak. Orang yang menjadikan keempat perempuan ini 'ashabah bil-ghair disebut mu'ashshib. Setiap pasangan ini, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, mendapatkan sisa harta setelah ashhabul-furudh dengan perbandingan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Sementara itu, 'ashabah ma'al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (juga perempuan) untuk menjadikannya 'ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima 'ushubah (sisa). Mu'ashshib (orang yang menjadikan 'ashabah) tetap menerima bagian menurut fardh-nya sendiri. 'Ashabah ma'al-ghair hanya terdiri dari dua orang perempuan dari ahli waris ashhabul-furudh, yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak. Kedua orang ini menjadi 'ashabah ma'al-ghair jika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada saudara laki-lakinya, sebab kalau ada saudara laki-lakinya, mereka menjadi 'ashabah bil-ghair.

Faraidh Islam mengenal adanya hijab. Hijab adalah keadaan terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian dikarenakan adanya ahli waris lain, sehingga ia kehilangan bagian sama sekali (disebut hijab hirman), atau bagiannya menjadi berkurang (disebut hijab nuqshan). Orang yang keberadaannya menyebabkan terhalangnya orang lain mendapatkan bagian disebut hajib, sedangkan orang yang terhalang tersebut dinamakan mahjub.

Adapun ahli waris yang tidak pernah mahjub berjumlah enam orang, yaitu anak laki-laki, bapak, suami, anak perempuan, ibu, dan isteri. Artinya, keenam orang ini tidak pernah terhalang oleh orang lain dalam menerima warisan. Ahli waris selain keenam orang ini ada dua kemungkinan, dalam satu keadaan dapat menerima bagian, tetapi dalam keadaan lain bisa menjadi mahjub.
Ahli waris laki-laki yang dapat menjadi mahjub adalah sebagai berikut:
1. kakek terhalang oleh bapak; saudara laki-laki kandung terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki;
2. saudara laki-laki sebapak terhalang oleh saudara laki-laki kandung, penghalang saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung yang menjadi 'ashabah ma'al-ghair;
3. saudara laki-laki seibu terhalang oleh bapak, kakek, dan anak;
4. cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki;
5. keponakan laki-laki kandung terhalang oleh saudara laki-laki sebapak dan semua penghalang saudara laki-laki sebapak;
6. keponakan laki-laki sebapak terhalang oleh keponakan laki-laki kandung dan semua penghalang keponakan laki-laki kandung;
7. paman kandung terhalang oleh keponakan laki-laki sebapak dan semua penghalang keponakan laki-laki sebapak;
8. paman sebapak terhalang oleh paman kandung dan semua penghalang paman kandung;
9. sepupu laki-laki kandung terhalang oleh paman sebapak dan semua penghalang paman sebapak;
10. sepupu laki-laki sebapak terhalang oleh sepupu laki-laki kandung dan semua penghalang sepupu laki-laki kandung.

Sementara itu, ahli waris perempuan yang dapat menjadi mahjub adalah sebagai berikut:
1. nenek terhalang oleh ibu;
2. cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki, dan dua orang atau lebih anak perempuan;
3. saudara perempuan kandung terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki;
4. saudara perempuan sebapak terhalang oleh saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung yang menjadi 'ashabah ma'al-ghair, dua saudara perempuan kandung atau lebih, dan semua penghalang saudara perempuan kandung;
5. saudara perempuan seibu terhalang oleh bapak, kakek, dan anak.

Dalam praktek pembagian warisan, ahli waris yang dijumpai umumnya hanya terdiri dari golongan ashhabul-furudh dan 'ashabah. Karena itu, pembahasan tulisan kali ini dicukupkan hanya sampai ahli waris dari dua golongan ini. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran penyelesaian masalah, diberikan beberapa contoh kasus pembagian warisan yang hanya melibatkan ahli waris dari kedua golongan ini.

Contoh pertama, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan isteri, empat anak perempuan, tiga anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan kandung. Maka
(a) isteri mendapat 1/8 (karena ada anak),
(b) saudara perempuan kandung terhalang oleh anak laki-laki,
(c) anak laki-laki dan perempuan berbagi sisa (yaitu 7/8 setelah diambil isteri) dengan perbandingan 2:1. Jadi, tiga anak laki-laki mendapat (3 x 2)/((3 x 2) + 4) x 7/8, yaitu 6/10 x 7/8 = 42/80, dan ini dibagi tiga sama rata. Sementara empat anak perempuan memperoleh 4/10 x 7/8 = 28/80, dan ini dibagi empat sama rata.

Contoh kedua, seorang perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung. Maka
(a) suami mendapat 1/4 (karena ada anak),
(b) ibu mendapat 1/6 (karena ada anak),
(c) anak perempuan mendapat 1/2 (karena seorang diri), dan
(d) sisanya, yaitu 1/12, menjadi bagian saudara laki-laki sebagai 'ashabah.

Di sini hanya diberikan dua contoh kasus. Untuk pembahasan lebih rinci dan contoh yang lebih banyak, pembaca disarankan mencari buku-buku tentang mawaris. Berdasarkan penelusuran pustaka, dari sekitar belasan judul buku mawaris (sekarang sudah ada tambahan buku yang lain lagi...) yang dimiliki penulis, buku Ilmu Waris karya Fatchur Rahman merupakan referensi yang paling lengkap.

Dari pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan.
(1) Enam macam bagian kepada ahli waris ashhabul-furudh telah ditetapkan Allah SWT secara jelas dalam Al-Qur'an dalam tiga ayat. Sementara ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara langsung dalam ketiga ayat itu, mendapat bagian sebagai 'ashabah.
(2) Dengan mengetahui bagian (fardh) setiap ahli waris golongan ashhabul-furudh, kewarisan 'ashabah, dan prinsip hijab yang ada dalam faraidh Islam, maka penyelesaian masalah pembagian harta warisan akan menjadi mudah, cukup dengan menggunakan hitungan pecahan sederhana.

(Penulis adalah dosen pada Politeknik Negeri Medan, dan pembuat software Sistem Pakar Faraidh Islam versi 1.0).

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya yang lain:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan

ILMU FARAIDH: SEJARAH, DASAR HUKUM, DAN KEPENTINGANNYA

2008-12-12T10:05:00.000+07:00

Oleh: Achmad Yani, S.T., M.Kom.

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat (hilang). Hampir-hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta warisan, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu memberitahukan kepada mereka."
(H.R. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni)

Hadits di atas menjadi motto yang penulis cantumkan di dalam software (perangkat lunak) Sistem Pakar Faraidh Islam Versi 1.0 yang, alhamdulillah, berhasil dibuat penulis sebagai tesis dalam menyelesaikan program Magister Ilmu Komputer. Perangkat lunak ini dapat membantu penghitungan bagian para ahli waris menurut hukum Islam dengan cepat dan akurat, dan juga sebagai pembanding terhadap penghitungan secara manual.

Tulisan ini merupakan pengantar untuk memahami seluk-beluk ilmu faraidh. Dalam tulisan ini, pembahasan hanya sampai pada pengertian ilmu faraidh, sejarah perkembangan, dasar hukum, dan kepentingannya. Harapan penulis, ilmu ini tidak (lagi) dijadikan momok yang menakutkan dengan alasan sulit mempelajarinya (seperti halnya pelajaran matematika), bahkan hendaknya mulai sekarang juga, umat Islam menetapkan niat yang ikhlas untuk mempelajarinya, dan untuk kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain.

Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah. Faridhah diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan). Fardh secara syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu miirats" atau "ilmu mawaris" atau "ilmu faraidh". Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah "ilmu faraidh".

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah "hukum kewarisan Islam" berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai berikut: "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam."

Pada masa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, waris-mewarisi terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat (hubungan darah, qarabah), pengakuan atau sumpah-setia (muhalafah), dan pengangkatan anak (adopsi, tabanniy). Sebab-sebab itu masih belum mencukupi sebelum ditambah lagi dengan dua syarat, yaitu sudah dewasa dan orang laki-laki.

Anak-anak pada masa itu tidak mungkin menjadi ahli waris karena dianggap tidak mampu berjuang, memacu kuda, memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marga, di samping status hukumnya yang masih berada di bawah perlindungan walinya. Sementara itu, kaum perempuan tersisih dari kelompok ahli waris karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah. Dengan demikian, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman yang semuanya harus sudah dewasa.

Pengakuan yang berupa ucapan atau sumpah-setia antara dua orang yang mengikatkan keduanya sehingga dapat saling mewarisi juga dibenarkan sebagai sebab mewarisi. Ucapan itu misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, "Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku aku pun mewarisi hartamu …." Kemudian jika orang lain itu menyetujuinya, maka kedua orang itu berhak saling mewarisi. Hal ini sampai masa awal-awal Islam masih berlaku, dan masih dibenarkan menurut Surat An-Nisa': 33.

Pada masa jahiliyah, pengangkatan anak menyebabkan anak itu dijadikan dan berstatus sebagai anak kandung bagi orang yang mengangkatnya dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak kandungnya. Ini berarti, seorang anak laki-laki yang menjadi anak angkat, jika telah dewasa dapat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya.

Pada masa awal-awal Islam ada lagi sebab untuk mewarisi, yaitu karena ikut hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan karena persaudaraan (muakhkhah) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Pada masa itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan sesama kaum Muhajirin dan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan menjadikan persaudaraan ini sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi harta peninggalan. Hijrah dan muakhkhah pada masa itu dibenarkan oleh Allah SWT menurut Surat Al-Anfal: 72.

Setelah penaklukan kota Mekkah (futuh Makkah) pada tahun ke-8 hijriyah, seiring kondisi umat Islam yang sudah mulai kuat dan stabil, maka kewajiban hijrah dicabut sesuai dengan hadits Nabi SAW, "Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Mekkah." Demikian pula, sebab mewarisi karena muakhkhah dihapuskan oleh Allah melalui Surat Al-Ahzab: 6.
Selanjutnya, Allah membatalkan aturan yang menyatakan bahwa hanya laki-laki dewasa yang dapat menjadi ahli waris, tidak termasuk wanita dan anak-anak, melalui Surat An-Nisa': 7, 11, 12, 127, dan 176. Sebab mewarisi atas dasar sumpah-setia pun kemudian dihapuskan Allah melalui Surat Al-Anfal: 75. Dan terakhir, kewarisan karena adopsi dibatalkan oleh Allah berdasarkan Surat Al-Ahzab: 4, 5, dan 40.

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda – kecuali wanita dari kalangan elite – bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan (lihat tafsir dan asbabun nuzul Surat An-Nisa': 19).

Melalui Al-Qur'an, Allah merinci dan menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya. Kekurangpedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat dimungkiri, bahkan Imam Qurtubi telah mengisyaratkannya: "Betapa banyak manusia sekarang mengabaikan ilmu faraidh."

Ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum waris Islam, yaitu Surat An-Nisa’: 11, 12, dan 176 berisi ketentuan pembagian waris secara lengkap. Pada ketiga ayat ini dapat diketahui enam macam bagian untuk para ahli waris, yaitu 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 1/3 (sepertiga), 1/6 (seperenam), dan 2/3 (dua pertiga). Rincian dan penjelasan ayat-ayat ini, insyaallah, akan diberikan pada tulisan-tulisan selanjutnya. Selain ketiga ayat ini, ayat-ayat lain yang berkaitan seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan ayat-ayat pelengkap hukum waris. Di samping itu, terdapat beberapa hadits tentang mawaris, antara lain yang menetapkan bagian untuk kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, paman, dan orang yang (pernah) memerdekakan mayit (pada saat mayit berstatus budak).

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum – bukan hanya yang melanda umat Islam – menjadi salah satu bukti kebenaran hadits Nabi Muhammad SAW yang merisaukan keadaan umat di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid." (HR Ibnu Majah). Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat (dicabut, hilang) dari umatku." (HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Hadits-hadits ini merupakan sebagian dari peringatan Nabi SAW tentang pentingnya mempelajari ilmu faraidh.

Allah SWT, melalui Surat An-Nisa': 13, menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengikuti aturan-Nya dalam masalah warisan, "(Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar." Sebaliknya, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak melaksanakannya seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa':14, "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (dalam pembagian warisan), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."
Akhirnya, masih ada satu lagi hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur'an, "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)."

Sebagai kesimpulan dari tulisan kali ini, ilmu faraidh sangat penting dan memiliki dasar hukum yang kuat, sama kuatnya dengan hukum syariat lainnya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sejarah perkembangan ilmu faraidh dengan turunnya ayat-ayat mawaris membawa kemaslahatan bagi semua pihak, dan hal ini memiliki banyak hikmah. Selanjutnya, penulis menghimbau kepada para pembaca umat muslimin dan juga penulis sendiri untuk berusaha menjalankan tuntunan pembagian warisan menurut hukum Islam dengan dimulai dari diri dan keluarga masing-masing sebagai salah satu bukti ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

(Penulis adalah dosen pada Politeknik Negeri Medan, dan pembuat software Sistem Pakar Faraidh Islam).

Ingin mengikuti terus? Silakan lihat tulisan-tulisan saya yang lain:
1. Hukum Waris Islam: Mengatur Atau Memaksa?
2. Ilmu Faraidh: Sejarah, Dasar Hukum dan Kepentingannya
3. Ilmu Faraidh: Ahli Waris dan Klasifikasinya
4. Ilmu Faraidh: Metode Asal Masalah dalam Penghitungan Warisan
5. Keistimewaan Hukum Waris Islam: Sebuah Bukti Kemahabijaksanaan Allah
6. Empat Belas Macam Alasan Tidak Dijalankannya Hukum Faraidh Di Indonesia
7. Hukum Waris Islam Mengangkat Derajat Wanita
8. Kuis Pendahuluan Ilmu Faraidh
9. Nasihat Seputar Harta Peninggalan